Aborsi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan

2 Nov

oleh : Reine Rofiana, S.H., Chintya Elisabeth Waney, S.H., Helmy Boemiya, S.H.

BAB I

Pendahuluan

1.1  Latar belakang

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Meski belum sempurna, layanan dan dukungan secara kelembagaan bagi korban perkosaan sudah tersedia. Namun, karena sosialisasinya masih kurang dan anggapan umum bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya perkosaan, adalah isu privat, masih banyak orang memilih diam setelah peristiwa itu terjadi.

Masalah perlindungan terhadap korban perkosaan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan karena ada beberapa faktor yang jadi penghambat. Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan  ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma.

Perkosaan dapat mengakibatkan cedera fisik, berupa luka pada kepala, dada, punggung hingga bagian intern wanita yang terjadi pukulan, benturan, dan cekikan. Dan hal yang terburuk adalah kehamilan yang tidak diinginkan, dimana kehamilan tersebut akan menjadi beban baik terhadap korban maupun keluarganya dalam menghadapi kehidupan selanjutnya karena dia harus membesarkan dan mengasuh anak hasil perkosaan. Dampak lainnya yang dapat terjadi adalah stress akut atau depresi berat yang kadang menyebabkan korban menjadi gila karena merasa dirinya tidak normal lagi, kotor, berdosa dan tidak berguna. Selain itu perkosaan juga dapat mengakibatkan kematian, atau tertular penyakit seksual yang tidak dapat disembuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa korban perkosaan menanggung penderitaan psikologis yang berat karena kekerasan yang dialaminya.

Dari sekian banyak tindak pidana dimana perempuan menjadi korban, perkosaan merupakan suatu bentuk tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial pada tahun-tahun terakhir ini, dan telah banyak diteliti oleh para ahli ilmu sosial di negara barat bahwa perkosaan mempunyai dampak yang tidak ringan terhadap korbannya yang akan berbekas sepanjang hidup si korban, dan akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak si korban. Banyak perempuan (dewasa maupun anak-anak) yang telah menjadi korban perkosaan enggan untuk melaporkannya kepada pranata peradilan pidana. Keengganan ini agaknya bersifat universal karena juga dijumpai di negara-negara lain. Keengganan korban untuk mengadukannya dapat dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya takut privasinya terbongkar, sedangkan faktor eksternal misalnya dapat dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap proses peradilan yang diduga tidak menjembatani dan melindungi hak-haknya, kekhawatiran tersebut sangat menghantui korban perkosaan karena korban perkosaaan pada proses pengadilan seringkali harus “menerima” penderitaan yang sangat menyakitkan.

Sebelumnya telah dibahas mengenai betapa beratnya beban yang ditanggung dan diderita oleh seorang korban perkosaan apalagi jika si korban hamil akibat perkosaan tersebut. Kehamilan yang dialami oleh korban perkosaan tentu saja akan membawa penderitaan bagi korban perkosaan yang mengalaminya. Jika kandungan tersebut tetap dilakukan hingga lahir maka penderitaan yang dialami oleh korban akan berlanjut sampai anak  itu besar kelak.

Dari uraian latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk membuat makalah dan penulis memberi makalah ini dengan judul Aborsi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban  Perkosaan”.

1.2  Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis dapat rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

  1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah kepada korban perkosaan, Dalam hal ini apakah tindakan aborsi termasuk ke dalam perlindungan terhadap korban?
  2. Bagaimanakah bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak yang lahir dari  korban perkosaan ?

BAB II

PEMBAHASAN

1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan untuk bersetubuh (Verkrachting), dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan suatu tindak pidana berupa: Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Penjelasan :

  1. Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah pria yang memaksa wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau perkosaan.
  2. Mengenai persetubuhan, lihat penjelasan pasal 284
  3. Mengenai kekerasan, arti daripada “melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.
  4. Memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan. Misalnya: merangkul wanita itu demikian keras, sehingga akhirnya ia tidak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi.

Pada perkosaan terdapat unsur kekerasan terhadap korban (perempuan) berupa kekerasan fisik. Visum et Repertum (VER) adalah laporan hasil pemeriksaan dokter terhadap seorang korban. VER pada kasus perkosaan merupakan alat bukti untuk membuktikan ada tidaknya persetubuhan dan kekerasan yang dilakukan (pelaku) terhadap korban. Secara fisik, perkosaan dapat menimbulkan rasa sakit pada perempuan korban perkosaan apalagi kalau perkosaan itu dilakukan secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Selain kekerasan fisik, perempuan korban dari perkosaan dapat pula mengalami komplikasi lain dari perkosaan berupa penyakit kelamin atau kehamilan yang tidak dikehendakinya.

1.2 Bentuk Perlindungan dan Bantuan Terhadap korban

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Pasal 1 ke 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Pihak korban adalah pihak yang dirugikan, pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban.

Pada saat ini secara formal hak, perlindungan dan mekanisme sudah diatur. Namun yang lebih penting adalah aplikasi dan implementasinya. Untuk mewujudkan secara proporsional, profesional, dan akuntabel, diperlukan keseriusan para pihak berikut:

  1. Korban

Tidak dapat disangkal bahwa korban harus mengetahui hak-haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. Untuk itu pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak-pihak terkait proses perlindungan korban sendiri. Setelah mengetahui hak-hak tersebut, yang penting lagi adalah keberanian untuk mengajukan permohonan. Tanpa ada kemauan dan keberanian, pasti akan sia-sia meskipun hal-hal tersebut sudah diatur dan ada lembaga yang bertanggungjawab

  1. LPSK

Menurut pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2008, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

  1. Penegak hukum

Penyidik polri, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung, Kejaksaan, Hakim, dan pengadilan sangat berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban dan/atau saksi. Tugas dan tanggung jawab penegak hukum, selain berdasarkan masing-masing ketentuan lembaga penegak hukum serta KUHP, juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat diraih melalui kerja sama terutama dengan LPSK.

  1. Masyarakat

Masyarakat dalam arti luas termasuk LSM, mempunyai peran yang tidak kecil, antara lain ikut mendorong terpenuhinya hak dan perlindungan korban dan/atau saksi. Melalui sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum korban. Demikian pula masyarakat berperan mengawasi dan mengawal terselenggaranya perlindungan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Disebutkan oleh Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana sehingga dalam kedudukannya seorang korban, selain mendapat perhatian dari pemerintah dan kepedulian dari masyarakat, korban perkosaan juga berhak untuk mendapat kompensasi maupun restitusi.

Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa (Pasal 7 ayat (1)) :

  1. Hak Kompensasi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ganti kerugian yang diberikan Negara karena pelaku tak mampu. Dimungkinkan sebagai upaya pemberian pelayanan pada para korban kejahatan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan.
  2. Hak atas Restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah.

  1. Bantuan : pengobatan, pemulihan mental ( psikiater, psikolog, sukarelawan), korban harus diberitahukan tentang kondisi kesehatan. Aparat penegak hukum harus senantiasa siap siaga membantu juga memberikan perhatian yang istimewa terhadap tiap korban.

Kemudian bagaimana dengan korban yang mengalami kehamilan akibat perbuatan perkosaan itu? Apakah tindakan aborsi dalam hal ini dibenarkan oleh hukum yang berlaku ?

1.3  Pengertian Abortus

Definisi dari aborsi sendiri adalah adanya perdarahan dari dalam rahim perempuan hamil di mana karena sesuatu sebab, maka kehamilan tersebut gugur & keluar dari dalam rahim bersama dengan darah, atau berakhirnya suatu kehamilan sebelum anak berusia 22 minggu atau belum dapat hidup di dunia luar. Biasanya disertai dengan rasa sakit di perut bawah seperti diremas-remas & perih.

ABORTUS

Aborsi dibagi lagi menjadi aborsi spontan yang terjadi akibat keadaan kondisi fisik yang turun, ketidakseimbangan hormon didalam tubuh, kecelakaan, maupun sebab lainnya. Aborsi buatan, yang dibagi menjadi aborsi provokatus terapetikus/medicinalis (buatan legal) & aborsi provokatus kriminalis (buatan ilegal).

Aborsi provokatus terapetikus/medicinalis Abortus provocatus medicinalisadalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. Abortus provokatus medisinalis /artificialis / therapeuticus adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu.

Aborsi provokatus kriminalis adalah Abortus provocatus criminalis adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian abortusprovokatus criminalis adalah suatukelahiran dini sebelum bayi itupada waktunya dapat hidupsendiri di luar kandungan. Padaumumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis abortus provokatus criminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan,   tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup. Biasanya di dalamnya mengandung unsur kriminal atau kejahatan.

