MOTIVASI PERLUNYA KONSTITUSI DALAM SUATU NEGARA

30 Okt

 Oleh :

HELMY BOEMIYA, S.H., ASTRID YUDI PURNAMASARI, S.H., WULANDARI , S.H., INDAH KURNIATI, S.H., ADE PUPI PRAMESWARI, S.Ipol, SYAHIRUL ALIM KURNIAWAN, S.H.   

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.     Latar Belakang

Konstitusi adalah instrumen wajib yang harus dimiliki oleh suatu Negara, tanpa Konstitusi Negara tidak akan berjalan dengan baik, karena arah dari perjalanan suatu Negara ditentukan oleh Konstitusi itu sendiri. Meskipun para ilmuan memiliki banyak definisi tentang Konstitusi namun, secara umum Konstitusi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu Negara baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi dapat diartikan sebagai sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi Negara dan susunan pemerintahan suatu Negara[1]. A.V Dicey membedakan antara ketentuan konstitusi yang mempunyai sifat hukum dan tidak mempunyai sifat hukum. Pembedaan ini didasarkan pada kriteria apakah pengadilan berwenang memaksakan penataanya dan/atau mengambil tindakan hukum bagi yang tidak taat[2]

Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia telah mengalami sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami pasang surut serta perubahan-perubahan, dari awal pembentukan hingga proses amandemen. Hal ini adalah agar terwujud suatu kesempurnaan yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Dan dengan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadikan bangsa kita menjadi lebih dewasa dan lebih bijak dalam proses berbangsa dan bernegara.

Secara etimologis antar kata “konstitusi”, “konstitusional”, dan “konstitusionalisme” inti maknanya sama, namun penggunaan atau penempatannya berbeda. Catatan historis timbulnya negara konstitusional, sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Pada masa kejayaannya (antara tahun 624-404 S.M) Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara[3].

Pada zaman abad pertengahan, corak konstitusionalismenya mengarah bergeser kearah feodalisme dimana Raja memiliki kekuasaan yang tertinggi. Pada abad VII (zaman klasik) lahirlah piagam/konstitusi Madinah tepatnya sekitar 622 M. Kemudian di Eropa Kontinental kekuasaan raja semakin kearah absolutisme khususnya di Perancis, Rusia, Prusia,dan Austria pada abad ke 15. Gejala in di tandai oleh ucapan L’EtatC’est moi nya, LOUIS XIV (1638-1715). Dengan adanya absolutisme itulah yang menjadi awal lahirnya keinginan untuk melakukan perubahan supaya raja atau absolutisme tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Negara Inggris mengalami perubahan dengan pecahnya The Glorius Revolution (1688), dimana kaum bangsawan meraih kemenangan dan menandai berhentinya absolutisme di Inggris, yang ditandai dengan 12 negara koloni Inggris yang mengeluarkan Declaration of independetn tahun 1776 sebagai dasar berdaulatnya negara Amerika.

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber ligitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundangan-undangan yang lainnya, sehingga penulis perlu memaparkan “Motivasi Perlunya Konstitusi dalam Suatu Negara” pada makalah ini.

  1. B.  Rumusan masalah

Dari uraian singkat di atas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

  1. Apakah yang motivasi perlunya negara Indonesia untuk membentuk suatu konstitusi?
  2. Bagamana hubungan antara tujuan Negara dengan konstitusi di Indonesia?
  3. Bagamanakah suatu negara yang memiliki konstitusi yang layak (otomatis) dapat dikatakan sebagai Negara konstitusional?
  4. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari pembuatan makalah ini :

  1. Untuk mengetahui motivasi perlunya negara Indonesia untuk membentuk suatu konstitusi;
  2. Untuk mengetahui hubungan suatu Negara yang memiliki konstitusi dengan tujuan negaranya;
  3. Untuk mengetahui konstitusi Negara Indonesia layak (otomatis) dapat dikatakan sebagai Negara Konstitusional.
  4. D.  Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah :

  1. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang belum mengetahui tentang motivasi perlunya konstitusi dalam suatu Negara;
  2. Sebagai bahan pembelajaran tambahan tentang hukum konstitusi suatu Negara;
  3. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya serta teori dan hukum konstitusi pada khususnya.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.     Motivasi perlunya suatu Negara Indonesia untuk membentuk suatu konstitusi
  2. 1.      Pengertian  Konstitusi dan Teori Konstitusi

Pengertian kostitusi berasal dari bahasa Perancis (constiteur) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pebentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara[4]. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belanda Gronwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam  bahasa Indonesia undang-undang, dan grond berarti tanah/dasar. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, di pakai istilah Constitution yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi[5]. Dalam bahasa latin, kata konstitusi merupakan gabungan dua kata, yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan…”, sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berdiri sendiri. Atas dasar itu statuere mempunyai arti “membuat sesuatu atau mendirikan/menetapkan”. Menurut L.J Van Apeldoorn kalau gronwet (UUD) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan constitution memuat baik peratutan yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Menurut E.C.S. Wade dalam bukunya constitutional law, undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut. Selain itu ada beberapa ahli hukum yang menganggap pengertian undang-undang dasar itu berbeda dengan konstitusi, menurut Herman Heller :[6]

  1. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
  2. Konstitusi merupakansuatu kesatauan kaidah yang hidup dalam masyarakat, jadi mengandung pengertian yuridis.
  3. Konstitusi yang ditulis dalam suatuaskah sebagai sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Motivasi atau alasan timbulnya Undang-Undang Dasar menurut Lord Bryce :

  1. Adanya kehendak para anggota warga Negara dari Negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan selanjutnya bertujuan untuk membatasi tindakan para penguasa Negara;
  2. Adanya kehendak dari penguasa dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau system tertentu atas pemerintahan negaranya;
  3. Adanya kehendak para pembentuk Negara baru, agar terdapat kepastian tentang penyelenggaraan Negara;
  4. Adanya kehendak dari beberapa Negara yang pada mulanya berdiri sendiri-sendiri untuk tujuan kerjasama.

Menurut pandang K.C. Wheare menyatakan dalam bukununya modern konstitusi mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut pandang K.C whare itu konstitusi dalam dunia politik digunakan 2 pengertian yakni pengertian  dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit.

Berangkat dari beberapa pendapat ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi meliputi konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis, undang-undang dasar termasuk sebagai konstitusi tertulis. Adapaun batasan-batasannya dapat dirumuskan ke dalam pengertian sebagai berikut :[7]

  1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa.
  2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.
  3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara
  4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.
  5. 2.      Fungsi Konstitusi

Fungsi  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu konstitusi, Bagir Manan berpendapat: (sumber Dr, Anwar C. SH., MH, Teori dan Hukum Konstitusi, Malang, 2011 hal.65)

  1. Merupakan pencerminan dari keadan masyarakat.
  2. Merupakan pedoman mengenai tujuan Negara.
  3. Merupakan pembatasan kekuasaan Negara.
  4. Merupakan perlindungan warga Negara.
  5. Merupakan dasar dari segala peraturan perundang-undangan dalam Negara, UUD  1945 merupakan  Basic  Law/ Fundamental law Negara Republik Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi konstitusi dapat dilihat sebagai berikut: ibid halaman 62

  1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ Negara
  2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara
  3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara dan warga Negara
  4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan Negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara
  5. Fungsi penyalir atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ Negara
  6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of nation)
  7. g.      Fungsi simbolik sebagai rujuakan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation)
  8. h.      Fungsi simbolik sebagai pusat upacara ( center of ceremony)
  9. i.        Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang social dan ekonomi
  10. j.           Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social reform), baik dalam arti sempit maupun arti luas.      
    1. B.  Hubungan antara tujuan Negara dengan kostitusi di Indonesia

Secara umum fungsi Negara yaitu sebagai pengatur kehidupan dalam Negara demi tercapainya tujuan Negara. Fungsi umum Negara antara lain:

  1. melaksanakan ketertiban;
  2. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
  3. pertahanan dan keamanan;
  4. menegakkan keadilan bagi setiap warga negara

Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya tentang tujuan Negara antara lain :

  1. Shang Yang (tiongkok), tujuan Negara adalah memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya dengan cara menjadikan rakyatnya miskin, lemah dan bodoh.
  2. Machiavelli (Italia), tujuan Negara adalah kekuasaan.
  3. Dante Allegieri, tujuan Negara adalah untuk mencapai perdamaian dunia yang dapat dicapai apabila seluruh Negara berada dalam stau kerajaan dunia (worl imperium) dengan undang-undang yang seragam bagi semua Negara.
  4. Immanuel Kant dan Kranenburg, tujuan Negara adalah jaminan atas hak dan kebebasan.

Tujuan NKRI termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memenuhi kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental dan tidak dapat diamandemen, karena dengan mengubah pembukaan UUD 1945 berarti sama saja halnya dengan membubarkan NKRI.

Usaha bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, artinya bahwa Kita bisa mempunyai pikiran sendiri.  Kita bisa bebas mencapai jati diri kita.  Setiap warga negara bisa berkembang sesuai aspirasi dirinya.  Kita saling bantu untuk menjaga kemerdekaan masing-masing. Bersatu berarti kita tidak tercerai berai, terpilah-pilah, tersekat-sekat.  Kita maju bersama-sama. Kita merdeka bersama-sama. Adanya penggolongan masyarakat tentu merupakan realitas yang alami dan positif.  Itulah makna keberagaman.

Berdaulat berarti negara bisa menegakkan hukum yang memerdekakan.  Proses legislasi berlangsung sesuai konstitusi, dan ditegakkan oleh rakyat dan law enforcement. Adil berarti kita menjaga hak dan kewajiban, punishment dan reward yang memuaskan idealisme dasar negara.  Kita tidak melanggar dasar negara.  Hukum kita tidak melanggar kemerdekaan. Makmur berarti kebutuhan orang untuk hidup merdeka bisa terpenuhi. Baik untuk kita mauoau untuk generasi berikut.  Ini bukan saja mengatur konsumsi, tetapi hal-hal yang menyangkut konservasi dan perlindungan kualitas alam.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….”. Sampai dengan perubahan keempat, marilah kita renungkan pakah tujuan negara seperti tersebut diatas telah tercapai atau sejauh mana dapat tercapai.

Sebagai contoh:

  1. a.      Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Kita masih ingat betapa Pemerintah Indonesia selalu tidak maksimal dalam melindungi para buruh migran kita. Lihat bagaimana usaha Pemerintah Philipina dulu dalam membela Madame Contemplation. Silakan bandingkan dengan usaha-usaha pemerintah kita dalam memberikan perlindungan terhadap buruh-buruh migran kita yang tersandung perkara di luar negeri. Banyak contoh bahwa TKW asal Indonesia yang disiksa oleh majikannya di Negara Saudi dan Malaysia. Pedagang kecil malah dibubarkan oleh Polisi Pamong Praja, tanpa diberikan solusi lokasi tempat untuk menjual barang dagangannya. Seharusnya pemerintah kita lebih aktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri sehingga warga Negara kita tidak perlu pergi jauh mencari pekerjaan ke luar negeri. Pemerintah seharusnya jangan bangga dengan pencapaian penerimaan devisa yang paling besar adalah dari Tenaga Kerja Indonesia yang kembali ke Indonesia dari luar negeri.

  1. b.      Memajukan Kesejahteraan Umum

Masih hangat dalam ingatan tragedi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Porong Sidoarjo. Demi kesejahteraan Lapindo, seluruh Desa Porong di Sidoarjo ditenggelamkan dan dinyatakan sebagai bencana nasional dimana penanganannya diambil alih oleh pemerintah. Contoh lainnya, jumlah penganggur masih tinggi, rakyat yang memiliki rumah pun masih sedikit, dan masih banyak orang miskin, dan menjadi tanggung jawab para pemimpin bangsa yang diberi amanah untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara itu. Kementerian Perumahan Rakyat mencatat, ada 9,7 juta keluarga di Indonesia yang belum mempunyai rumah (Jawa Pos, 30/10/07) dan menurut catatan BPS, jumlah penduduk miskin sebesar 37,17 juta (16,58%). Adapun versi Bank Dunia, jumlah penduduk miskin di Indonesia tetap di atas 100 juta (42,6%). Menurut BPS, jumlah pengangguran tercatat 10,55 juta jiwa (9,75%). Adapun versi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mencapai 40 juta jiwa.

  1. c.       Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Untuk mengenyam pendidikan yang layak, saat ini rakyat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah semakin kesulitan. Program bantuan operasional sekolah untuk menunjang program wajib belajar Sembilan tahun melalui APBN dan APBD banyak yang tidak mencapai sasaran. Kondisi gedung sekolah di wilayah pedalaman dan perbatasan masih sangat memperihatinkan. Anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi sebesar 20% selalu ditawar dan saat ini mau dimanipulasi dengan memasukkan gaji dan tunjangan guru ke dalam anggaran pendidikan.

  1. d.      Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Pada zaman orde lama, Indonesia sebenarnya telah memiliki kekuatan untuk melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif dalam menjaga ketertiban dunia dengan membentuk Gerakan Non Blok. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, Indonesia semakin lemah dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Akibat dari krisis ekonomi global pada akhir tahun 90-an, Indonesia terpaksa menerima tawaran IMF sebagai pemberi bantuan pinjaman keuangan untuk mengatasi krisis. Akan tetapi pada akhirnya bangsa Indonesia dalam pengambilan kebijakan nasional kita selalu dipengaruhi oleh IMF dan beberapa kali kita harus menerima kenyataan hilangnya aset Negara kita yang berupa kekayaan alam maupun BUMN melalui kebijakan nasional yang sangat merugikan bangsa dan Negara. Contoh lainnya, kebijakan politik luar negeri, menunjukkan Indonesia semakin berkiblat kepada kepentingan AS dan sekutunya. Cita-cita ingin menghapus penjajahan, ketidakadilan, diskriminasi dan kedzoliman hanya menjadi retorika belaka.

Dari beberapa contoh nyata diatas dapat diketahui bahwa hubungan konstitusi dengan tujuan Negara sangat erat. Tujuan diciptakannya konstitusi Negara khususnya Indonesia melalui UUD 1945 adalah sebagai sarana, kendaraan dan wahana serta patron dalam membimbing bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa. Akan tetapi apabila melihat realitas pencapaian bangsa Indonesia sampai saat ini maka tujuan negara seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 belum sepenuhnya tercapai.

  1. C.  Syarat-syarat Negara dikatakan sebagai Negara konstitusional
  2. 1.      Negara Konstitusional

Setiap Negara memiliki Konstitusi sebagai hukum dasar, tetapi tidak semua Negara memiliki Undang-undang Dasar. Inggris misalnya tetap disebut sebagai Negara konstusional meskipun tidak memiliki undang-undang dasar. Konstitusi Inggris tersebar dalam berbagai dokumen misalnya; Magna Charta (1215), Bill of Rights (1689) dan Parliament Act (1911).

Apakah setiap Negara yang memiliki konstitusi secara otomatis (layak) disebut Negara konstitusional? Jawabannya : tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi Negara yang bersangkutan harus menganut gagasan tentang Konstitusionalisme.

Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa dalam konstitusi setiap Negara harus mampu memberikan batasan kekuasaan pemerintahan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar (HAM) warga Negara. Dengan kata lain meskipun suatu Negara memiliki konstitusi tetapi mengabaikan dua hal tersebut maka bukan Negara konstitusional. Jadi Negara konstitusional bukanlah semata-mata Negara yang telah memiliki konstitusi, tetapi perlu dipertanyakan lagi apakah konstitusi Negara tersebut memuat (berisi) pembatasan atas kekuasaan dan jaminan akan hak-hak dasar warga negaranya.

Dengan demikian Negara konstitusional bukan sekedar konsep formal, tetapi juga memiliki makna normatif. Pemerintahan konstitusional berarti lebih dari pemerintahan menurut ketentuan-ketentuan konstitusi. Itu berarti pemerintahan yang dibatasi oleh keinginan dan oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, bukan pemerintahan yang hanya dibatasi oleh keinginan dan kapasitas orang-orang yang mempunyai kekuasaan.

  1. 2.      Syarat dan Ciri Konstitusi

Pada umumnya suatu konstitusi berisi 3 (tiga) hal pokok, yakni :

1)   Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya;

2)   Ditetapkan susunan ketatanegaran suatu Negara yang bersifat fundamental;

3)   Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.

Ada 6 (enam) ciri yang harus ditegaskan dalam sebuah konstitusi :

1)   Adanya public authority.

2)   Pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip “universal and equal suffrage” dan pengangkatan eksekurtif melalui peemilihan yang demokratis.

3)   Pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang.

4)   Adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun pemerintah/penguasa.

5)   Adanya sistem kontrol terhadap militer san kepolisian untuk meneegakkan hokum dan menghormati hak-hak rakyat.

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, penyelenggaraan bernegara perlu diatur dan dituangkan dalam suatu konstitusi. Sebab tanpa aturan, penyelengaraan bernegara cenderung disalahgunakan. Ingat hukum besi kekuasaan; “power tends corrupt, absolute power corrupts absolutely”.

Konstitusionalisme adalah suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi/undang-undang dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi yg berpaham konstitusionalisme bercirikan bahwa konstitusi itu isinya berisi pembatasan atas kekuasaan dan jaminan thd hak-hak dasar warga negara. Adalah negara yang berdasar atas suatu konstitusi/ memiliki konstitusi sebagai dasarnya bernegara. Disamping itu konstitusi negara tersebut haruslah memuat gagasan mengenai konstitusionalisme.

Dengan demikian tidak setiap negara yang berdasar/memiliki konstitusi dinamakan negara konstitusional. Perlu memiliki syarat bahwa konstitusi di negara tersebut bersifat konstitusionalisme. Banyak negara yang memiliki konstitusi (UUD) tetapi belum tentu menganut konstitusionalisme. Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seper­ti dikemukakan oleh C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, “constitutionalism is an insti­tutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action”. Basis pokoknya adalah kesepa­katan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayo­ritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalis­me di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kese­pakatan (consensus), yaitu:

  1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government).
  2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government).
  3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prose­dur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures).

Kesepakatan (consensus) pertama, yaitu berkenaan de­ngan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konsti­tusi dan konsti­tusionalisme di suatu negara.

BAB III

PENUTUP

  1. A.     KESIMPULAN

Adapun yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari makalah diatas, sebagai berikut :

  1. Motivasi atau alasan timbulnya Undang-Undang Dasar menurut Lord Bryce :
    1. adanya kehendak para anggota warga Negara dari Negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan selanjutnya bertujuan untuk membatasi tindakan para penguasa Negara;
    2. adanya kehendak dari penguasa dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya;
    3. adanya kehendak para pembentuk Negara baru, agar terdapat kepastian tentang penyelenggaraan Negara;
    4. adanya kehendak dari beberapa Negara yang pada mulanya berdiri sendiri-sendiri untuk tujuan kerjasama.
    5. Tujuan diciptakannya konstitusi Negara khususnya Indonesia melalui UUD 1945 adalah sebagai sarana, kendaraan dan wahana serta patron dalam membimbing bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa. Akan tetapi apabila melihat realitas pencapaian bangsa Indonesia sampai saat ini maka tujuan negara seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 belum sepenuhnya tercapai.
    6. Negara Konstitusi yang dapat disebut sebagai Negara Konstitusional harus menganut gagasan tentang Konstitusionalisme yaitu suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi/undang-undang dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi yg berpaham konstitusionalisme bercirikan bahwa konstitusi itu isinya berisi pembatasan atas kekuasaan dan jaminan terhadap hak hak dasar warga negara. Adalah negara yang berdasar atas suatu konstitusi/ memiliki konstitusi sebagai dasarnya bernegara.
      1. B.     SARAN

Mengingat konstitusi merupakan cerminan dari suatu bangsa/negara, maka alangkah baiknya jika di setiap negara itu memiliki konstitusi yang tertulis dan terkodifikasikan pada suatu naskah, sehingga masyrakat pada suatu negara atau bahkan warga negara lain yang ingin mengetahui kostitusi suatu negara bisa mengetahui dan memahami konstitusi tersebut.

Dengan adanya konstitusi tertulis ini, masyarakat juga bisa menilai kinerja dari pemerintah dalam menjalankan suatu negara. Di sisi lain, pemerintah juga bisa menjadikan konstitusi tertulis ini sebagai acuan dalam mengambil ataupun merumuskan suatu peraturan perundang-undangan.

Melalui konstitusi tertulis maka, konstitusi dapat dijadikan bangsa Indonesia melalui Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai acuan dan ukuran dalam usahanya mencapai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif dapat meningkatkan usaha dan kinerja secara optimal melalui kebijakan-kebijakan nasional dan melalui program dan kegiatannya agar tujuan Negara dan cita-cita bangsa sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945 segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.

_______________ . 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia. Jakarta : P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Azhari. 1995. Negara Hukum Indonesia: analisis yuridis normatif tentang unsur-unsurnya. Jakarta : UI Pres.

C., Anwar. 2011. Teori dan Hukum Konstitusi . Jakarta : Instrans Publishing.

Fadjar, Mukhtie .A. 2003. Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik. Malang : In-TRANS.

Joeniarto. 1966. Sejarah Ketatanegaraan RI. Yogyakarta : Gadjah Mada.

Mahfud, Moh M.D. 2010. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta :

Rajawali Pers.

________________. 2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: studi tentang interaksi

politik dan kehidupan ketatanegaraan. Bandung : Rineka Cipta.

Mulyosudarmo, Soewoto. 2004. Pembaharuan Ketatanegaran Melalui Perubahan

Konstitusi. Jakarta : Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Timur dan In-TRANS.

Nasution, Adnan Buyung. 1995. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia.

Jakarta : Grafiti.

Poerbopranoto, Koentjoro. 1987. Sistem Pemerintahan Demokrasi. Bandung : Eresco.

Prodjodikoro, Wirdjono. 1977. Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta:

Dian Rakyat.

Ranawidjaya, Usep. 1983. Hukum Tata Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soemantri, Sri. 1987. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung : Alumni.

Syahuri, Taufiqurrohman. 2004. Hukum Konstitusi: proses dan prosedur perubahan di

Indonesia UUD 1945-2002 serta perbandinganya dengan konstitusi nrgara lain. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Thaib, Dahlan. 1993. Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945.

Yogyakarta : Liberty.

Thaib, Dahlan. Hamidi, Jazim. Huda, Ni’matul. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta :

Rajawali Pers.

Wahyono, Padmo. 1983. Indonesia Berdasar Atas Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sekjen MPR-RI. 2012. Panduan Pemasyarakatan: Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia. Jakarta : Sekretariat Jendral MPR-RI.


[1] Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negar, Bandung: Mandar Maju, 1995. hlm 5

[2] A.V. Dicey, sn introduction to study of the Law of the constitution, London: English language Book Society and mac millan, 10th. 1971 hlm 23-24.

[3]  Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta:RajaGrafindo Persada. 2010 Hlm 1-2

[4] Wiryono projodikoro, asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta 1989, hlm 10.

[5]Sri Soemantri M., Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia

dalam kehidupan  politik Indonesia, sinar harapan, Jakarta 1993 hlm 29.

[6] Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum tata Negara Indonesia, pusat studi HTN Fakultas

Hukum UI, Jakarta, 1988, hlm 65

[7] Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda , Teori , Op cit,  hlm 14

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.974 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: