Arsip tag politik hukum

Tinjauan Yuridis serta Konsekuensi Berlakunya Suatu Produk Hukum Yang Tidak Memiliki Sifat Sosiologis

27 Nov LOGO

Oleh : Helmy Boemiya S.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia jelas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI) alinea ke IV (empat) . Dalam alinea ke IV (empat) itu disebutkan bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejaterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Dengan tujuan negara yang sangat mulia itu pemerintah Indonesia tentunya memerlukan produk hukum yang baik untuk mewujudkan  tujuan negara Indonesia.

Di dalam hukum tata pemerintahan yang menjadi objek kajian hukum tata pemerintahan yakni pemerintah, aspek untuk membahas pemerintah ada 5 (lima) aspek yakni aspek struktur organisasi, kewenangan aparat pemerintah, fungsi/kefungsian aparat pemerintah, produk hukum yang dihasilkan, sarana yang diperlukan dan pengawasan (sistem pengawasan). Yang menarik dalam beberapa aspek tersebut ialah mengenai produk hukum yang dihasilkan aparat pemerintah dalam menyelenggarakan negara utamanya fungsi pemerintah yang pokok dan fungsi pelayanan.

Akhir-akhir ini banyak sekali perorangan ataupun kelompok yang mengajukan permohonan uji materiil (yudicial review) suatu produk hukum undang-undang (UU) yang bertentangan dengan UUDNRI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian juga tidak sedikit orang atau kelompok yang mengajukan permohonan uji materiil (yudicial review) suatu produk hukum di bawah UU seperti peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres) dan peraturan daerah (perda) ke Mahkamah Agung (MA). Banyak alasan dari para pemohon itu yang menyatakan bahwa produk hukum tersebut bertentangan dengan ideologi bangsa kita yakni Pancasila dan UUDNRI serta menandakan bahwa suatu produk hukum itu hasilnya kurang baik di masyarakat sehingga masyarakat merasa produk hukum tersebut tidak dapat diterima ditengah-tengah masyarakat atau tidak dipatuhi dikarenakan para pembuat produk hukum itu tidak berlandaskan pada syarat berlakunya suatu produk hukum yang baik.

Utamanya di dalam hukum tata pemerintahan banyak sekali produk hukum yang dihasilkan oleh aparat pemerintah. Namun baik produk hukum yang berupa peraturan (regeling) maupun keputusan (beschikking) tidak bersandarkan pada syarat-syarat pembentukan produk hukum yang baik. Sehingga sering kali banyak kita jumpai di daerah-daeah suatu produk hukum yang berupa perda tidak berjalan dengan sebagai mana mestinya. Atau bisa dikatan dalam bahasa lain para pembuat prduk hukum tersebut asal-asalan atau abal-abal. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak mematuhi produk hukum tersebut karena tidak memenuhi rasa keadilan serat kesadaran yang ada di masyarakat.

Menurut Prof Muchsan, negara hukum kita bergerak dinamis, peranan produk-produk hukum pemerintah sangat dominan karena hukum berperan sebagai panglima. Cara membuat produk hukum yang baik ialah yang bersifat populis artinya berpihak kepada kepentingan rakyat.

Kemudian suatu produk hukum yang baik tentunya akan berlaku dengan baik artinya daya ikta dan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum itu sangat tinggi dan tahan lama.  Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul “Legal Theory” dikatakan bahwa produk hukum yang baik itu mempunyai sifat berlaku secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

Bersifat filosofis artinya produk hukum itu mencerminkan filosofis suatu bangsa atau negara tersebut. Bersifat sosiologis ialah produk hukum itu harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana hukum itu berlaku. Bersifat yuridis ialah produk hukum itu tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, penulis tertarik mengkaji mengenai tinjauan yuridis serta  konsekuensi berlakunya suatu produk hukum yang tidak memiliki sifat sosiologis. Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

B.     Rumusan Masalah

  1. Bagaimana tunjauan yuridis serta konsekuensi berlakunya suatu produk hukum yang tidak memiliki sifat sosiologis ?

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Produk Hukum yang dihasilkan oleh Aparat Pemerintah

Menurut teoritis produk hukum yang dapat dihasilkan ialah :

1)      Regeling (peraturan) adalah produk hukum tertulis dibawah undang-undang yang diproduksi atau dibuat dari pejabat tata usaha negarayang fungsinya mempunyai daya ikat atau materinya sebagaian atau seluruh wilayah teritorial tersebut.

2)      Beschikking (keputusan) adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat tata usaha negara dan mendasarkan diri terhadap peraturan perundang-undangan tertentu, bersifat konkrit, individual dan final.

Di Indonesia dalam membuat suatu produk hukum para pejabat tata usaha negara juga harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Prof Muchsan asas-asas tersebut yang wajib hanya 5 (lima) yakni :

  1. Asas kepastian hukum
  2. Asas permainan yang layak/patut
  3. Asas kecermatan
  4. Asas keseimbangan
  5. Asas ketetapan dalam mengambil sasaran

Di dalam pemerintahan yang paling berperan dalam memutar atau menjalankan roda pemerintahan yang paling dominan berbentuk keputusan. Yang berbentuk keputusan lebih banyak menajalankan fungsi pemerintahan. Keputusan syarat pertama harus sah, untuk sahnya suatu keputusan harus terpenuhi 2 kelompok persyaratan yaitu :

1)      Persyaratan yang bersifat material, yakni persyaratan yang berkaitan dengan isi atau substansi materi yang terdiri dari :

  1. Keputusan dibuat oleh pejabat yang berwenang.
  2. Di dalam pembuatannya tidak mengalami kekurangan yuridis.
  3. Tujuan dari keputusan harus sama dengan tujuan yang dikehendaki dari peraturan yang mendasari.

2)      Persyaratan yang bersifat formil, yakni persyaratan yang berkaitan dengan instansi dan bentuk yang terdiri dari :

  1. Keputusan bentuknya harus sama.
  2. Proses pembuatannya harus sama dengan proses yang dikehendaki aturan dasarnya.
  3. Semua persyaratan yang khusus yang dikehendaki oleh aturan dasarnya.
  1. 2.      Pembuatan Produk Hukum Yang Berkualitas

Cara membuat produk hukum yang baik/metode yang baik itu harus bersifat populis artinya berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam membuat suatu produk hukum atau Keputusan Tata Usaha Negara, ada beberapa metode yang perlu diperhatikan oleh pembuat keputusan, yaitu:

  1. Materiele theorie oleh Leopold Pospisil dalam bukunya yang berjudul Anthropological of law. Teori ini memiliki 3 (tiga) kerangka berfikir, yaitu:
  2. a.      Produk hukum dalam suatu negara dapat dikembangkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu:

1)      Hukum yang dibuat oleh penguasa (made in authority) atau hukum tertulis (authoritarian law).

2)      Hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat atau hukum yang tidak tertulis, adat dan konvensi (common law).

  1. b.      Dua kelompok hukum diatas memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi kelebihan dan kekurangan itu berbanding terbalik, seperti yang dibandingkan dibawah ini:

1)      Kelebihan dari hukum yang dibuat oleh penguasa atau hukum tertulis (authoritarian law) adalah memiliki kepastian hukum (legal security high) dan daya paksa yang tinggi artinya setiap lahir peraturan pasti mengikat. Sedangkan kekurangannya adalah bersifat statis dan obyektifitas keadilannya sulit terwujud padahal salah satu tujuan hukum ialah keadilan sebab hukum yang digunakan melalui kaca mata penguasa.

2)      Kelebihan dari hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis (common law) adalah bersifat dinamis dan obyektifitas keadilannya mudah terwujud karen hukum berasala dari masyarakat dan melalui kaca mata masyarakat. Sedangkan kekurangannya adalah memiliki kepastian hukum serta daya paksa yang rendah, sewaktu-waktu masyarakat bosan maka akan ditinggalkan peraturan tersebut.

  1. c.       Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa produk hukum yang baik adalah produk hukum yang materinya sebanyak mungkin diambil dari common law (masyarakat) tetapi wadahnya di beri bentuk authoritarian law.
    1. Formelle theorie oleh Rick Dikerson dalam bukunya Legal drafting theory. Teori ini menjelaskan bahwa suatu produk hukum yang baik harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu:
      1. a.      Tuntas mengatur permasalahannya. Artinya di dalam membuat suau produk hukum tersebut harus tuntas permasalahannya dan menyeluruh sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama seperti KUHP, KUHPerdata.
      2. b.      Sedikit mungkin memuat ketentuan delegasi undang-undang (delegatie van wetgeving). Makksudnya diusahakan sedikit mungkin jangan memberikan delegasi wewenangnya sendiri seperti pajak kendaraan bermotor diatur di dalam perda tarif pajak kendaraan bermotor akan diatur lebih lanjut dalam aturan Bupati.
      3. c.       Jangan sampai memuat ketentuan yang bersifat elastis. Maksudnya dalam membuat produk hukum hindari pasal karet, pasal yang tidak jelas pengaturannya.
    2. Filosofische thoerie oleh Jeremy Bentham dalam bukunya Legal theory. Teori ini menjelaskan bahwa suatu produk hukum yang baik harus memiliki 3 (tiga) sifat berlaku secara komulatif, yaitu:
      1. a.      Berlaku secara filosofis :

Produk hukum harus mencerminkan falsafah hidup suatu bangsa misal bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

  1. b.      Berlaku secara sosiologis

Mencerminkan kesadaran hukum masyarakat serta menyesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana ukum itu berlaku.

  1. c.       Berlaku secara yuridis.

Hukum diibaratkan sebagai tombak yang memiliki dua ujung runcing, yaitu adil dan benar. Adil adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Benar adalah kecocokan antara peraturan dan perbuatan. Adil belum tentu benar, benar belum tentu adil, apabila adil dan benar bertemu, maka disebut dengan damai. Sehingga benar dan adil harus dikombinasikan agar cocok.

Jika suatu keputusan atau produk hukum dibuat dengan mengacu pada salah 3 (tiga) metode pembuatan produk hukum diatas, maka pastilah keputusan atau produk hukum yang diciptakan dapat memenuhi seegala kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur dapat terwujud karena produk hukum berjalan baik dan lancar.

  1. 3.      Konsekuensi yuridis berlakunya suatu produk hukum yang tidak memiliki sifat sosiologis.

 

Seperti kita ketahui di atas bahwa di dalam teori terdapat cara atau metode untuk membuat produk hukum yang baik menurut Leopold Pospisil produk hukum yang baik adalah produk hukum yang materinya sebanyak mungkin diambil dari common law (masyarakat) tetapi wadahnya di beri bentuk authoritarian law. Kemudian menurut Formelle theorie oleh Rick Dikersoern dan terakhir ialah Filosofische thoerie oleh Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa suatu hukum dapat berlaku lama dan di patuhi oleh masyarakat jika memiliki sifat filosofis, sosiologis dan yuridis.

Jika suatu produk hukum ada yang tidak memiliki salah satu dari sifat berlakunya produk hukum makan dapat dikatakan produk hukum itu produk hukum yang kurang baik. Karena jika tidak mengandung sifat sosiologis  produk hukum itu dibuat tanpa melihat keadaan yang ada di masyarakat sehingga dalam pembuatannya hanya asal-asalan, abal-abal dan rekayasa. Akibtanya suatu produk hukum tersebut tidak efektif berlakunya di masyarakat serta daya ikat masyarakat sangatlah rendah.

Menurut Prof Muchsan di dalam pembuatan suatu perda yang dilakukan terlebih daulu ialah mensurvei lokasi atau lapangan mengenai masyarkat tersebut sehingga dapat menyerap aspirasi dari masyarakat dan yang diinginkan masyarakat itu bagaimana. Jika produk hukum itu berasal dari masyarakat maka dengan sendirinya masyarakat akan mematuhinya.

Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanyalah berlaku secara yuridis tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis. Ketidaktaatan asas dan keterbatasan kapasitas daerah dalam penyusunan produk hukum yang demikian ini yang dalam banyak hal menghambat pencapaian tujuan otonomi daerah. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat akan sangat menentukan aspek keberlakuan hukum secara efektif. Dan tujuan pemerintah akan sulit terwujud jika masyarakat tidak berpartisipasi.

Roscoe Pound (1954) menyatakan bahwa hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat harus senantiasa memajukan kepentingan umum. Kalimat “hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat” menandakan konsistensi Pound dengan pandangan ahli-ahli sebelumnya seperti Erlich maupun Duguit. Artinya hukum harus dilahirkan dari konstruksi hukum masyarakat yang dilegalisasi oleh penguasa. Ia harus berasal dari konkretisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemajuan pandangan Pound adalah pada penekanan arti dan fungsi pembentukan hukum. Disinilah awal mula dari fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial yang terkenal itu.

Dari pandangan Pound ini dapat disimpulkan bahwa unsur normatif dan empirik dalam suatu peraturan hukum harus ada; keduanya adalah sama-sama perlunya. Artinya, hukum yang pada dasarnya adalah gejala-gejala dan nilai-nilai yang dalam masyarakat sebagai suatu pengalaman dikonkretisasi dalam suatu norma-norma hukum melalui tangan para ahli-ahli hukum sebagai hasil rasio yang kemudian dilegalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh negara. Yang utama adalah nilai-nilai keadilan masyarakat harus senantiasa selaras dengan cita-cita keadilan negara yang dimanifestasikan dalam suatu produk hukum.

Pandang Pound merupakan bagaimana suatu produk hukum tersebut harus memiliki sifat sosiologis, kemudian dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai sarana social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :

1. Hukumnya sendiri.

2. Penegak hukum.

3. Sarana dan fasilitas.

4. Masyarakat.

5. Kebudayaan.

Konsekuensi yuridis berlakunya suatu produk hukum yang tidak memiliki sifat sosiologisialah produk hukum itu tidakdapat bertahan lama dan daya ikat kepada masyarakat sangat lemah kemudian efektivitas hukum tidak efektif sehingga suatu produk hukum tersebut berlakunya di masyarakat rendah, kenudian produk hukum tersebut dapat dipermasalahkan atau di mohonkan untuk di uji materii ke pengadilan tata usaha negara atau Mahkamah Agung untuk tidak berlaku lagi/produk hukum tersebut dibatalkan dan produk hukum tersebut di review.

Jadi suatu produk hukum harus memenuhi teori dalam pembuatan produk hukum yang baik supaya produk hukum tersebut baik dan lancar dan efektifitas hukumnya berlaku efektif. Produk hukum yang bersifat filosofis, sosiologis dan yuridis contohnya ialah Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang berlaku higga saat ini. sehingga suatu produk hukum sangat penting untutk memiliki sifat sosiologis.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari pembahasan makalah yang diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

cara atau metode untuk membuat produk hukum yang baik menurut Leopold Pospisil produk hukum yang baik adalah produk hukum yang materinya sebanyak mungkin diambil dari common law (masyarakat) tetapi wadahnya di beri bentuk authoritarian law. Kemudian menurut Formelle theorie oleh Rick Dikersoern yang berpendapat dalam membuat produk hukum haruslah Tuntas mengatur permasalahannya, sedikit mungkin memuat ketentuan delegasi perundang-undangan, jangan sampai memuat ketentuan yang bersifat elastis  dan terakhir ialah Filosofische thoerie oleh Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa suatu hukum dapat berlaku lama dan di patuhi oleh masyarakat jika memiliki sifat filosofis, sosiologis dan yuridis.

Konsekuensi yuridis berlakunya suatu produk hukum yang tidak memiliki sifat sosiologisialah produk hukum itu tidakdapat bertahan lama dan daya ikat kepada masyarakat sangat lemah kemudian efektivitas hukum tidak efektif sehingga suatu produk hukum tersebut berlakunya di masyarakat rendah, kenudian produk hukum tersebut dapat dipermasalahkan atau di mohonkan untuk di uji materii ke pengadilan tata usaha negara atau Mahkamah Agung untuk tidak berlaku lagi/produk hukum tersebut dibatalkan dan produk hukum tersebut di review.

DAFTAR PUSTAKA

Eny Kusdarini. 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Uny Press. Yogyakarta.

E Utrecht, 1986. Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia. Pustaka Tinta Mas. Surabaya

Irfan Fachruddin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni. Bandung.

Muchsan, 1981. Beberapa catatan penting hukum administrasi negara dan peradilan administrasi negara di Indonesia. Liberty. Yogyakarta.

Philipus M.Hadjon, 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Ridwan HR, 2006. Hukum Adminitrasi Negara. UII Press. Yogyakarta

Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum, Alumni. Bandung.

SF. Marbun, Moh Mahfud MD, 2006. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty. Yogyakarta.

SF. Marbun, 1988, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty. Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

http://studihukum.blogspot.com/2011/01/urgensi-partisipasi-publik-dalam.html (diakses tanggal 25 November 2012)

http://taheggaalfath.blogspot.com/2011/09/efektivitas-hukum-dalam-masyarakat.html (diakses tanggal 25 November 2012)

http://rudy.fhunila.ac.id/?m=200803/pembentukan-peraturan-desa(diakses tanggal 25 November 2012)

http://studihukum.blogspot.com/2011/01/keputusan-tata-usaha-negara-2-syarat_20.html (diakses tanggal 25 November 2012)

http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/16/tolok-ukur-indikator-dan-parameter-kesalahan-perda/ (diakses tanggal 25 November 2012)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN YANG DILAKSANAKAN OLEH APARAT PEMERINTAH

17 Okt

Oleh :

HELMY BOEMIYA, S.H.

BAB I PENDAHULUAN

  1. A.     Latar Belakang

Pada abad XX telah berkembang dengan pesat tipe negara kesejahteraan (welfare state) yakni suatu tipe kenegaraan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi warganya. Tipe negara ini muncul akibat krisis tahun 1930. Konsepsi negara dengan tipe kesejateraan ini , pertama kali dicetuskan oleh Beveridge, yang merupakan anggota parlemen Inggris, di mana dalam tipe negara kesejahteraan ini mengandung suatu program sosial, dengan perincian antara lain tentang :

  1. Meratakan pendapatan masyarakat.
  2. Usaha kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai meninggal.
  3. Mengusahakan lapagan pekerjaan yang seluas-luasnya.
  4. Pengawasan terhadap upah oleh pemerintah.
  5. Usaha dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah, pendidikan lanjutan atau latihan kerja dan sebagainya.

Negara kita nampaknya ikut juga terpengaruh dan termasuk yang menggunakan konsep negara kesejahteraan. Suau konsekuensi logis dari adanya negara yang bertipe welfare state ini ada campur tangan yang cukup besar dari pihak pemerintah terhadap aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Aspek kehidupan masyarakat seperti aspek sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya tidak terlepas dari campur tangan pemerintah. Di Indonesia hal ini jelas tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 alinea keempat tentang tujuan negara Indonesia yang menyatakan :

“… untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”

Di dalam pembukan alinea keempat itu jelas dinyatakan tujuan Negara Indonesia ialah salah satunya kesejahteraan umum atau kesejahteraan sosial dimana ini sesuai dengan tipe Negara hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan. Tentunya dalam mencapai itu merupakan tugas pemerintah Negara Indonesia yang menyelenggarakan negara yang akan mewujudkan kemakmuran bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Sehingga pemerintah diberi kekuasaan didalam UUDNRI untuk menguasai kekayaan dan segala hal yang bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kemudian hal itu dituangkan di dalam pasal-pasal UUDNRI yang salah satunya terdapat didalam pasal 33 dan 34 tentang perekonomian dan kesejahteran sosial yang berbunyi :

Pasal 33 ayat (1) : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam serta yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 34 ayat (1) : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) : Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Di atas sudah jelas bahwa pemerintah negara Indonesia melalui fungsi aparat pemerintah dituntut untuk mewujudkan kepentingan umum atau rakyat Indonesia agar hidup makmur dan sejahtera. Tentunya hal itu dapat dilakukan dengan perwujudan kefungsian aparat pemerintah yang mampu melayani kebutuhan rakyatnya.

Dalam hukum tata pemerintahan fungsi pemerintah merupakan fungsi pokok yang harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah dan tidak boleh diwakilkan. Setiap negara pasti melaksanakan fungsi ini, sebab pelaksanaan fungsi ini merupakan inti jalannya roda pemerintahan. Kemudian pemerintah juga melakukan fungsi pelayanan yang merupakan fungsi penunjang yang sifatnya pemberian pelayanan umum/pelayanan publik (public service). Fungsi pelayanan disebut juga sebagai fungsi relatif karena apabila fungsi ini tidak dilaksanakan maka roda pemerintahan masih dapat berjalan namun yang terpengaruh adalah perwujudan tujuan negara. Dalam hal ini, penulis tertarik mengkaji mengenai bagaimana tinjauan yuridis tentang pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah ?

BAB II PEMBAHASAN

  1. A.     Pengertian pemerintah dan aparat pemerintah

Istilah pemerintah digunakan dalam dua pengertian. Pertama  dalam arti luas adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politik. Seluruh kekuasaan yang ada dalam suatu negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) . Kedua, dalam arti sempit adalah meliputi kegiatan negara kecuali tugas pembuatan undang-undang dan peradilan yakni melaksanakan undang-undang sebagai penyelenggara negara.

Secara teoritis kekuasaan atau wewenang menyelenggaakan urusan pemerintahan negara umumnya dibedakan  :

  1. Kekuasaan membuat peraturan (statutory legislative power).
  2. Kekuasaan melaksanakan kekuasaan kehakiman (statutory judicial power).
  3. Kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan (statutory adminitratif power).

Di negara belanda istilah pemerintahan yang bersifat eksekutif lazim disebut bestuur. Kegiatan bestuur meliputi seluruh lapangan kegiatan negara setelah dikurangi regering dan rechtspraak.

Muchsan menyatakan bahwa yang dimaksud aparat pemerintahan (dalam arti sempit) adalah para pejabat yang melaksanakan kekuasaan eksekutif. Di negara Indonesia berdasarkan UUDNRI tahun 1945 bentuk aparat pemerintahan dalam arti sempit adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibantu Wakil Presiden dengan para menteri sebagai pembantu presiden beserta pejabat-pejabat bawahan lainnya seperi Gubernur, Bupati dan walikota serta perangkat daerah dan desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan aparat pemerintahan adalah aparat dalam ruang lingkup pemerintah dalam arti sempit (eksekutif).

  1. B.     Tinjauan yuridis tentang pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah

Pemerintahan dalam suatu negara, memiliki peran yang sangat besar dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab negara dalam mencapai tujuan utamanya, yakni kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya yang tertuang di dalam pembukaan UUDNRI Tahun 1945. Muchsan[1] menyatakan fungsi itu adalah tugas, fungsi itu berkaitan dengan hak dan kewajiban  Secara garis besar, aparat pemerintah memiliki 2 (dua) fungsi utama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yaitu :

  1. Fungsi memerintah (besturen functie)

Fungsi memerintah merupakan fungsi pokok yang melekat pada organisasi pemerintah yang menjadi tanggung jawab utama untuk dijalankan. Fungsi pokok ini harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sendiri berdasarkan fungsi masing-masing. Dalam fungsi pokok ini aparat pemerintah harus tampil sendiri atau melaksanakan sendiri.

  1. 2.      Fungsi pelayanan (verzorgen functie)

Fungsi pelayanan merupakan fungsi penunjang yang bersifat relatif. Fungsi ini ditujukan bagi terlaksananya tujuan Negara dalam melayani warga negaranya melalui organ pemerintah dan aparat pemrintah. Di dalam fungsi pelayanan ini aparat melaksanakan amanah undang-undang yang bertujuan agar negara Indonesia sejahtera dan makmur.

Dalam konteks pelaksanaan fungsi pemerintah, pelayanan dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menyiapkan, menyediakan, atau mengurus keperluan warga masyarakatnya. Pelayanan pada dasarnya adalah tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan mengharapkan sesuatu atau tidak mengharapkan sesuatu.

Fungsi pelayanan ini memiliki 3 alternatif yang dapat dilakukan yang terdiri dari :

1)      Aparat pemerintah tampil sendiri dengan dasar hukum hak monopoli

Pelaksanaan dari fungsi pelayanan ini merupakan hak monopoli oleh pemerintah. Dalam artian, bahwa pelayanan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, sebagai hak dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hak monopoli ini memiliki dasar hukum, khusunya yang tertuang dalam UUDNRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1,2,3), yang pada prinsipnya Negara menguasai cabang-cabang penting dan segala sumber daya alam di negara indonesia ini dan kemudian dipergunakan sepenuhnya dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kata-kata dikuasai itulah yang memaknai hak monopoli, dan digunakan untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Contohnya ialah Sembilan bahan pokok (sembako) yang disalurkan oleh BULOG sebagai kebutuhan pokok masyarakat dikuasai negara merupakan amanah dari konstitusi. begitu juga dengan penguasaan negara berupa badan-badan usaha milik negara (BUMN) seperti PLN, PDAM, PERTAMINA, PT. KAI, dll.

Hak monopoli yang diberikan oleh UUDNRI pada pemerintah memiliki tujuan utama dalam 2 (dua) aspek penting, yaitu :

  1. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara merata. Dengan adanya monopoli, maka harga-harga kebutuhan pokok masyarakat akan lebih terjangkau, dikarenakan hak penentuan pengelolaan yang sepenuhnya ditangan pemerintah. Melalui monopoli, pemerintah dapat melakukan proses pemberian keringanan harga bagi masyarakat melalui subsidi dan lainnya. Sehingga kaya atau miskin dapat merasakan atau melengkapi kebutuhannya.

Contoh : kebutuhan akan air, listrik, sandang, pangan dan papan.

  1. Agar supaya harga terjangkau oleh taraf standard ekonomi rakyat. Melalui monopoli, maka pemerintah akan lebih mudah mengontrol harga dan persediaan. Dengan demikian, distribusi kebutuhan pokok masyarakat akan lebih mampu ditangani dengan baik secara merata dan adil.

Contoh : pemeritah memberikan subsidi BBM pada rakyat.

Namun demikian, meski pelayanan melalui monopoli ini dianggap positif dan menguntungkan, akan tetapi bentuk pelayanan tersebut juga mempunyai dampak negatif, yaitu kecenderungan tingkat pelayanan yang tidak maksimal dan terkesan seadanya dan acap kali menurun. Hal ini dikarenakan tidak adanya persaingan pelayanan yang tentu saja akan memacu tingkat kualitas pelayanan. Tidak adanya motivasi pelayanan. Namun diusahakan unsur negatif itu harus ditekan dan dikurangi.

2)      Aparat pemerintah tampil bersama-sama dengan swasta dengan dasar hukumnya berupa kerja sama atau pemberian subsidi

Bentuk pelayanan ini merupakan model kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Secara prinsip, pihak pemerintah membuka peluang dalam bentuk pelayanan kerjasama ini bersama swasta, agar pelayanan kepada warga masyarakat dapat berjalan dengan lancar, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dikarenakan pemerintah butuh bantuan agar negara yang seluas ini dapat teratasi dengan baik segala permasalahannya.

Contoh : di dalam dunia pendidikan pemerintah bekerja sama dengan swasta berupa pemberian ijin mendirikan TK, SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MAN, PT untuk ikut mencerdaskan bangsa.

Dampak positif dari bentuk pelayanan kerjasama ini tentu saja akan mampu memberikan peluang bagi pemerintah dalam menutupi tingkat pelayanan yang selama ini dianggap kurang. Melalui swasta juga, maka kompetisi pelayanan akan menjadi lebih luas, sehingga dapat menyediakan ruang dan pilihan bagi masyarakat dalam hal kualitas pelayanan. Akan tetapi, perlu untuk ditegaskan disini bahwa, aktivitas pola kerjasama dengan pihak swasta, tetap memberikan akses kepada pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi jalannya praktek pelayanan yang dilakukan, melalui pola kerjasama antar kedua belah pihak. Artinya pemerintah dan swasta harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan agar tidak menyimpang atau swata tetaplah mengikuti aturan main yang berlaku

3)      Swasta tampil sendiri dasar hukum perijinan

Pelayanan ini dapat dianggap sebagai bentuk pelayanan tunggal yang dijalankan oleh pihak swasta, tanpa campur tangan pemerintah. Secara prinsip, pelayanan oleh pihak swasta ini terjadi akibat adanya proses pemberian ijin oleh pemerintah, melalui ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Ijin inilah yang kemudian menjadi dasar hukum bagi pihak swasta dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat

Perijinan terbagi dalam empat (4) macam sebagai berikut :

1)      Ijin dalam arti sempit (Verginning), yaitu pemerintah yang sebenarnya acuh terhadap aktivitas warganya, tetapi karena alasan tertentu, maka pemerintah dituntut untuk mengatur hal tersebut melalui izin agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi negara dan masyarakat.

Contoh : ijin mendirikan bangunan rumah sebenarnya pemerintah hanya mendorong, namun demi menjaga ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan sehingga pemerintah memberikan ijin pembangunan rumah tersebut.

Intinya campur tangan pemerintah ialah berupa perijinan.

2)      Dispensasi (Dispencatie), yaitu sikap pemerintah tegas melarang tetapi dengan alasan tertentu, larangan itu tidak diberlakukan terhadap subyek hukum tertentu.

Contoh : minuman keras, sebenarnya dilarang baik oleh agama, tetapi untuk hotel-hotel berbintang minuman keras boleh diperjual-belikan, karena diberi dispensasi dengan pemikiran hotel tersebut bertaraf internasional sehinga budayanya pun internasional.

Namun dalam memberikan dispensasi pemerintah pilih-pilih, maksudnya tidak sembarangan memberikan karena pada prinsipnya dispensasi aturannya tegas dilarang.

3)      Konsesi (Consentie), yaitu perijinan khusus yang diberikan pemerintah pada lenaga-lemabaga. Yang diberikan khusus pada badan hukum public atau privat. Pemberian izin kemudian menjadi hak pengelolaan dan pemanfaatan terhadap hal tertentu, sepanjang memberikan nilai positif bagi kepentingan masyarakat pada umumnya.

Contoh : hak penggunaan hutan yang dikeluarkan oleh dinas kehutanan memberikan ijin kepada suatu perseroan terbatas (PT) untuk perkebunan sejumlah berapa hektare.

4)      Lisensi (Licentie), yaitu merupakan perijinan, yang diijinkan ialah peralihan monopoli yang dilimpah. Pelimpahan itu yang berbentuk lisensi.pada hakekatnya perijinan yang melimpahkan hak monopili pemerintah terhadap swasta

Contoh : Honda mendapat lisensi dari  ASTRA Indonesia

Disinilah makna penting dari peran dan fungsi pemerintah dalam melayani warga negaranya. Dimana pemerintah ditugaskan untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin agar tujuan Negara yang dituagkan dalam pembukaan UUDNRI Tahun 1945 dapat tercapai sesuai dengan yang dikehendaki bersama oleh para pendiri bangsa dan kita semua.

Mengenai pelayanan dari pemerintah tentunya dalam mewujudkan hasil yang baik dalam hukum tata pemerintahan, aparat pemerintah diwajibkan berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu : asas kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan dalam mengambil keputusan, bertindak cermat, motivasi, larangan untuk mencampuradukkan kewenangan atau penyalahgunaan wewenang, permainan yang layak, keadilan dan kewajaran, menanggapi pengharapan yang wajar, meniadakan akibat-akibat suatu keputusan batal, perlindungan atas pandangan hidup, asas kebijaksanaan, penyelengaraan kepentingan umum.

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN

Dari pembahasan makalah yang diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Di tinjau secara yuridis pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dapat dilakukan dengan tiga (3) alternatif yakni :

  1. Aparat pemerintah tampil sendiri dengan dasar hukum hak monopli
  2. Aparat pemerintah tampil bersama-sama dengan swasta dan dasar hukumya kerjasama atau pemberia bantuan subsidi.
  3. Swasta tampil sendiri dengan dasar hukum perijinan yang terdiri dari empat (4) macam yakni :
    1. Ijin dalam arti sempit (verginning), yang pada prinsipnya pemerintah acuh namun karena terpaksa alasan tertentu memberikan ijin.
    2. Dispensasi (Dispencatie), yang pada prinsipnya aturannya tegas dilarang namun karena alasan tertentu diberikan dispensasi.
    3. Konsesi (Consentie), yang pada prinsipnya perijinan khusus yang diberikan pada badan hukum publik atau privat.
    4. Lisensi (Licentie), yang pada prinsipnya perijinan yang melimpahkan hak monopoli.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Budiono, 2005. Pengantar Ilmu hukum. Bayumedia Publishing. Malang.

A.Ridwan Halim, 2007. Pengantar Hukum Indonesia dalam Tanya jawab jilid 1. Ghalia Indonesia. Bogor selatan.

C.S.T Kansil, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Diana Halim Koentjoro,2004. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Bogor Selatan.

Dudu Duswara Machmudin, 2000. Pengantar Ilmu Hukum sebuah sketsa. PT. Refika Adiatama. Bandung.

Eny Kusdarini. 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Uny Press. Yogyakarta.

E Utrecht, 1986. Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia. Pustaka Tinta Mas. Surabaya

Hartono hadisoeprapto. 2011. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Liberty. Yogyakarta.

Irfan Fachruddin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni. Bandung.

Muchsan, 1981. Beberapa catatan penting hukum administrasi negara dan peradilan administrasi negara di Indonesia. Liberty jogjakarta

Philipus M.Hadjon, 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Ridwan HR, 2006. Hukum Adminitrasi Negara. RajaGrafindo persada. Jakarta

Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum, Alumni. Bandung.

SF. Marbun, Moh Mahfud MD, 2006. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty. Yogyakarta.

SF. Marbun, 1988, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty. Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Yuda Bakti Ardiwisastra. 2000. Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni. Bandung.


[1] Dalam perkuliahan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mata kuliah hukum tata pemerintaha pada tanggal 9 oktober 2012.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.898 pengikut lainnya.