Dalam pelaksanaan aborsi, banyak cara yang digunakan baik itu yang sesuai dengan ketentuan medis maupun cara-cara tradisional, yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun pihak-pihak yang sebenarnya tidak ahli dalam melakukannya yang mencari keuntungan semata. Padahal seharusnya, aborsi hanya boleh dilakukan untuk tindakan medis dengan maksud menyelamatkan nyawa ibu, contohnya keracunan kehamilan atau pre-eklampsia.

Pada saat ini banyak tenaga medis yang terlibat secara langsung dalam tindakan aborsi. Ada yang terlibat dengan perasaan ragu-ragu dan tetap membatasi pada kasus-kasus sulit yang menyudutkan mereka untuk mendukung pengguguran, namun ada pula yang melakukanya tanpa perasaan bersalah.

Selama puluhan tahun, aborsi telah menjadi permasalahan bagi perempuan karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik itu moral, hukum, dan agama. Kemungkinan terbesar timbulnya permasalahan tersebut berakar dari konflik keyakinan bahwa fetus memiliki hak untuk hidup dan para perempuan memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dalam hal ini melakukan pengguguran kandungan. Perkembangan konflik yang tidak kunjung mendapatkan titik temu mengakibatkan munculnya penganut paham pro-life yang berupaya mempertahankan kehidupan dan pro-choice yang mendukung supaya perempuan mempunyai pilihan untuk menentukan sikap atas tubuhnya dalam hal ini aborsi.

3.4. Aborsi dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 283, 299 serta pasal 346 – 349. Bahkan pasal 299 intinya mengancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.

Pasal 299 KUHP

  1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh seseorang wanita supaya diobati dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.
  2. Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiganya.
  3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Penjelasan

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah:

  1. Dengan sengaja mengobati seorang wanita hamil, dengan keterangan atau penjelasan bahwa pengobatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut;
  2. Dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan terhadap seorang wanita hamil, dengan keterangan atau penjelasan bahwa perbuatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut.

Kemudian ayat (2) menetapkan bahwa ancaman hukumannya diperberat dengan sepertiganya, apabila perbuatan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, atau dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau juru obat.

Dalam pasal ini perlu dibuktikan, bahwa wanita itu benar-benar hamil, tetapi tidak diharuskan bahwa kandungan itu benar-benar gugur karena pengobatan itu (sengaja menggugurkan kandungan diancam hukuman dalam pasal 348). Sudah cukup apabila pelaku telah melakukan pengobatan atau melakukan perbuatan terhadap wanita hamil dengan keterangan atau cara yang dapat menimbulkan pengharapan, bahwa dengan itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut.

Apabila pelaku salah menduga bahwa wanita itu hamil, padahal sebenarnya tidak, maka ia tidak dapat dihukum, karena perbuatannya tidak menggugurkan kandungan. Pelaksanaan kejahatan itu dianggap selesai, apabila pengobatan telah diberikan atau pemijatan telah dilakukan, sehingga menimbulkan pengharapan bahwa kandungan itu akan gugur karena pengobatan atau pemijatan itu.

Menurut Pasal 346 KUHP :

Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Penjelasan

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah:

1.          Wanita yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati, atau

2.          Wanita yang dengan sengaja menyuruh orang lain menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati

Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim.

Dalam Pasal 348 KUHP:

  1. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
  2. Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Penjelasan

Ayat (1) pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang wanita, dengan izin wanita itu. Sedang ayat (2) mengancam hukuman lebih berat kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati atas izin wanita yang bersangkutan dan berakibat matinya wanita itu.

Dalam Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan tersebut dalam pasal 346, atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaannya yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu.

Penjelasan

Yang diancam hukuman lebih berat dalam pasal ini ialah dokter, bidan atau juru obat yang membantu wanita yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati (Pasal 346), atau membantu seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati, tanpa izin dari wanita yang bersangkutan (pasal 347 ayat ke-1), atau pula membantu seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati, atas izin wanita yang bersangkutan (pasal 348 ayat ke-1), atau apabila perbuatan itu mengakibatkan wanita yang bersangkutan mati (pasal 347 dan 348 ayat ke-2).

Selain hukuman yang lebih berat, maka dokter, bidan atau juru obat yang membantu kejahatan itu dapat dijatuhi hukuman tambahan pencabutan hak melakukan pekerjaannya sebagai dokter, bidan atau juru obat. Sebaliknya apabila dokter, bidan atau juru obat yang membantu menggugurkan atau membunuh kandungan itu justru menolong jiwa atau menjaga kesehatan wanita tersebut, tidak dihukum.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

  1. Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.
  2. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, & jika ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara.
  3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
  4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktik dapat dicabut.
  5. Setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.

Tindakan media dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun aturan KUHP yang keras tersebut telah dilunakkan dengan memberikan peluang dilakukannya aborsi. Sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan. sehingga dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

3.5. Aborsi dalam Undang – Undang No.36 tahun 2009

Dalam pasal 75 :

  1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi
  2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  1. Indikasi kedaruratan media yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
  1. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan “diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Menghadapi situasi seperti ini, tenaga medis tetap harus berusaha menyadari tugasnya untuk mengedepankan kehidupan. Wanita yang mengalami kesulitan itu perlu dibantu dengan melihat jalan keluar lain yang tidak langsung melakukan pengguguran. Tenaga medis hanya berani menolak pengguguran langsung dengan indikasi sosial-ekonomi.

Butir ke-2 & 3, mungkin para ahli kesehatan & ahli hukum dapat memahami alasan aborsi karena merupakan hal-hal yang di luar kemampuan ibu, dimana pada butir ke 2, apabila bayi dibiarkan hidup, mungkin akan menjadi beban keluarga serta kurang baiknya masa depan anak itu sendiri. Namun keadaan ini bertentangan dengan UU HAM pasal 53 mengenai hak hidup anak dari mulai janin sampai dilahirkan, & pasal 54 mengenai hak untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan & bantuan khusus atas biaya negara bagi setiap anak yang cacat fisik & mental. Pada butir ke 3, kemungkinan besar bayi tidak akan mendapatkan kasih sayang yang layak, bahkan mungkin akan diterlantarkan ataupun dibuang, yang bertentangan dengan UU Kesehatan pasal 4 tentang perlindungan anak mengenai hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang & berpartisipasi secara wajar sesuai dgn harkat & martabat kemanusiaan. Sedangkan bagi ibu yang merupakan korban pemerkosaan itu sendiri, hal ini  merupakan keputusan yang kurang adil apabila kehamilan akibat perkosaan itu dilanjutkan, karena dia sendiri adalah korban suatu kejahatan, & pasti akan merupakan suatu beban psikologis yang berat.

Penanganan utama yang harus dilakukan adalah terhadap korban perkosaan, karena selama ini perhatian dari pemerintah maupun kepedulian masyarakat terasa sangat kurang. Meskipun setiap hari ada saja berita di surat kabar tentang jatuhnya korban perkosaan, namun pemerintah dan masyarakat sendiri kurang peduli dan menganggap hal seperti itu sesuatu yang sudah wajar terjadi. Korban yang mengalami tekanan emosional dan fisik yang hebat dapat melakukan upaya bunuh diri atau melakukan tindakan aborsi karena penderitaan psikis yang dialaminya setelah diketahui bahwa korban mengalami kehamilan. Korban perkosaan banyak yang mengalami depresi berat atau kecemasan berat, kelesuan kronis, gangguan tidur, mimpi buruk, merasa terisolasi dari masyarakat sekitar dan menarik diri karena malu akan apa yang dialaminya.

Dalam Pasal 76 :

Aborsi sebagaimana dimaksud Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

  1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
  2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh merited;
  3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
  4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
  5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam KUHP terdapat larangan terhadap aborsi, dan bagi ibu serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan diundangkannya UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi atas dasar Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Berbeda dengan KUHP, UU Kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Pasal 49 ayat 3 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa wanita berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

Dalam Pasal 77:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma-norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan aborsi tidak aman (Unsafe Abortion) adalah penghentian kehamilan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih/kompeten dan menggunakan sarana yang tidak memadai, sehingga menimbulkan banyak komplikasi bahkan kematian. Umumnya aborsi yang tidak aman terjadi karena tidak tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai.

Semua pihak dihadapkan pada adanya pertentangan baik secara moral & kemasyarakatan di satu sisi maupun dengan  secara agama & hukum di lain sisi. Dari sisi moral & kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil pemerkosaan. Melakukan aborsi pasti merupakan keputusan yang sangat berat dirasakan oleh perempuan yang bersangkutan. Tapi bila itu memang menjadi jalan yang terakhir, yang harus diperhatikan adalah persiapan secara fisik dan mental dan informasi yang cukup mengenai bagaimana agar aborsi bisa berlangsung aman. Banyaknya kematian akibat aborsi yang tidak aman, tentu sangat memprihatinkan. Hal ini diakibatkan kurangnya kesadaran dari perempuan dan masyarakat tentang hak atas pelayanan kesehatan. Padahal bagaimanapun kondisinya atau akibat apapun, setiap perempuan sebagai warganegara tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan kewajiban negaralah untuk menyediakan hal itu.

Hak-hak ini harus dipandang sebagai hak-hak sosial sekaligus hak individu yang merupakan hak untuk mendapatkan keadilan sosial termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan. Hak atas pelayanan kesehatan ini ditegaskan pula dalam Pasal 12 Konvensi Penghapusan segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan) dan UU Kesehatan. Dalam hal Hak Reproduksi, termasuk pula didalamnya hak untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan seperti dinyatakan dalam dokumen-dokumen hak-hak asasi manusia (Rekomendasi bab 7 Konferensi Kependudukan dan Pembangunan Internasional di Kairo 1994). Pelayanan Kesehatan yang Memadai adalah HAK SETIAP ORANG, tidak terkecuali Perempuan yang memutuskan melakukan Aborsi.

Dilihat dari adanya undang-undang yang diberlakukan di banyak negara, setiap negara memiliki undang-undang yang melarang dilakukannya aborsi buatan meskipun pelarangannya tidak bersifat mutlak.

3.6.Perlindungan Bagi Anak yang Lahir dari Korban Perkosaan

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan bab VII bagian kesatu diatur tentang kesehatan ibu, bayi, dan anak

Pasal 131:

  1. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.
  2. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
  3. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pasal 132 ayat 1

Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.

Pasal 133

  1. Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.
  2. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

Perhatian dan perlindungan terhadap korban perkosaan merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak bagi negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi, dan pelayanan bagi korban perkosaan. Di Indonesia pusat pelayanan dan penanganan terhadap korban dapat ditempatkan di bawah koordinasi Badan Sosial. Tujuan utama program ini adalah pemulihan kondisi korban. Tujuan keduanya adalah pemberdayaan korban dengan tujuan jangka panjangnya agar si korban dapat hidup normal kembali. Kerjasama dapat dilakukan dengan berbagai rumah sakit swasta / pemerintah dalam hal pemberian pelayanan medis. Kerja sama lainnya yang dapat dilakukan dengan berbagai LSM yang bergerak di bidang kewanitaan untuk  pemberdayaan korban dan mensosialisasikan program kepedulian terhadap korban perkosaan.

Perlindungan dan pelayanan terhadap korban perkosaan tersebut juga dilakukan jika si korban menuruti jalur hukum dan norma-norma di masyarakat. Wujud dari perlindungan dan jaminan kesejahteraan tersebut dapat berupa penghormatan dan penghargaan atas segala keputusan para korban perkosaan yang hamil atas kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, pembebasan seluruh biaya perawatan di rumah sakit pemerintah, pemerintah lewat aparat hukumnya dengan serius berusaha untuk menyelesaikan kasus-kasus perkosaan tanpa harus menunggu aduan dari korban sepanjang ada informasi yang cukup, serta mendirikan pusat pelayanan dan penanganan korban perkosaaan yang ditangani oleh para ahli yang kompeten. Artinya korban perkosaan yang hamil, tidak melakukan abortus provocatus yang dilarang itu, tapi melanjutkan kehamilan dan melahirkan anak hasil perkosaan itu sehingga harus ada jaminan secara hukum maupun sosial bagi kelangsungan hidup si anak dan ibunya dikemudian hari.

Perlu diketahui, disisi lain, masih ada masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap wanita yang melahirkan anak tanpa suami. Korban perkosaan yang terpaksa menjadi seorang ibu akibat perkosaan tersebut seharusnya tidak memperoleh perlakuan yang sedemikian kejamnya apalagi jika si anak sudah besar dan mulai sekolah. Anak yang dilahirkan dalam kondisi dan lingkungan seperti ini nantinya kemungkinan besar akan tersingkir dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang normal, kurang mendapat perlindungan dan kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak yang tumbuh dan besar dalam lingkungan yang wajar dan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi sampah masyarakat. Sehingga masyarakat harus dapat menjamin bahwa anak hasil perkosaan tersebut tidak akan mendapat perlakuan yang menyudutkan karena tidak mempunyai bapak dan lahir di luar perkawinan.

Setiap anak yang lahir harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya. Sementara menurut UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 7 ayat 1): Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal 27 : Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak  kelahirannya dan dituangkan dalam akte kelahiran.

Selain itu Pasal 77: setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

  1. Diskriminasi  terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
  2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

Sebagai seorang wanita (korban) tentu ingin mengalami kehamilan pada suatu masa dalam kehidupan reproduksinya, akan tetapi kehamilan yang terjadi akibat perkosaan bukanlah hal yang diinginkan oleh korban maupun keluarganya, meskipun janin tersebut tidak bersalah dan mempunyai hak untuk hidup. Amat berat bagi korban perkosaan untuk menjalani dan memelihara kehamilan tersebut karena bukan saja akan terus mengingatkan korban akan tindak pidana tersebut, sulit untuk menumbuhkan adanya rasa kasih sayang pada anaknya, tidak adanya penerimaan oleh korban maupun keluarganya berkaitan dengan hal tersebut diatas.

Begitu juga jika pilihannya adalah melanjutkan kehamilannya dari perkosaan tersebut, keluarga dan masyarakat di lingkungannya hendaknya dipersiapkan untuk menerima kehadiran bayi yang akan lahir nanti, agar tidak mendapat stigma sebagai anak haram. Pada dasarnya anak memang rentan diskriminasi, apalagi jika anak yang lahir dari korban perkosaan. Jika mengalami hambatan dalam mendampingi kasus ini maka korban maupun anak korban perkosaan dapat menghubungi KPAI atau KPAID atau Dinas Sosial atau Biro Pemberdayaan Perempuan yang terdekat.

 

IV. Kesimpulan

Dari pembahasan makalah yang diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang rentan sebagai korban perkosaan
  2. Unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut : 1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, 2) Memaksa seorang wanita, 3) Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku)
  3. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ganti kerugian ke pengadilan berupa : 1) Restitusi, 2) kompensasi, 3) bantuan
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun namun dengan adanya UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan maka aborsi dapat dilakukan dalam hal jika terjadi kehamilan terhadap korban perkosaan yang tentunya dengan seizin pihak korban dan dilakukan dengan medis.
  5. Anak yang lahir dari korban perkosaan memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya sesuai dengan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
  6. Di Indonesia pusat pelayanan dan penanganan terhadap korban dapat ditempatkan di bawah koordinasi Badan Sosial, LSM, LPSK, Rumah sakit daerah dan badan milik pemerintah yang lainnya.

V. Saran

Dalam makalah ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

  1. Tindakan aborsi hanya dilakukan sebagai suatu tindakan terapeutik
  2. Suatu keputusan untuk menghentikan kehamilan, sedapat mungkin disetujui secara tertulis oleh minimal dua orang dokter yang kompeten dan berwenang
  3. Prosedur tersebut hendaknya dilakukan oleh seorang dokter yang kompeten di instansi kesehatan tertententu yang diakui oleh suatu otoritas yang sah.
  4. Jika dokter tersebut merasa bahwa hati nuraninya tidak sanggup melakukan tindakan pengguguran, maka hendaknya ia mengundurkan diri serta menyerahkan pelaksanaan tindakan medis ini pada teman sejawat lainnya yang juga kompeten.
  5. Dalam menangani korban perkosaan, masyarakat seharusnya juga ikut mendukung para perempuan korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum.
  6. Hendaknya aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menghadapi korban perkosaan lebih bersifat manusiawi dan memperhatikan keadaan psikologis korban, sehingga korban akan merasa lebih tenang jiwanya dalam menghadapi proses pemeriksaan
  7. Hendaknya pemerintah mensosialisasikan tentang mekanisme aborsi yang sesuai dengan aturan hukum dan medis, agar selain korban mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan aman sesuai dengan UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.
  8. Hendaknya pemerintah segera membuat suatu lembaga hukum khusus yang menjamin dan melindungi anak yang dilahirkan akibat perkosaan.
  9. Dalam pencegahan kejahatan menjadi perhatian masyarakat internasional terutama para pakar kriminolog untuk mengalihkan objek penelitian tidak lagi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi objek penelitian mulai difokuskan kepada korban (victim)

Literatur :

Waluyo, Bambang. 2011. Viktimologi. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugandhi, R. 1980. KUHP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.

Undang – Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang – Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

http://www.aborsi.org/definisi.htm

http://digilib.unmuhjember.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=umj-1x-andyputrag-155

http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.898 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: