Guru dapat datang dari mana saja !!!

31 Okt tidak ada kebaikan yang sia-sia

semar ilmu gus-dur21

oleh

Helmy Boemiya

Percakapan khas Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun (CN), begitu indah dalam bertutur, CN bertutur bahwa “berguru itu dapat datang dari mana saja”, dia berkata, dalam beberapa hal utamanya mengenai Fisika, Sabrang alias Noe Letto menjadi gurunya, termasuk istrinya Novia Kolopaking atau mbak via, juga menjadi gurunya dlam beberapa hal. Kemudian terlintas dalam benak pikiran penulis, mencoba menerapkan atau mengimplemntasikan pola berfikir yang dipaparkan oleh CN.

Sebenarnya motivasi terbaik dan termurah serta terhebat manusia itu terletak dalam dirinya sendiri. Coba kita pelajari, saat kita membersihkan ruang kamar, hal pertama yang dilakukan ialah berfikir apa yang harus dikeluarkan terlebih dahulu, lalu mulai dari mana kamar tersebut dibersihkan. Selanjutnya perlahan-lahan barang-barang yang ada dikeluarkan terlebih dahulu, ruangan dikosongkan, setelah itu mulai membersihkan dengan menyapu lantai, membersihkan debu yang berada pada sudut-sudut ruangan, selanjutnya mengepel lantai dan menata kembali barang-barang yang ada.

Hikmah yang dapat dipetik dari kejadian tersebut ialah, kita berguru pada benda mati yang ada diruang kamar dan aktivitas membersihkan ruang kamar. Kita dapat mempelajari bahwa di dalam kehidupan terdapat banyak perangkat-perangkat, ada yang sudah kotor, baru dan masih layak dipakai, kemudian hal tersebut perlu dibersihkan agar tidak mengganggu dan memulai sesuatu dengan suasana baru yang lebih fresh. Benda mati pun perlu perawatan, begitu juga dengan pola kehidupan kita sebagai manusia perlu kontinuitas dan perawatan. Aktivitas membersihkan ialah kegiatan memperbaiki hal-hal yang dianggap telah melampaui dari ketentuan dan kadar yang ada. Dalam kehidupan manusia kita harus senantiasa menata ulang cara hidup, menjalani hidup dan mencapai akhir hidup yang indah. Hidup itu indah jika kita berfikir indah “cogito ergo sum”.

Guru selanjutnya ialah anak kecil berumur 7 Tahun, dia pagi-pagi buta bangun, kemudian mandi dan bersiap berpakaian untuk pergi ke sekolah, siang hari dia pulang istirahat sejenak, pukul 2 hingga pukul 5 dia belajar ngaji atau memperdalam agama, selepas magrib dia kursus untuk memperdalam ilmu dunia, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu kata Bang Iwan Fals. Hikmah yang dapat kita petik ialah semangat yang ada dalam diri anak kecil itu, seumur itu dia sudah begitu padat jadwalnya, namun dia terus melakukan rutinitas itu hingga nanti terdapat rutinitas baru lagi, terlihat kecil atau sepele, namun kita dapat belajar rasa dan jiwa semangat, kita syukuri hingga ini kita mampu bernafas, sehingga kita mampu hidup dan bergerak, rasa semangat harus ditanam pada jiwa kita, dengan cara melakukan apa yang bisa dilakukan dengan penuh usaha kerja keras, masalah hasil itu urusan yang diatas.

Guru selanjutnya ialah tukang ojek, tukang ojek tersebut tinggal dan menetap di Ibu Kota NKRI yakni Jakarta, dia telah menetap selama 25 tahun lebih, dia bertutur mempunyai satu istri dan 3 anak, dia bersykur mampu menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi walau berprofesi sebagai Tukang Ojek, penghasilan sehari yang tak tentu ternyata mampu menghidupi keluarganya, dia bertutur, bahwa rezeki itu sudah ada yang atur, namun kita harus iktiar dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya dan tidak berlebihan dalam menarik harga, karena sesuatu hal tersebut harus sesuai dengan kadar yang sudah ditetapkan, jangan berlebihan dan mengambil kesempatan dari keluguan orang lain.

Hikmah yang dapat diperoleh dari kisah diatas ialah keiklasan dan sabar seorang tukang ojek dalam menghidupi keluarganya, keiklasan berbuah rezeki yang halal, kesabaran berbuah rezeki yang datang tanpa putus dengan mampu menyekolahkan anaknya,,, sabar dan iklas ialah ilmu yang sulit diterapkan oleh manusia, namun jika sudah mendapat derajat tersebut, manusia itu menjadi manusia yang sesungguhnya ialah hamba Allah “abdullah”.

Semua kisah atau cerita diatas diambil dan dihayati dari fakta empiris yang penulis temukan dan rasakan, sehingga muncul suatu kesimpulan, bahwa memang guru itu dapat datang dari mana saja, baik itu berupa benda mati, benda hidup, kegiatan atau rutinitas, profesi dan banyak hal lainnya. Guru tidak hanya diruang kelas sekolah dan belajar tetapi dapat datang dari mana saja, bukankah Tuhan telah berfirman , “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menciptakan manusia dari segumpal darah dan mengajarkan pada manusia dari pena dan kalam” Kebenaran sejati datangnya hanya dari Tuhan, namun manusia harus terus berusaha untuk mencapai kebenaran sejati tersebut dan kesempurnaan hidup sebagai manusia sesungguhnya manusia. Kepada siapa lagi kita mengadu dan menyapa, kepada siapa lagi kita nantinya semua kembali,,, mari belajar merenung karena puncak keilahian seseorang ialah ketika cara berfikirnya sesuai dengan apa yang diucapkan dan sesuai dengan apa perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

“tidak ada kebaikan yang sia-sia”

Boey Rakyat Jelata (BRJ)

RAKYAT PENENTU PEMBERANTASAN KORUPSI

10 Des

RAKYAT PENENTU PEMBERANTASAN KORUPSI

(Budaya Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi)

Oleh : Helmy Boemiya (Boey)

Budayawan Emha Ainun Najib (Cak Nun) mempunyai satu doa mengenai korupsi, ia berdoa semoga KPK segera dibubarkan. Jika KPK sudah dibubarkan berarti Indonesia sudah bebas korupsi”

Banyak orang mengungkapkan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya raya, bangsa yang ramah. Sementara kita melihat bangsa Indonesia saat ini semakin keluar dari tujuan awal berdirinya bangsa Indonesia oleh para pendiri bangsa yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana banyak sekali terjadi fenomena-fenomena yang membuat kita merasa sedih, menderita, dan gelisah. Bagaimana kita mampu menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang gemah ripah loh jinawi, bangsa yang tepo seliro, sebuah bangsa yang memiliki falsafah Pancasila,  jika melihat keadaan carut-marutnya bangsa Indonesia. Bahkan Koes Plus dalam lirik lagunya yang berjudul kolam susu, menyatakan “orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman” itu menandakan betapa bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan subur tanahnya. Namun yang terjadi masih banyak rakyat Indonesia tidak menikmati kekayaan bangsanya sendiri karena fenomena-fenomena yang datangnya seperti tsunami pada suatu wilayah.

Salah satu fenomena yang dimaksud ialah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merusak kepribadian dan karakter bangsa Indonesia serta merusak segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur. Masih hangat dalam perbincangan, yang mana seorang mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini semakin mempertegas, bahwa seluruh lembaga negara terdapat oknum-oknum yang terjerat kasus korupsi, serta membuktikan korupsi merajalela disegala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya terdapat kasus korupsi yang juga menyita perhatian masyarakat Indonesia dan membuat hilangnya harapan masyarakat terhadap hukum, yakni kasus Urip Tri Gunawan, Nazaruddin, Anggelina Sondakh, Hartati Murdaya, Zulkarnaen Jabar, Andi Malaranggeng, Djoko Susilo, dll. Kasus-kasus tersebut menandakan bahwa seluruh sektor terjangkit penyakit korupsi yang sulit dicarikan obatnya.

Tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan koruptor (oknum-oknum) di atas mencerminkan sudah tidak adanya lagi rasa malu, rasa cinta tanah air dan kejujuran hati insan kamil manusia. Bahkan yang membuat miris ialah ada yang menyatakan bahwa korupsi sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia secara tutun-menurun. Walaupun begitu, bangsa Indonesia khususnya rakyat, harus terus diberi optimisme dan harapan akan adanya perubahan ke-arah yang lebih baik. Perlu diyakni bahwa “Tuhan memberikan cobaan, masalah, dan penyakit pasti ada hikmah, solusi dan obatnya”. Sehingga rakyat Indonesia tidak perlu galau tapi yang diperlukan ialah gelisah, dengan gelisah kita akan berusaha terus mencari jawaban dari kegelisahan.

KPK, beberapa hari lalu menyatakan korupsi sudah regenerasi, maksudnya terdapat koruptor-koruptor muda yang bermain dan menjadi pelaku korupsi. Sangat berbahaya, jika pandangan masyarakat mengenai korupsi adalah budaya dan tradisi, karena dengan pandangan tersebut dapat melahirkan koruptor-koruptor baru. Manurut pakar antropologi Koentjaraningrat, Kebudayaan itu berasal dari bahasa sanskerta yakni buddhayah, yang dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan budaya berasal dari kata budhi yang berarti “daya dari budi” yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Kebudayaan berarti hasil dari cipta, karsa dan rasa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Apakah korupsi merupakan budaya atau tradisi bangsa Indonesia ?

Pertanyaan tersebut menarik untuk dibahas, yang mana dalam fakta Indonesia dewasa ini, menampilkan banyak sekali pelaku korupsi yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan kedudukan serta dalam melakukannya tidak tampak rasa penyesalan, rasa malu dan rasa bersalah. Namun jika kita kembali pada pandangan Koentjaraningrat atau arti budaya itu sendiri jelas korupsi bukanlah budaya bangsa Indonesia, karena sebenarnya jujurlah budaya Indonesia. Sudah banyak para pakar dari berbagai bidang keilmuan memberikan pendapat, pandangan dan gagasan mengenai pemberantasan korupsi. Terjadi pembahasan yang menarik, yang mana terdapat pandangan bahwa sistem negara Indonesia yang salah atau bobrok sehingga mendorong atau membiarkan terjadinya korupsi. Kemudian ada yang memiliki pandangan berbeda, bahwa yang salah dan bobrok adalah manusia (orangnya) sehingga korupsi tidak terlepas karena manusia (orangnya) itu sendiri. Berbagai pandangan itu sebaiknya digabungkan, karena memberantas korupsi tidak bisa hanya dari satu aspek, tetapi dari berbagai aspek dan bidang. Memberantas korupsi itu tugas semua rakyat Indonesia, bukan hanya tugas KPK, Kepolisian dan Jaksa.

Kebudayaan dan budaya merupakan sarana yang tepat untuk memberantas korupsi, karena budaya bangsa Indonesia itu sendiri memiliki nilai-nilai yang sangat luhur. Salah satu nilai yang baik ialah Kejujuran (jujur), jujur merupakan nilai universal yang diakui oleh berbagai agama di dunia dan berbagai paham yang berkembang di dunia. Memberantas korupsi mulailah dari yang simple atau sederhana, yakni berlaku jujur. Jujur atau kejujuran adalah apa yang dilakukan seseorang akan sesuai dengan hati nuraninya. Orang yang jujur dapat memberikan keadilan dan keadilan mendatangkan kemuliaan abadi. Mahfud Md, dalam suatu forum mengatakan pemimpin Indonesia banyak yang tersandera, maka Mahfud menyarankan carilah pemimpin yang tidak tersandera, bersih, berani dan jujur. Bung Karno, pernah menyatakan dalam sebuah pidatonya, “satukan perkataan dan perbuatan” pernyataan tersebut menandakan bahwa jujur merupakan bersatunya antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan sama. Tidak melakukan suatu kebohongan, tidak membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan meminjam bahasa pengkritik SBY ialah tidak melakukan pencitraan. Kemudian coba membayangkan jika yang bertindak dan berlaku jujur ialah masyarakat atau rakyat Indonesia, maka yang terjadi ialah korupsi akan binasa. Sebenarnya rakyat adalah sumber utama atau penentu untuk pemberantasan korupsi, karena apabila rakyat jujur korupsi kabur.

“Jujur itu sulit tapi lebih sulit lagi jika tidak jujur”

Pola pikir masyarakat mengenai perubahan haruslah dirubah, karena jangan pernah mengharapkan perubahan itu berasal dari pemerintah, sebab perubahan itu datangnya dari rakyat itu sendiri. Logika sederhananya ialah orang yang jadi pejabat atau berkedudukan sebagai pejabat negara dan bekerja di pemerintah dan pemerintahan semua adalah rakyat dan awalnya berasal dari rakyat jelata. Sehingga yang perlu ditekankan atau dipertajam ialah pola pikir masyarakat atau rakyat Indonesia itu sendiri. rakyat adalah motor penggerak perubahan dan penentu pemberantasan korupsi di Indonesia. Coba lihat terhadap kriminalisasi KPK yang terjadi beberapa waktu lalu, Rakyat Indonesia menjadi garda depan yang mendukung KPK untuk terus memberantas korupsi, rakyat Indonesia menjadi tameng atau benteng yang kokoh bagi KPK dari serangan-serangan berbagai pihak yang berusaha melemahkan kinerja KPK.

Rakyat Indonesia berlaku jujur, maka koruptor kabur bukanlah ungkapan atau pernyataan yang mustahil, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. pemikiran bottom up menjadi solusi untuk membawa Indonesia mencapai tujuan yang diinginkan, karena jika ingin membangun itu asalnya dari bawah atau pondasinya harus kuat, jika ingin memberi contoh atau menjadi panutan (suri tauladan) asalnya dari atas atau pimpinan (pemimpin). Dalam kenegaraanpun daerah merupakan pilar utama untuk kemajuan NKRI, yang mana dewasa ini bermunculan figur-figur atau pemimpin yang jujur dan mampu menjadi harapan baru asalnya dari desa atau daerah, contohnya Jokowi, Ahok, Risma, Dahlan Iskan, Mahfud Md, Abraham Samad dll. Sudah sepatutnya dalam pemberantasan korupsi rakyat menjadi penentu. Karena laporan masyarakatlah KPK dapat memperoleh informasi-informasi mengenai transaksi atau tindak pidana korupsi.

Kembali pada ungkapan atau doa dari Cak Nun di atas, kiranya manusia tidak lupa terhadap penciptanya dan melibatkan kuasa Tuhan dalam segala urusan kehidupannya termasuk dalam pemberantasan korupsi. Berfikir rakyat sebagai penentu pemberantasan korupsi artinya menjadi manusia yang sesungguhnya yakni manusia pemelihara dan perawat bumi, kemudian dilanjutkan dengan tindakan atau perbuatan manusia itu sendiri untuk terus mencari manusia sesungguhnya dengan cara belajar, berusaha, dan berdoa, masalah hasil kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Segalanya.

SUMBER KEWENANGAN : ATRIBUSI, DELEGASI, DAN MANDAT

10 Des

Teori kewenangan dan sumber-sumber kewenangan (Atribusi, Delegasi dan Mandat)

oleh : Helmy Boemiya alias Boey

Dalam hukum tata pemerintahan pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas. Dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. Sebelum mengetahui atribusi, delegasi dan mandat, terlebih dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai kewenangan dan wewenang.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” ( yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat.

  1. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum public.
  2. Indroharto, mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.
  3. Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi  mengenai prosedur pelimpahannya berasal  dari suatu organ pemerintahan  kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat  menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan  asas ”contrarius actus”. Artinya, setiap perobahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan  perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan  dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur  pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung  jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi  mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat  menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.
  4. S.F.Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku  untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (rechtskracht). Pengertian wewenang  itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.
  5. Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak  melakukan tindakan tertentu  Dalam hukum administrasi negara wewenang  pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui caracara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.
  6. Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundangundangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan : Original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undangundang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undangundang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan  Peraturan Daerah. Misal, UUD 1945 sesudah perubahan, dalam Pasal 5 ayat (2) memberikan kewenangan  kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika  terjadi kepentingan yang memaksa. Delegated legislator, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu. Misal,  Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 12 (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan  pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.  Pengertian pejabat pembina kepegawaian pusat adalah Menteri.
  7. Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau  jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif  kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh  adanya suatu atribusi wewenang. Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009  Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93  (1) Pejabat struktural  eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2)  Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh  Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.
  8. Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian  mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan.  Menurut penjelasan UUD 1945 Presiden yang diangkat oleh MPR, tunduk dan bertanggung  jawab kepada Majelis. Presiden adalah mandataris dari MPR, dan wajib menjalankan putusan MPR. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh  pemberi  mandat, dan  tidak terjadi  peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari  redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat  menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada  penerima wewenang (atributaris)
    1. Huisman membedakan delegasi dan mandat  sebagai berikut : Delegasi, merupakan pelimpahan wewenang (overdracht van bevoegdheid); kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli (bevoegdheid kan door hetoorsprokenlijk bevoegde orgaan niet incidenteel uitgoefend worden ); terjadi peralihan tanggung jawab (overgang van verantwoordelijkheid); harus berdasarkan UU (wetelijk basis vereist ); harus tertulis (moet schriftelijk);. Mandat menurut Huisman, merupakan perintah untuk  melaksanakan (opdracht tot uitvoering); kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh  mandans (bevoeghdheid kan door mandaatgever nog incidenteel uitgeofend worden); tidak  terjadi peralihan tanggung jawab (behooud van verantwoordelijkheid); tidak harus berdasarkan  UU (geen wetelijke basis vereist); dapat tertulis, dapat pula secara lisan.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, aspek kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah cirinya ada dua yaitu :

1. Kewenangan atributif (orisinal)

Ialah kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Contoh : presiden berwenang membuat UU, Perpu, PP. kewenangan ini sifatnya permanent, saat berakhirnya kabur (obscure).

2. Kewenangan non atributif (non orisinal)

Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang. Contoh : Dekan sebagai pengambil kebijakan, wakil dekan bidang akademik/kurikulum, sewaktu-waktu dekan umroh dan menugaskan PD1

Dalam hukum tata pemerintahan pelimpahan wewenang ada 2 (dua) yakni :

  1. Mandat, pemberi mandat dinamakan mandans, penerimanya dinamakan mandataris. Dalam mandat hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab/pertanggungjawaban  tetap pada sipemilik wewenang. Dalam HTP jika mandat digugat, yang digugat ialah pemberi mandat dan penerima mandat. Contoh : Dosen pengampu memberi mandat pada asistennya untuk mengadakan ujian, tetap yang berwenang memberi nilai tetap dosen bukan asistennya.
  2. Delegasi, pemberi delegasi namanya delegans, penerimanya dinamakan delegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralih pada sipenerima delegasi termasuk pertanggungjawaban. Dalam HTP jika delegasi digugat makahanya satu yakni sipenerima delegasi. Untuk memperjelas delegasi Ten Berge, menyatakan bahwa syarat-syarat delegasi antara lain : a). Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu, b). Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. 3). Delgasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankannya adanya delegasi. 4). Kewajiban memebri keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut. 5). Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Contoh : ketika Bupati mengadakan Haji/umroh, mendeelgasikan wakil bupati untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimiliki Bupati.

Kewenangan yang non orisinil itu sifatnya insedantal, tidak permanen. Dalam HTP juga mengatur mengenai ketidakwenangan aparat, apa penyebab aparat tidak berwenang (onbevoegdheid) ada 3 yakni :

  1. Ratione Material, aparat pemerintah tidak berwenang karena isi/materi kewenangan tersebut. Contoh : Wapres Jusuf Kalla membuat Kewapres, namun tidak sah karena kepres monopoli Presiden.
  2. Ratione Loccus, aparat pemerintah tidak berwenang kaitannya dengan wilayah hukum. Contoh : Keputusan Walikota Sleman tidak sah diberlakukan di wilayah Bantul.
  3. 3.      Ratione temporis, aparat pemerintah tidak berwenang karena daluwarsa atau telah lewat waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh : kewenangan PTUN mempunyai jangka waktu 40 hari.

 

Referensi :

Philipus M. Hadjon, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ridwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

SF.Marbun dan Moh Mahfud MD, 2006, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.

SF, Marbun 2011, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FH  UII Press, Yogyakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2012, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

HUBUNGAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DENGAN ASAS REBUS SIC STANTIBUS DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

10 Des

HUBUNGAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DENGAN ASAS REBUS SIC STANTIBUS DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Oleh : Helmy Boemiya (Boey)

 

Kata kunci : asas pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, perjanjian internasional

A.    Pendahuluan

Negara merupakan aktor utama dan pertama dalam memainkan hubungan kerjasama internasional. Di era globalisasi, hubungan kerjasama internasional semakin ramai dengan keberadaan dan diakuinya organisasi internasional sebagai salah satu pelaku dalam hubungan internasional.[1] Oleh karena itu, dengan didukung oleh kenyataan diperlukannya suatu sarana untuk menghubungkan antar negara, diperlukannya aturan-aturan yang tegas dalam bentuk perjanjian internasional (treaty). Dalam perkembangan dewasa ini perjanjian internasional akan terus berkembang dan sangat diperlukan untuk hubungan antar negara, baik yang melakukan kerjasama atau mempererat hubungan bilateral, multilateral dengan negara lain yang meliputi segala bidang seperti : bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan serta keamanan suatu negara.

Perjanjian internasional seperti kita ketahui adalah bagian dari sumber hukum hukum internasional, dalam hal ini perjanjian internasional memiliki peran yang siginifikan untuk mengharmonisasi hubungan antar negara. Perjanjian internasional pada hakikatnya  merupakan species dari genus yang berupa perjanjian pada umumnya. Dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian internasional terdapat asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Adapaun asas yang paling fundamental adalah asas pacta sunt servanda, yaitu bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Dikatakan fundamental karena asas tersebut yang melandasi lahirnya perjanjian internasional. Dan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan yang diperjanjikan oleh para pihak. Sebagai pasangan dari asas pacta sunt servanda adalah asas itikad baik.[2]

Di pihak lain berlakunya atau beroperasinya suatu perjanjian, termasuk juga dapat di pengaruhi atau harus memperhatikan asas hukum yang lain, seperti asas pacta tertiis nec nocent prosunt, asas non-retroactive, asas rebus sic stantibus, dan norma jus cogens.[3] Dalam hal ini terjadi pertemuan antara asas pacta sunt servanda dengan asas rebus sic stantibus, dimana dalam asas pacta sunt servanda dikatakan, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam hal ini subjek hukum internasional mengikat bagi pembuat perjanjian dan dijadikan dasar atau landasan untuk melaksanakan apa yang di perjanjikan. Tetapi dalam asas rebus sic stantibus dikatakan bahwa perjanjian dapat ditangguhkaan atau di batalkan karena adanya perubahan yang fundamental, sehingga negara pembuat perjanjian dapat melepaskan atau mengingkari janj-janji yang telah di setujui dalam perjanjian. Berdasarkan uraian diatas menarik dikaji ialah mengenai bagaimana keterkaitan atau hubungan antara asas pacta sunt servanda dengan rebus sic stantibus dalam perjanjian internasional.

`

B.     Pemaknaan Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional tidak dapat dipisahkan daripada hukum internasional, karena perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional. Hukum internasional yang kita maksud dalam hal ini adalah hukum internasional publik yaitu keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.[4] Istilah lain mengenai hukum internasional ialah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara.

Tentunya kita semua mengetahui selain perjanjian internasional sumber hukum internasional lainnya menurut pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional terdapat kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa, keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka atau doktrin. Sangat jelas Perjanjian internasional merupakan elemen penting dalam kerjasama antar negara, menurut Mochtar Kusumaatmadja[5] dalam bukunya menyatakan perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. dari batasan di atas jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek hukum internasional.

Peristilahan mengenai perjanjian banyak sekali menurut J.G. Starke[6] kata lain dari perjanjian internasional adalah traktat (treaty) disamping itu terdapat istilah lain yaitu : (1) Konvensi (convention); (2) protocol; (3) Agreement; (4) persetujuan (arrangement); (5) process verbal; (6) statuta (statute); (7) deklarasi (declaration); (8) Modus Vivendi; (9) Pertukaran Nota; (10) Final Act; (11) General Act. Dalam perjanjian internasional tentunya terdapat asas-asas sebagai landasan pembentukan perjanjian itu sendiri, telah disinggung  dalam pendahuluan terdapat asas pacta sunt servanda yang menjadi asas fundamental dalam pembentukan perjanjian internasional dan adanya asas rebus sic stantibus sebagai asas untuk  mempertangguhkan dan memebatalkan suatu perjanjian.

C.Kaitan Asas Pacta Sunt Servanda Dengan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional

Pentingnya mengerti dan memaknai asas dalam hukum, oleh beberapa sarjana penggunaan asas disamakan artinya dengan prinsip (principle), yang artinya ialah dasar atau alas dan landasan pembentukan hukum.

1.      Asas pacta sunt servanda,

Pacta sun servanda berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati. Pacta sunt servanda merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law, yang dalam perkembangannya diadopsi dalam ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara individu, yang mengandung makna bahwa [7]:

1.      Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

2.      mengisaratkan bahwa pengingkaran  terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Menurut pendapat Aziz T. Saliba[8] asas pacta sunt servanda merupakan sakralisasi atau suatu perjanjian yang titik fokusnya dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi[9]. Asas pacta sunt servanda juga memiliki akar religi dalam hukum islam yakni dalam Al-Quran surat Al Maidah dan surat Al Isra’ yang pada intinya menyeru pada manusia untuk menepati janji terhadap Tuhannya dan terhadap sesamanya.[10]

Perwujudan asas pacta sunt servanda terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Piagam PBB yang pada intinya menyatakan negara-negara anggota PBB terikat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai anggota dan telah menerima hak-hak dan keuntungan sebagai anggota PBB. Kemudian terdapat dalam alenia ketiga pembukaan konvensi Wina 1969 dan 1986. Asas pacta sunt servanda berpasangan dengan asas itikad baik, hal ini terdapat pada pasal 26 konvensi Wina 1969 dan 1986 yang menyatakan bagi pihak-pihak yang telah menjadi pihak pada suatu perjanjian terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

Perwujudan asas pacta sunt servanda dalam hukum nasional Indonesia terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan[11] : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (2) persetujuan itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian pasal 4 ayat (1) UU No 24 Tahun 2000 menyatakan[12] : Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.

2.      Asas rebus sic stantibus

Sejak abad XII dan XIII ahli hukum kanomik telah mengenal asas rebus sic stantibus yang dalam bahasa latinnya contractus qui habent  tractum succesivu et depentiam de future rebus sic stantibus intelliguntur, yang artinya bahwa “perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama”[13]. Asas rebus sic stantibus pertama kali diterapkan oleh peradilan keagamaan. Diterapkannya asas ini oleh pengadilan keagamaan karena situasi yang terjadi pada waktu itu adanya pemisahan antar urusan gereja dengan urusan negara. Dan ini merupakan ciri dari kode napoleon.[14]

Machievelli[15] menyatakan juga bahwa segala sesuatu tergantung pada keadaan-keadaan yang kebetulan berlaku pada suatu waktu yang dihadapi oleh penguasa, kemudian Alberico Gentili[16] menyatakan bahwa yang paling penting atas hukum traktat (perjanjian) ialah dalil bahwa perjanjian selalu mengandung syarat tersimpul, yaitu bahwa traktat hanya mengikat selama kondisinya tidak berubah. Pendapat dari Machievelli dan Alberico gentili merupakan makna dari asas rebus sic stantibus.

Perkembangan asas rebus sic stantubus mengalami pasang surut, dimana pada abad XVIII asas ini mulai memudar dengan tidak diadopsinya asas ini pada kode napoleon dan Italian civil code,hal ini nampak pada artikel 1134 kode napoleon, namun kemudian setelah perang dunia I para ahli hukum mulai mengembangkan lagi asas rebus sic stantibus untuk melonggarkan isi perjanjian yang sulit dilaksanakan oleh negara yang membuat perjanjian.[17]

Perwjudan asas rebus sic stantibus terdapat  dalam konvensi Wina 1969, yaitu dalam seksi 3 tentang pengakhiran dan penundaan bekerjanya perjanjian internasional, khususnya  pasal 62 yang menyatakan [18]:

 “1. Suatu perubahan keadaan mendasar yang telah terjadi terhadap keadaan yang ada pada saat penutupan traktat, dan tidak dapat diduga oleh para pihak, tidak dapat dikemukakan sebagai dasar untuk pengakhiran atau penarikan diri dari perjanjian   kecuali :

(a) Keberadaan keadan-keadaan itu merupakan suatu dasar penting bagi para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian; dan

(b) Akibat dari perubahan itu secara radikal memperluas kewajiban yang harus dilaksanakan di bawah perjanjian.

2. Suatu perubahan keadaan mendasar tidak boleh dikemukakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian, jika :

(a)   Perjanjian tersebut menetapkan batas wilayah; atau

(b) Perubahan itu merupakan hasil dari pelanggaran oleh pihak yang mengemukakannya baik atas suatu kewajiban dalam perjanjian atau setiap kewajiban internasional lainnya terhadap pihak lain dari perjanjian tersebut.

3. Jika sesuai dengan ayat-ayat di atas, suatu pihak boleh menuntut suatu perubahan keadaan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian, maka pihak tersebut juga dapat menuntut perubahan sebagai dasar untuk menunda berlakunya perjanjian tersebut.”

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia keberadaan asas rebus sic stantibus terdapat dalam pasal 18 UU No 24 tahun 2000 yang menyatakan[19] :

Perjanjian internasional berakhir apabila :

a.       Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang  ditetapkan dalam perjanjian;

b.      tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;

c.       Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;

d.      Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;

e.       Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;

f.       Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;

g.      Objek perjanjian hilang;

h.      Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Kemudian terdapat dalam pasal 1381 KUHPerdata yang menyatakan [20]:

“Perikatan hapus karean pembayaran; penawaran pembayaran tunai; diikuti dengan penyimpangan atau penitipan; pembaruan utang; perjumpaan utang atau kompensasi; percampuran utang; musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab 1 buku ini dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri”.

3.      Hubungan asas pacta sunt servanda dengan asas rebus sic stantibus dalam perjanjian internasional.

Hubungan antara asas rebus sic stantibus dengan asas pacta sunt servanda. Asas-asas hukum merupakan landasan pembentukan hukum, begitu juga dengan asas rebus sic stantibus dan asas pacta sunt servanda yang menjadi dasar pembentukun perjanjian-perjanjian internasional. Dengan berdasarkan pada asas pacta sunt servanda menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak  peserta perjanjian. Hampir-hampir dapat dikatakan bahwa berlakunya asas pacta sunt servanda yang demikian adalah mutlak. Hans kelsen juga menyatakan bahwa pacta sunt servanda merupakan norma dasar (grundnorm)[21].

Asas pacta sunt servanda dalam perkembangannya, mengalami pergeseran dalam mempertahankan berlakunya suatu perjanjian, sebab pada kenyataannya suatu perjanjian terpengaruh dengan suatu situasi yang terjadi pada saat itu dan pada gilirannya akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban para pihak. Bila demikian jadinya maka berlakunya perjanjian akan terganggu dan dibutuhkan jalan keluar pemecahannya. Situasi yang demikian menimbulkan problem yang lebih komplek, yaitu adanya pertentangan antara daya laku hukum secara kekal yang mempertahankan keadaan berlakunya suatu perjanjian dengan kekuatan-kekuatan yang menghendaki adanya perubahan.

Oleh Gentili[22] dikatakan untuk mengatasi pertentangan itu asas rebus sic stantibus lah yang dapat melegalisir. Ini artinya bahwa berlakunya asas pacta sunt servanda dapat disimpangi oleh asas rebus sic stantibus. Namun walau sudah diterima dengan baik asas rebus sis stantibus perlu hati-hati sekali agar tidak disalahgunakan atau digunakan sebagai alasan pembenar bagi suatu negara untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban dalam perjanjian. Hal ini mengingat dalam menerapkan asas rebus sic stantibus kadang-kadan masih menimbulkan kekaburan di dalam pelaksanaannya. Apa yang di maksud dengan perubahan vital, dapat ditafsirkan bermacam-macam dalam praktek hubungan antar negara. Contohnya seperti Jerman pada tahun 1941 pernah berlindung di balik asas rebus sic stantibus untuk membenarkan pelanggarannya terhadap kenetralan Belgia, dengan jaminan tercantum dalam perjanjian London 1831[23].

Hubungan kedua asas ini ialah sebagai landasan pembentukan perjanjian internasional bagi negara-negara yang melakukannya, dimana asas pacta sun servanda mengikat para pihak untuk melaksanakan isi yang terkandung dalam perjanjian, kemudian asas rebus sis stantibus sebagai jalan untuk menangguhkan dan membatalkan perjanjian dengan memberi aturan atau persyaratan kepada negara atau parapihak yang tidak dapat melakukan kewajibannya atau membatalkan perjanjian dengan syarat-syarat tertentu yang juga dituangkan dalam isi perjanjian dan disepakati oleh para pihak.

Sebagai contoh hubungan asas ini terdapat pada kasus kesepakatan konferensi meja bunda (KMB) antar pemerintah Indonesia dengan Belanda, berdasarkan asas pacta sunt servanda kedua belah pihak Indonesia dan Belanda melaksanakan isi perjanjian, namun dengan seiring berjalannya waktu Indonesia membatalkan perjanjian tersebut karena terjadi perubahan fundamental dalam tatanan bernegara dan berbangsa, dimana Indonesia yang dalam isi perjanjian adalan negara serikat atau Republik Indonesia Serikat (RIS) berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena melihat situasi dan kondisi bahwa negara kesatuanlah yang cocok bagi Indonesia, sehingga Indonesia membatalkan isi perjanjian KMB dengan Belanda. Pemutusan yang demikian mendapat persetujuan DPR tertanggal 22 Mei 1956 dan di muat dalam UU No 13 tahun 1956. Sehingga jika kita mengkaji contoh kasus tersebut dapat dikatakan asas rebus sic stantibus dapat menjadi alasan untuk meniadakan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian internasional antar negara baik itu yang bersifat bilateral, multirateral, regional dan lain sebagainya.

 

D.    Penutup

Keberadaan kedua asas dalam perjanjian internasional telah lama dikenal oleh masyarakat internasional,  dan keduanya menjadi landasan pembentukan perjanjian internasional antar negara. Dimana dengan adanya asas pacta sun servanda dijadikan sebagai dasar beroperasinya atau berlakunya suatu perjanjian. Sementara asas rebus sic stantibus menjadi dasar para pihak dalam perjanjian dapat menyatakan menunda atau membatalkan  atau mengundurkan diri dari perjanjian yang telah disepakati sepanjang dipenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 62 Konvensi Wina 1969. Kemudian hal ini disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Kedua asas tersebut juga sama-sama elemen penting dalam pembentukan perjanjian internasional baik hubungan bilateral, multilateral, regional dan lain sebagainya, dimana disatu sisi asas pacta sunt servanda memberikan ketegasan adanya keterikatan para pihak untuk menaati dan melaksanakan perjanjian, kemudian asas rebus sic stantibus memberikan jalan keluar apabila ingin ditangguhkannya atau dibatalkannya suatu perjanjian yang tentunya sesuai persyaratan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

J.G. Starke, 2007, Pengantar Hukum Internasional (edisis kesepuluh), Sinar Grafika. Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1999, Pengantar Hukum Internasional (buku I-bagian umum), Putra Abidin, Jakarta.

Jurnal

Harry Purwanto, 2009, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional, Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 1, Jurnal berkala FH UGM.

Harry Purwanto, 2011, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, Mimbar Hukum, edisi khusus (penghormatan bagi Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN. Guru Besar FH UGM), Jurnal berkala FH UGM.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Konvensi Wina 1969

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional


[1]Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, , Mimbar Hukum, Jurnal berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus, November 2011, Hlm 103.

[2]Ibid, hlm 104,

[3]Ibid, hlm 105

[4] Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Putra Abardin cetakan kesembilan 1999. hlm 1

[5] Ibid, hlm 84

[6] J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 586.

[7]Harry Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional, Mimbar Hukum, Jurnal berkala FH UGM, Volume 21, Nomor 1 Februari 2009, Hlm 162

[8]Ibid, 162

[9]Aziz T. Saliba dalam Harry Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional., mimbar hukum,jurnal berkala FH UGM volume 21, nomor 1 Februari 2009. hlm 162

[10]Qur’an Surat Al Maidah ayat (1) “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” dan Surat Al Isra’ ayat (34) “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

[11] Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[12] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

[13] Op.cit Harry Purwanto, 2011 hlm  109.

[14]Ibid, hlm 110.

[15] Ibid,

[16] Ibid,

[17]Ibid,  hlm 111.

[18] Pasal 62 Konvensi Wina 1969 diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.

[19] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

[20] Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[21]Op.Cit , Harry Purwanto 2011,  hlm 113.

[22]Sam Suhaedi  Admawirea dalam Harry Purwanto, Ibid,  hlm 114

[23]Ian Bierly dalam Harry Purwanto, Ibid,

Penguatan Pengawasan Lembaga yang Ideal di Indonesia

10 Des Indonesia jayalah selalu namamu

Penguatan Pengawasan Lembaga yang Ideal di Indonesia

oleh :

Helmy Boemiya alias Boey Rakyat Jelata (BRJ)

Pada bulan Mei ini, terhitung sudah 15 Tahun bangsa Indonesia melakukan gerakan reformasi. Dimana reformasi merupakan jalan yang dipilih oleh bangsa Indonesia untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Berlainan dengan evolusi dan revolusi, reformasi merupakan perubahan kehidupan masyarakat jalan tengah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata reformasi diartikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik atau agama) disuatu masyarakat atau negara. Menurut Satjipto Rahardjo, reformasi adalah perubahan yang berkualitas paradigmatik. Reformasi yang dilakukan bangsa Indonesia banyak sekali diantaranya ialah reformasi politik, reformasi hukum dan reformasi konstitusi. Kemudian reformasi konstitusi merupakan perubahan yang sangat fundamental dimana dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945 yang mengakibatkan struktur ketetangeraan bangsa Indonesia berubah. Dalam UUD NRI 1945 banyak sekali perubahan yang dilakukan, salah satunya memunculkan lembaga-lemabaga baru yang sebelumnya tidak ada atau penguatan dan pengurangan kewenangan lembaga-lembaga yang ada dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Hal yang menarik ialah adanya prinsip checks and balances antar tiga cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) atau antar lembaga negara yang sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lainnya di Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie, dengan adanya prinsip cheks and balances, kekuasaan negara dapat di atur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lemabaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Sesuatu yang penting disini ialah pengawasan/kontrol, dimana lembaga-lembaga yang ada di Indoensia itu harus di awasi dan dikontrol agar sesuai koridor yang menjadi pedoman berbangsa dan bernegara, yakni tujuan negara, konstitusi negara dan landasan pembentukan lembaga-lembaga tersebut dibentuk. Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia banyak sekali diantaranya Lembaga Kepresidenan, MPR, DPR, DPD MA, MK, BPK, KY. Kemudian terdapat banyak sekali lembaga-lembaga independen, lembaga non pemerintahan dan komisi-komisi negara baik yang dibentuk melalui UUD NRI 1945, UU, atau peraturan lainnya.

Pengawasan merupakan bagian atau instrument penting dalam penyelenggaraan negara karena untuk membatasi kekuasaan dan menghindari penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat negara. Hal ini sesuai dengan pandangan Lord Acton yang menyatakan : “Kekuasaan cenderung korup. Tapi kekuasaan yang absolut pasti menjadi korup”. Kemudian pengawasan merupakan salah satu bagian penting dalam suatu organisasi apapun bentuknya. Dalam teori mengelola (management) organisasi ada 5 (lima) aspek yang perlu dilakukan yakni : 1) Planning (perencanaan), 2) Programing (diagendakan), 3) Budgeting (anggaran), 4) Actuating (pelaksanaan), 5) Controlling (pengawasan). Dalam kamus besar bahasa Indoensia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya melihat baik-baik/waspada, pengawasan yang artinya penilikan dan penjagaan. Pengawasan menurut Sujamto, ialah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Kemudian tujuan dari pengawasan itu sendiri ialah 1) Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, 2) Untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 3) Untuk membentuk pemerintahan yang baik dan masyarakat madani (civil society) untuk mewujudkan tujuan negara.

Hal-hal tersebut diatas cukup menjadi alasan mengapa pengawasan itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan dalam penyelenggaraan negara. Macam-macam atau jenis-jenis pengawasan diantaranya ialah pengawasan intern (dari dalam), pengawasan ekstern (dari luar), pengawasan preventif yang bersifat mencegah, dan pengawasan represif yang bersifat sesudah kegiatan berlangsung diberi sanksi atau hukuman. Kemudian terdapat lagi jenis-jenis yang lain yakni pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawan teknik fungsional, pengawasan masyarakat, pengawasan yudikatif, dan pengawasan legislatif.

Dalam rangka penguatan pengawasan lembaga di Indonesia, setiap lembaga di Indonesia harus mensinergikan dan mensinkronisasi jenis-jenis pengawasan yang ada pada tugas, fungsi dan kewenangan lembaga tersebut, maksudnya ialah setiap lembaga harus mengerti mengapa lembaga tersebut dibentuk dan untuk apa? Setiap lembaga harus mengerti batasan-batasan, baik mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan lembaga tersebut. Setiap lembaga fokus utamanya ialah pengawasan internal yang dimiliki harus bekerja secara optimal dan profesional, dimana dalam pengawasan internal pengawasan melekat yang ada pada pimpinan maupun organisasi yang dibentuk mengawasi mampu dijalani dengan baik dan diterapkannya konsep pengawasan bottom up dan top down (pengawasan bawahan keatasan dan atasan kebawahan). Sehingga disini antara pimpinan dan bawahan saling mengawasi satu sama lain untuk kinerja yang lebih baik utamaya merujuk pada kode etik serta pedoman yang berlaku pada lembaga tersebut. Hal ini pernah dilakukan oleh Dahlan Iskan selaku direktur PLN dalam mengelola PLN, dimana bawahan atau karyawan biasa boleh mengkritik pimpinan pada sebuah jejaring sosial yang dibuat di internal PLN. Tentunya kritik yang dilakukan harus konstruktif dan bertanggung jawab, karena setiap personil memili job description masing-masing.

Kemudian setiap lembaga jangan merasa risih dan takut pada pengawasan dari luar lembaga, dimana dalam hal ini pengawasan fungsional seperti BPK berfungsi khusus untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara, serta berfungsinya pengawasan politik, masyarakat, yudikatif (kekuasaan kehakiman) dan pengawasan oleh lembaga independen. Misal kita ambil contoh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), selain sudah dilakukan pengawasan internal dari Inspektorat Jendral (irjen), pengawasan Kementerian Pendidikan dalam penyelenggaraan negara perlu diawasi oleh BPK dalam hal pengelolaan keuangan negara, di awasi oleh politik oleh lembaga MPR, DPR dan DPD selaku wakil rakyat, di awasi oleh masyarakat melalui opini publik, penelitian masyarakat, serta demonstrasi masyarakat, diawasi oleh lembaga yudikatif jika terdapat sengketa yang berkaitan dengan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemnedikbud) serta diawasi oleh lembaga independen seperti KPK atau lembaga lain yang intens terhadap dunia pendidikan. Kebetulan saat ini Kemendikbud menjadi sorotan masyarakat terkait RSBI dan pelaksanaan Ujian Nasional (unas) yang amburadul, sehingga pengawasan dari luar Kemendikbud sangat diperlukan sebagai evaluasi kinerja kemendikbud.

Disini penulis ingin menekankan akan adanya konsep pengawasan bawahan ke atasan agar kekompakan lembaga berjalan. Dimana dengan adanya suara (kritikan) bawahan atau karyawan biasa  terdengar atau teraspirasi maka kinerja akan semakin baik dan mencapai tujuan atau sasaran yang dituju. Kemudian pengawasan dari luar lembaga harus diterima dan menjadi bahan evaluasi. Pengawasan fungsional yang dilakukan lembaga lain terhadap lembaga lain harus berjalan efektif. Pengawasan politik dari lembaga politik juga jangan saling menyandera melainkan bermitra yang sesuai dan diatur di dalam konstitusi. Pengawasan oleh kekuasaan kehakimah diharapkan bersifat netral dan memang sesuai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Pengawasan oleh lembaga independen juga merupakan pengawasan yang bersifat mandiri dan lepas dari pengaruh pemerintah. Kemudian penerapan konsep ini harus di sadarai oleh setiap lembaga yang ada. Selanjutnya menurut hemat penulis konsep pengawasan yang baik tetaplah merujuk pada pengawasan oleh Tuhan Yang Maha Esa, jikalau para pemimpin atau pejabat suatu lembaga serta setiap orang menyadari dalam hidupnya ada yang mengawasi yakni Tuhan beserta malaikat-malaikatnya, tentunya kinerjanya akan baik. Walaupun hal ini abstrak atau bersifat moral dan individual, pengawasan yang dilakukan oleh Tuhan ialah yang terbaik pastinya. Kita berharap pemangku jabatan memiliki hati nurani yang luhur, arif dan bijaksana. Kebenaran sejati hanyalah dari Tuhan datangnya.

Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam UU Keistimewaan DIY, UU Pemerintahan Aceh, dan Otonomi Khusus Provinsi Papua di Indonesia

24 Mei

Oleh :

Helmy Boemiya, S.H., Andryka Syayed A.A, S.H., Wulandari, S.H., Nomensiaon Fredi Siahaan, S.H.

PENDAHULUAN

Secara jelas UUD 1945 (Amandemen) yang biasa disebut UUD NRI 1945 mengatur tentang desentralisasi dan satuan pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu selain menganut model desentralisasi simetris (seragam) dan mengakui pula desentralisasi asimetris (beragam). Pengaturan tentang  desentralisasi asimetris ditemukan dalam Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 18A ayat (1) diamanatkan bahwa “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Lebih lanjut dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) diatur bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati Satuan–satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Politik hukum tentang desentralisasi yang di gariskan UUD NRI 1945 tersebut mengisyaratkan, pertama, pengembangan desentralisasi asimetris yang menekankan kekhususan, keistimewaan, keberagaman daerah, serta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Kedua, pengembangan desentralisasi asimetris dimaksud diatur lebih lanjut dengan Undang Undang. Amanat UUD NRI 1945 ini belum mendapat respons serius dari pemerintah, sehingga pengaturan lebih lanjut model desentralisasi asimetris juga belum dilakukan. Sementara itu justru yang terjadi adalah beberapa daerah menuntut kekhususan dan keistimewaan daerahnya, yang kemudiaan direspons dengan sejumlah Undang-Undang, antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru disahkan tahun 2012, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2007 , Daerah Khusus Aceh pada tahun 2006 , dan Daerah Khusus Papua sejak tahun 2001. Pengaturan dengan Undang Undang tersebut tidak terpola dan tidak berpijak pada tolok ukur yang jelas tentang daerah khusus dan  istimewa yang diamantkan oleh UUD NRI 1945.[1]

Hingga saat ini terdapat 4 Undang-Undang khusus yakni : Undang-Undang (UU)  Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Namun hingga saat ini pelaksanaan otonomi khusus, utamanya di Aceh dan Papua belum mampu meredam gerakan separatisme di daerah tersebut. Sementara DIY yang baru memiliki undang-undang keistimewaan, belum dapat diukur implementasi pelaksanaan desentralisasi asimetris di daerah tersebut telah sejauh mana.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik mengkaji mengenai UU Keistimewaan DIY, UU Pemerintahan Aceh dan UU Otonomi Khusus Papua sebagai implementasi dari desentralisasi asimetris. Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

Rumusan Masalah

  1. Apakah Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua termasuk dalam desentralisasi asimetris?

PEMBAHASAN

Negara kita sejak awal sebelum merdeka, melalui para pendiri bangsa sudah menyepakati atau melakukan konsensus yang dituangkan dalam ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila, dasar negara Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini bentuk negara Indonesia yang dipilih dan disepakati ialah negara kesatuan. Dalam negara kesatuan tidak ada negara dalam negara melainkan yang ada ialah pemerintahan daerah, oleh karena itu para pendiri bangsa, sejak awal sepakat akan adanya daerah-daerah besar dan kecil serta hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dalam perkembangannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menggunakan sistem desentralisasi dan otonomi daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam desentralisasi terdapat desentralisasi simetris dan asimetris, yang dalam perkembangannya merupakan solusi untuk menghargai dan menghormati keragaman daerah.

Desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization) merupakan desentralisasi luas mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah.[2] Desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization) adalah pemberlakuan kewenangan khusus pada wilayah‐wilayah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan hubungan  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris (assymetric decentralization) atau  otonomi asimetris (assymetric authonomy), merupakan sebuah manifestasi dari usaha pemberlakuan istimewa[3].

Konsep tersebut sebenarnya sudah mulai dijalankan, yaitu dengan adanya beberapa daerah berotonomi khusus seperti Provinsi Papua, Pemerintahan Aceh, DKI Jakarta dan yang terakhir Provinsi DIY. Keempat provinsi ini secara legal formal sudah memperoleh pengakuan dari negara. Inti desentralisasi asimetris adalah terbukanya ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemerintahan di luar ketentuan umum dan khusus. Titik berat desentralisasi asimetris terletak di provinsi, karena level kabupaten dan kota sudah cukup terakomodasi dalam perundangan pemerintahan daerah selama ini. Dalam hal ini bisa dilihat dari beberapa Undang-Undang Istimewa atau khusus di bawah ini :

1.      Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY

Dalam konsideran UU tersebut, negara berlandaskan pada UUD NRI 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Serta dinyatakan pula bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[4] Dasar filosofis, historis, sosiologis dan yuridis tentang keistimewaan DIY sudah tertampung dalam UU No. 13 tahun 2012.

Selanjutnya dalam  Pasal 1 ayat (1) : dinyatakan yang  dimaksud DIY ialah  daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1) ini menunjukkan negara menerapkan desentralisasi asimetris dimana dinyatakan dalam pasal tersebut provinsi DIY memiliki keistimewaan. Keistimewaan dalam Pasal 1 ayat (2)  adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

Kemudian yang menarik selanjutnya ialah negara mengakui kerajaan yang memang sejak dulu, sebelum merdeka sudah ada di Yogyakarta yang terdiri dari Kesultanan dan Pakualaman. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1 ayat (4) : Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono. Pasal 1 ayat (5) : Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam. Desentralisasi asimetris dalam hal ini terlaksana dimana negara mengakui dan menghormati Kesultanan dan Pakualaman yang ada di Yogyakarta.

Hal penting desentralisasi asimetris dalam UU No. 13 Tahun 2012 ini terdapat pada 5 (lima) permasalahan pokok yakni[5]: a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, c. Kebudayaan, d. Pertanahan, e. Tata ruang.

a. Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

Perihal ini diatur dalam Pasal 18-29 UU No. 13 Tahun 2012. Persyaratan istimewa dalam UU Keistimewaan DIY untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Kemudian untuk pemilihannya tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat (pilkada) melainkan penetapan oleh DPRD DIY kemudian hasil penetapan diusulkan pada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan. Kemudian Presiden Republik Indonesia mengesahkan penetapan dan melantik Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur DIY dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY selama 5 (lima) tahun, namun tidak terikat dengan 2 (dua ) kali periodisasi masa jabatan.

b. Kelembagaan

Kelembagaan diatur dalam pasal 30 ayat (1)  yang menyatakan : Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Ketentuan mengenai penataan dan penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perdais.

c. Kebudayaan

Kebudayaan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) : Kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan kebudayaan diatur dalam perdais.

d. Pertanahan

Pertanahan di atur dalam Pasal 32 :

(1)   Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum.

(2)   Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan.

(3)   Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten.

(4)   Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.

(5)   Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

e. Tata Ruang

Tata Ruang diatur dalam Pasal 34 :

(1)   Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

(2)   Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY.

(3)   Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY.

Salah satu keistimewaan lain yang dimiliki oleh Provinsi DIY dan berbeda dari pemerintahan daerah lainnnya ialah terdapat perdais (peraturan daerah istimewa) selain perda (peraturan daerah), Pergub (peraturan gubernur) dan Kepgub (Keputusan Gubernur). Di mana dalam perdais, Gubernur DIY mendayagunakan nilai-nilai, norma, adat-istiadat dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat dan memperhatikan masukan dari masyarakat DIY. Dari ulasan diatas dapat dinyatakan bahwa desentralisasi asimetris telah dilakukan pemerintah atau negara pada provinsi DIY. Secara legal formal tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan DIY, titik tekan keistimewaannya terdapat dalam 5 (lima) hal yakni pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang disesuiakan dengan keingina rakyat atau masyarakat DIY itu sendiri.

2.      Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Pemikiran mengenai pengakuan tentang daerah khusus dan daerah-daerah yang bersifat istimewa dimaksud sesungguhnya memiliki wacana akademik sebagaimana dikemukakan Charles D. Tarlton yang disetir Robert Endi Jaweng[6]. Dalam pandangan Tarlton, model desentralisasi teridentifikasi dalam desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Model desentralisasi simetris/biasa ditandai kesesuaian (conformity) dan keumuman (commonality) dalam hubungan daerah dengan sistem politik nasional, pemerintah pusat maupun antar daerah. Model desentralisasi asimetris dengan ciri sebaliknya, artinya suatu daerah khusus/istimewa memiliki pola hubungan berbeda dan tak lazim terjadi di daerah-daerah lain, utamanya hal ihwal relasi dengan pusat, relasi dengan daerah sekitar, dan pengaturan internal daerah itu sendiri.

Lebih lanjut mengenai letak kekhususan dan keistimewaan suatu daerah, Tarlton menandaskan bahwa subyek utamanya adalah soal kewenangan. Dasar pemberian dan isi kewenangan khusus/istimewa mempresentasikan alasan-alasan unik. Subyek kewenangan inilah yang nantinya menentukan bangunan relasi daerah khusus/istimewa dengan pusat atau daerah lain maupun arah kebijakan internal dan tata kelola pemerintahannya[7]. Dasar Alasan memberlakukan desentralisasi asimetris pada sebagian Negara adalah bertolak dari political reason seperti respons atas keberagaman karakter regional atau primordial, bahkan ketegangan etnis (seperti kasus Quebeck di Kanada); sebagian lain dilandasi efficiency reasons, yakni bertujuan untuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dan administrasi pemerintahan[8].

Dengan demikian jelaslah bahwa pengakuan daerah khusus dan daerah istimewa sebagai model pemerintahan daerah juga memiliki rujukan akademik yaitu sebagai wujud model desentralisasi asimeteris yang berlandaskan pada political reasons (keberagaman karakter regional) dan efficiency reason, yakni bertujuan untuk penguatan kapasitas pemerintah daerah. Oleh karenanya, pembentukan daerah bersifat khusus dan istimewa di Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki landasan konstitusional dan landasan akademik yang tak perlu diragukan lagi.

Desentralisasi asimetris yang ada pada Daerah Istimewa Aceh yang sering disebut Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilaksanakan dengan alasan keistimewaan yakni[9]:

  1. penyelenggaraan kehidupan beragama
  2. penyelenggaraan kehidupan adat
  3. penyelenggaraan pendidikan
  4. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah

Aceh memiliki kewenangan yang bersifat khusus antara lain[10]:

  1. Dalam hal rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah Pusat harus dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA (Dewan Perwakila Rakyat Aceh).
  2. Dalam hal rencana pembentukan Undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
  3. Dalam hal kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh, seperti pemekaran wilayah, pembentukan kawasan khusus, perencanaan pembuatan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan daerah Aceh, yang akan dibuat oleh Pemerintah Pusat dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur Aceh.
  4. Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama secara langsung dengan lembaga atau badan di luar negeri sesuai kewenangannya, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam naskah kerja sama tersebut harus dicantumkan frasa “Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
  5. Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional.
  6. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut UU 11/2006 dengan persetujuan DPRA/DPRK, yang pembetukannya diatur dengan Qanun.

Berikut ini adalah pemaparan bentuk-bentuk kekhususan Pemerintahan Aceh yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yakni:

  1. Kewenangan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, terdiri atas 4 pasal, yakni pasal 7-pasal 10. Dalam pasal 8 ditegaskan antara lain bahwa:
    1. Rencana persetujuan internasional yang berkaitan dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh pemerintah pusat.
    2. Rencana pembentukan UU oleh DPRRI yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.
    3. Keduanya dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh.
    4. Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh pemerintah pusat.
    5. Dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan gubernur.
    6. Urusan Pemerintahan, terdiri atas 19 pasal, yakni pasal 11 s/d pasal 19.
      Dalam pasal 16, ditegaskan bahwa: Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam, peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
    7. Asas serta bentuk dan susunan penyelenggara pemerintahan, terdiri atas 2 pasal, yakni pasal 20 dan pasal 21, yang disebutkan bahwa “penyelenggara Pemerintahan Aceh adalah pemerintah dan DPRA”.
    8. Lembaga Wali Nanggroe, terdiri dari 2 pasal, yakni dari pasal 96 dan pasal 97. Pada prinsipnya Wali Nanggroe (WN) adalah kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, dan bukan lembaga politik dan lembaga pemerintahan, serta berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam, maupun luar negeri.
    9. Komisi Pemilihan Independen (KIP) selaku penyelenggara pemilihan umum di Aceh, pengaturan mengenai hal ini terdiri dari Pasal 56-59.
    10. Partai Politik Lokal yang diatur dalam Pasal 75-88.
    11. Lembaga Adat, terdiri atas 2 pasal, yakni pasal 98 dan pasal 99.
    12. Mukim dan Gampong, terdiri dari 4 pasal, yakni pasal 114 s/d pasal 117.
    13. Syariat Islam dan Pelaksanaannya. Terdiri atas 3 pasal, yaitu pasal 125 s/d pasal 127. Syariat Islam, pada prinsipnya berlaku atau ditaati oleh pemeluk agama Islam di Aceh, namun semua oang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam.
    14. Mahkamah Syar’iyah, terdiri dari 10 pasal, yaitu pasal 128 s/d pasal 137. Mahkamah Syar’yah, adalah pelaksana dari peradilan agama Islam di Aceh sebagai subsistem dari peradilan nasional, dan merupakan pengadilan bagi setiap orang Islam yang berada di Aceh. Apabila terjadi perbuatan jinayah oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya bukan beragama Islam, maka pelaku yang bukan Islam tersebut dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum dinayah.
    15. Majelis Permusyawaratan Ulama, terdiri dari 3 pasal, yaitu, pasal 138 s/d pasal 140. Tugas majelis ini (MPU) adalah: pertama memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi, dan yang kedua, memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
    16. Perekonomian, terrdiri dari 22 pasal, yakni: pasal 154 s/d pasal 173. Hal-hal yang menonjol dalam rangka ini antara adalah:
      1. adanya keharusan investor dibidang pertambangan, baik meneral, batubara, panas bumi, kehutanan, dan sebagainya untuk menyediakan dana untuk reklamasi dan rehabilitasi, dan sekaligus kewajiban untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi tersebut.
      2. adanya keharusan bagi investor pertambangan tersebut, untuk menyediakan dana bagi pembangunan masyarakat paling sedikit sebesar 1% dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.
      3. pemerintah pusat dan pemerintah Aceh akan melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh, baik dilaut maupun didarat.
      4. pemerintah Aceh berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut disekitar Aceh.
      5. penegasan kembali tentang tekad untuk membangan kembali Sabang, sebagai pelabuhan bebas dan/atau Kawasan perdagangan bebas, dan akan menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional
      6. Keuangan, terdiri dari 24 pasal, yakni; pasal 178 s/d pasal 201. Hal-hal yang perlu dicatat dalam rangka keuangan ini, adalah bagian dari Aceh dari berbagai usaha exploitasi dan explorasi SDA yang ada di Aceh, antara lain:
        1. Dana bagi hasil:

1)      Bagian dari penerimaan PBB: 90%.

2)      Bagian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB, sebesar 80%).

3)      Bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), sebesar 20%.

  1. Dana bagi hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumberdaya alam lainnya, yaitu:

1)      Bagian dari kehutanan sebesar 80%.

2)      Bagian dari perikanan sebesar 80%.

3)      Bagian dari pertambangan umum sebesar 80%.

4)      Bagian dari panas bumi 80%, UU NAD tidak menyebutnya.

5)      Bagian dari minyak bumi sebesar 15%.

6)      Bagian dari gas bumi sebesar 30%.

  1. Tambahan Penerimaan bagi Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus:

1)      Dari Pertamabangan Minyak Bumi, sebesar 55 %

2)      Dari Pertambangan Gas Bumi, sebesar 40 %

Kesimpulannya adalah, bagian yang diterima Aceh dari berbagai sumber penghasilan tersebut, menurut UUPA ini, adalah sama dengan apa yang telah pernah diatur dalam UU NAD (UU No. 18 tahun 2001).

  1. Qanun, Peraturan gubernur dan Peraturan bupati/walikota, terdiri dari 14 pasal, yakni pasal 232 s/d pasal 245.
  2. Bendera, lambang, dan himne, terdiri dari 3 pasal, yaitu: pasal 246 s/d pasal 248. Sebagaimana telah pernah dirumuskan dalam UU NAD, dalam UUPA juga disebutkan bahwa: bendera daerah sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. Sementara itu ditegaskan pula bahwa bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam NKRI.

      3.      Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi papua

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 yang merupakan landasan yuridis pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan (service), dan akselerasi pembangunan (aceleration development), serta pemberdayaan (empowerment) seluruh rakyat di Provinsi Papua, terutama orang asli Papua. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dengan propinsi-propinsi lain dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan.

Sebagai bentuk kebijakan di Papua, UU Nomor 21 Tahun 2001 ini memiliki filosofi perlindungan, pemberdayaan, dan pemihakan. Filosofi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk berbagai persoalan di Papua. Harapannya, kebijakan ini bisa menjadi instrument efektif dalam mengakomodasi hak masyarakat Papua secara lebih proporsional serta menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di Papua seperti kemiskinan, keterbelakangan, masalah sosial yang berkepanjangan, hingga kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan otonomi khusus pada tataran umum sebenarnya merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengakomodasikan tiga hal; menjawab kebutuhan peningkatan dan perbaikan kesejahteraan daerah, mempertahankan integrasi NKRI dan mencari jalan tengah terhadap kemelut di Papua selama ini.

Hal tersebut diatas merupakan beberapa dasar pertimbangan dikeluarkannya UU tentang otonomi khusus sebagaimana tercantum dalam konsideran UU Nomor 21 Tahun 2001, yang secara lengkap sebagai berikut[11] :

  1. Bahwa cita-cita dan tujuan NKRI adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar.
  3. Bahwa sistem Pemerintahan NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.
  4. Bahwa integrasi dalam wadah NKRI harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua melalui penerapan daerah otonomi khusus.
  5. Bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat-istiadat, dan bahasa sendiri.
  6. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakkan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.
  7. Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua.
  8. Bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka NKRI.
  9. Bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.
  10. Bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua.
  11. Bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah Irian Jaya, khususnya menyangkut aspirasi masyarakat menghendaki pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua.
  12. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang ditetapkan dengan undang-undang.

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU Nomor 21 Tahun 2001 pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari Rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal yang mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah: Pertama, pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan; Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berciri:

  1. partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
  2. pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
  3. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif dan eksekutif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi cultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu. Sebagai akibat dari penetapan otonomi khusus ini, maka ada perlakuan berbeda yang diberikan Pemerintah kepada Provinsi Papua. Dengan kata lain terdapat hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Provinsi Papua dan tidak berlaku di provinsi lain di Indonesia, seiring dengan itu terdapat pula hal-hal yang berlaku di daerah lain yang tidak diberlakukan di Provinsi Papua; Berdasarkan sifat khusus tersebut, berlakulah asas hukum aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum (lex spesialis derogat legi generali). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 terdiri dari XXIV Bab dan 79 Pasal, yang diawali dengan konsideran dan diakhiri dengan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Berikut ini disajikan beberapa muatan dari keistimewaan dan kekhususan bagi Pemerintahan Papua yang dikategorikan dalam bidang-bidang yang meliputi :

1.      Bidang Pemerintahan

  1. Kewenangan daerah

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

2. Kewenangan Bersifat Khusus

Beberapa kewenangan yang bersifat khusus antara lain :

1)            Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara dan Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan. Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai symbol kedaulatan.

2)            Peraturan Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang otonomi khusus.

3)            Peraturan Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4)            Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5)            Pemerintah Papua dapat mengadakan kerjasama secara langsung dengan lembaga atau badan di luar negeri sesuai dengan lembaga atau badan di luar negeri sesuai dengan kewenangannya kecuali hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Papua juga dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional.

6)            Pemerintah Papua dalam hal ini gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi Papua. Koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur dengan Pemerintah adalah dalam hal pelaksanaan kebijakan tata ruang pertahanan untuk kepentingan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pelaksanaan operasi militer selain perang di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

  1. Bentuk dan Susunan Kepemerintahan

1)            Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai badan legislatif, yang terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pemerintah provinsi sebagai badan eksekutif daterdiri atas gubernur beserta perangkat pemerintah provinsi lainnya.

2)            Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

3)            Di kabupaten/kota dibentuk DPRD Kabupaten dan DPRD Kota sebagai badan legislatif serta pemerintah kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif. Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas Bupati/Walikota beserta perangkat pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

4)            Di Kampung dibentuk Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung atau dapat disebut dengan nama lain.

2.      Bidang Perekonomian

  1. Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global. Hal ini diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus. Sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi berkewajiban mengalokasikan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam Papua untuk ditabung dalam bentuk dana abadi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan di masa mendatang.
  2. Pemerintah Provinsi Papua dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Provinsi Papua. Tata cara penyertaan modal pemerintah Provinsi Papua diatur dengan Perdasi.
  3. Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat. Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat. Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat. Pemberian kesempatan berusaha melakukan pemb erdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya.

3. Bidang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dan Hak Asasi Manusia (HAM)3

  1. Hak-Hak Masyarakat Adat

Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Kewajiban sebagaimana dimaksud juga merupakan kewajiban Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur selaku wakil pemerintah. Pemberdayaan hak-hak tersebut meliputi pembinaan dan pengembangan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup baik lahiriah maupun batiniah warga masyarakat hukum adat. Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain.

Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak kekayaan intelektual orang asli Papua berupa hak cipta mencakup hak-hak dalam bidang kesenian yang terdiri dari seni suara, tari, ukir, pahat, lukis, anyam, tata busana dan rancangan bangunan tradisional serta jenis-jenis seni lainnya, maupun hakhak yang terkait dengan sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua, misalnya obat-obatan tradisional dan yang sejenisnya. Perlindungan ini meliputi juga perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual anggota masyarakat lainnya di Provinsi Papua.

2. Hak Asasi Manusia

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua. Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah:

1) melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi. Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, pemerintah provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.

PENUTUP

Kesimpulan

Desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization) merupakan desentralisasi luas mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Inti desentralisasi asimetris adalah terbukanya ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemerintahan di luar ketentuan umum. Jika dilihat dari ketiga (3) Undang-Undang kehususan dan keistimewaan dalam Provinsi DIY, Aceh dan Papua telah menggambarkan penerapan desentralisasi asimetris. DIY memiliki pengaturan yang khas pada tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Aceh memiliki pengaturan yang khusus mengenai penyelenggaran kehidupan beragama, kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah serta pemberdayaan perekonomian Aceh. Papua memiliki pengaturan yang khusus mengenai bidang pemerintahan, perekonomian dan hak masyarakat dan hak asasi manusia.

Saran

Hendaknya penerapan desentralisasi asimetris yang diterapkan pada 3 (tiga) Undang-Undang, yakni Undang-Undang Keistimewaan DIY, Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh daerah masing-masing dengan tetap berpendirian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalin hubungan yang harmonis pada pemerintah pusat dan daerah yang lain. Hendaknya pemerintah pusat melakukan harmonisasi yang baik antara undang-undang dengan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi asimetris pada 3 (tiga) udang-undang diatas.

DAFTAR PUSTAKA

A.    Buku

Kaloh J., 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah (suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global), PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Mahfud MD Moh, 2011, Politik Hukum di Indonesia (edisi revisi), PT. RajaGrafindo Persada (cetakan ke-4), Jakarta.

_______________, 2011, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, PT. RajaGrafindo Persada (cetakan ke-2), Jakarta.

Manan Bagir, 1994, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.,

Poerwokoesoemo, Soedarisman, 1984, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

B.     Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

C.    Sumber Lain

Sekretariat Jenderal MPR RI. 2012. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta:Setjen MPR RI.

Dwipayana A.A.GN Ari,   Desentralisasi Indonesia, Makalah, Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Kotan Y. Stefanus, Pengembangan Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Makalah, Staf Pengajar FH dan Pascasarjana UNDANA

Pratikno, dkk,  Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Hasil Penelitian,  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

Robert Endi Jaweng, Anomali Desentralisasi Asimetris, Majalah Suara Pembaruan, Selasa, 21 Desember 2010.

Zen Zanibar, Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa di Propinsi Sumatera Selatan, 2003, Disertasi,  UI, Jakarta.

http://syukriy.wordpress.com/2009/11/03/desentralisasi-asimetris-di-nad-papua-dan-diy/ diakses pada tanggal 10 Mei 2013.

http://www.jurnas.com/halaman/1/2011-11-10/188579 diakses pada tanggal 10 Mei 2013.

http://wdavaipank.blogspot.com/2012/11/desentralisasi.asimetris.html?zx=14b2cc7a4ff9cc24 diakses pada tanggal 10 Mei 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh di akses pada tanggal 16 Mei 2013.


[1]  Makalah Kotan Y. Stefanus, Pengembangan Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hlm 1

[4] Konsideran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5339)

[5] Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5339)

[6] Robert Endi Jaweng, Anomali Desentralisasi Asimetris, Suara Pembaruan, Selasa, 21 Desember 2010, hlm. 5

[7] Zen Zanibar, Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa di Propinsi Sumatera Selatan, 2003, Disertasi,  UI, Jakarta,  hlm. 109.

[8] Ibid.

[9] Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh jo Pasal 8 dan 9 UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh..

[10] http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh di akses pada tanggal 16 Mei 2013.

[11] Konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

Konsep Otonomi Seluas-luasnya, Nyata, dan Bertanggungjawab Adalah Solusi Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia

24 Mei

oleh : Helmy Boemiya, SH

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang luas dan besar yang terdiri dari beberapa pulau-pulau dan di kelilingi oleh lautan-lautan sehingga dapat disebut sebagai negara kepulauan (archipelago state). Negara Indonesia juga terdiri dari beberapa wilayah baik itu provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, kota-kota dan desa-desa, tentunya negara Indonesia mempunyai keragaman yang sangat beragam mulai dari etnik, suku bangsa, ras dan golongan, namun patut disyukuri bahwa semua itu dapat dipersatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam NKRI terdapat pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Pencantuman tentang pemerintah daerah dalam UUDNRI 1945 dilatar belakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah[1]. Otonomi daerah adalah solusi terbaik untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Berbicara mengenai otonomi daerah sangatlah menarik karena pembahasan ini sudah dibahas semenjak para pendiri bangsa kita merancang dasar negara kita melalui BPUPKI, PPKI hingga bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Jika kita melihat kebelakang sejak negara ini merdeka, tentunya sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai otonomi daerah, antara lain : Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, Penpres No 6 Tahun 1959, Penpres No. 5 Tahun 1960, UU No 18 Tahun 1965, Tap No. XXI/MPRS/1966, Tap No. IV/MPR/1973, UU No. 5 Tahun 1974, Tap No. XV/MPR/1998, UU No, 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2008. Selain Undang-Undang dan ketetapan MPR tersebut terdapat juga dasar undang-undang tersebut dibentuk yakni UUD 1945 sebelum amandemen, Konstitusi Republik Indoensia Serikat (KRIS) 1949, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950 dan terakhir UUDNRI 1945.

Dari kesemua peraturan tersebut membuktikan otonomi daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga perlu diatur dan di tata sedemikian rupa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari awal merdeka hingga saat ini pelaksanaan otonomi daerah berubah-ubah dimulai dari pemaknaan adanya daerah besar dan kecil hingga terbagi menjadi provinsi, kabupaten dan kota. Mengenai penggunaan asas desentralisasi secara konsekuen juga mengalami fluktuatif dimana sempat terjadi otoritarian dan sentralisasi di negara ini yang mengakibatkan adanya keinginan daerah-daerah untuk memisahkan diri dari NKRI.

Mengenai konsep otonomi juga terjadi beberapa perubahan mulai dari otonomi formal, materil riil (nyata), otonomi sebanyak-banyaknya, otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata dan bertanggung jawab hingga otonomi seluas-luasnya yang nyata dan bertanggung jawab. Dari kesemua pola tersebut hingga saat ini masih dicari bentuk yang tepat buat bangsa ini. Secara umum prinsip dasar yang harus dipegang dalam persiapan dan pelaksanaan otonomi daerah adalah : 1) Prinsip negara kesatuan 2) Prinsip desentralisasi 3) Prinsip pembagian kewenangan organisasi personal dan keuangan 4) Adanya perimbangan keuangan yang baik antar pusat dan daerah secara vertikal maupun horizontal 5) Fungsi pengawasan pemerintah pusat masih sangat vital

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik menulis mengenai konsep otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab adalah solusi persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

Rumusan Masalah

  1. Bagaimana konsep otonomi daerah yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sebagai negara dengan bentuk kesatuan ?

 PEMBAHASAN

Konsep Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia sebagai Negara dengan Bentuk Kesatuan.

Prinsip dasar negara demokrasi selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan agar tidak terjadinya pemusatan kekuasaan yang cenderung korup. Dalil umum yang terkenal mengenai ini ialah menurut Lord Acton yang menyatakan “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”. Negara kita sesuai UUDNRI 1945 ialah negara republik yang berbentuk negara kesatuan. Dimana dalam negara kesatuan kekuasaannya dipencar ke daerah-daerah melalu pemberian otonomi atau pemberian wewenang ke daerah-daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri[2]. Dalam rangka menjaga keutuhan bangsa kita jangan lupa dengan ideologi negara  Pancasila dan semboyan bhinneka tunggal ika.

I. Pemahaman Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Otonomi daerah

1. Negara Kesatuan

Menurut catatan Bank Dunia, dari 116 negara yang termasuk dalam negara berkembang yang menjalankan desentralisasi, 106 diantaranya memiliki bentuk negara kesatuan.[3] Menurut Fred Isjwara, negara kesatuan adalah kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat, baik persatuan (union) maupun kesatuan (unity).[4] Negara kesatuan dibedakan dalam dua bentuk 1) negara kesatuan dengan sistem sentralisasi 2) negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan negara Indonesia melalui konsensus kenegaraan memilih negara kesatuan bersistem desentralisasi.

Model negara kesatuan, asumsi dasarnya berbeda dengan negara federal. Formasi negara kesatuan di deklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara.[5] Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia awal berdiri negara ini berbentuk negara kesatuan hal tersebut merupakan konsensus setalah adanya perdebatan yang panjang. Pada tahun 1949 dengan ditanda tanganinya Konferensi Meja Bundar (KMB) di denhaag Belanda, negara Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat tapi tidak sampai satu tahun kembali lagi kedalam bentuk negara kesatuan.

Negara kesatuan merupakan landasan batas dari sisi pengertian otonomi. Berdasarkan landasan tersebut dikembangkanlah berbagai peraturan yang menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi.[6] Negara yang baik adalah yang berkiprah sesuai dengan dinamika masyarakatnya, dalam kondisi itulah semestinya dilihat kecenderungan ke arah kesatuan atau otonomi.

2. Desentralisasi

Menurut Van Der Pot desentralisasi terbagi dalam desentralisasi teritorial yakni menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah (gebiedscorporaties), sedangkan desentralisasi fungsional menjelma dalam bentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu (doelcorporaties). Desentralisasi teritorial terdiri dari otonomi dan tugas pembantuan.[7] Irawan Soejito , membedakan desentralisasi menjadi desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional dan desentralisasi administratif (dekonsentrasi), pengertian dekonsentrasi terjadi apabila pemerintah melimpahkan sebagian dari kewenangannya kepada alat perlengkapan atau organ pemerintah sendiri di daerah.[8]

Dalam melakukan pemerintahan secara luas pemerintah berpegang pada dua macam asas yakni : asas keahlian dan asas kedaerahan. Asas kedaerahan terdiri dari 2 macam prinsip yakni[9] :

1)      Asas Dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.

2)      Asas Desentralisasi ialah pelimpahan kewenangan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Amran Muslimin, dalam sistem desentralisasi dikenal ada 3 macam desentralisasi yakni[10] :

1)      Desentralisasi politik adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.

2)      Desentralisasi fungsionil adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat baik terikat ataupun tidak pada suatu daerah tertentu.

3)      Desentralisasi kebudayaan adalah memberikan hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat menyelenggarakan kebudayaannya sendiri.

Pandangan para ahli di atas membagi berbagai macam desentralisasi yang kemudian hingga hari ini pemaknaan desentralisasi hampir sama dengan apa yang telah dikemukan di atas. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [11]:

(7) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dan pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(8)  Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

(9)  Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kepada kabupaten/kota dan/atau desa  serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa yunani, yakni autos yang berarti berdiri dan nomos yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (zelfwetgeving), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung zelfwetgeving juga utamanya mencakup zelfbestur (pemerintahan sendiri). C.W. Van der Pot memahami konsep otonomi daaerah sebagai eigen huishouding (menjalankan rumah tangganya sendiri).[12]

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah bertalian dengan cara pembagian penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga otonomi dapat di bedakan anatar otonomi luas dan otonomi terbatas. Tentang bagaimana otonomi diberikan dan bagaimana batas cakupannya para sarjana mengidentifikasikan kedalam tiga ajaran yaitu, formal, materiil dan nyata (riil) serta yang terbaru ialah residu ,nyata, dinamis dan bertanggungjawab. Di kalangan sarjana terjadi perbedaan istilah, Bagir Manan menyebut dengan dengan istilah sistem rumah tangga daerah, Koentjoro Poerbopranoto menyebut asas, Mahfud Md menyebut asas sedangkan R. Tresna menyebut kewenangan mengatur rumah tangga.

Terlepas dari perbedaan istilah ternyata  mereka berpijak pada pengertian yang sama bahwa ajaran-ajaran (formal, materil, dan nyata) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang tugas dan tanggungjawab bentuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.[13] Dari pandangan para sarjana di atas, cakupan otonomi dapat digolongkan menjadi [14]:

1)      Sistem Rumah Tangga Formal, pada sistem rumah tangga formal, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci. Sehingga urusan pemerintah pusat dan daerah tidak di bedakan. Secara teoritik sistem ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

2)      Sistem Rumah Tangga Meteril

Dalam sistem rumah tangga materil ini ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan yang masuk dalam sistem rumah tangga daerah diatur secara rinci. Sistem ini berpangkal pada pemikiran bahwa urusan-urusan pemerintahan itu dapat dipilah-pilah dalam satuan pemerintahan.

3)      Sistem Rumah Tangga Nyata (Riil)

Dalam sistem ini penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil , sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang nyata dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi.

4)      Sistem Rumah Tangga Sisa (Residu)

Dalam sistem ini, secara umum telah ditentukan lebih dahulu tugas-tugas yang menjadi wewenang pemerintah pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah.

5)      Sistem Rumah Tangga Nyata, Dinamis dan Bertanggungjawab

Prinsip ini merupakan salah satu variasi dari sistem otonomi nyata. Esensi otonomi yang nyata dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-tindakan atas kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Maksud bertanggung jawab disini ialah pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuannya dan menjamin hubungan yang serasi antara pemrintah pusat dan daerah. Sementara kata dinamis disini hanyalah penekanan saja.

II. Pola Hubungan Pusat dan daerah di Indonesia

Perdebatan mengenai bentuk negara hingga saat ini masih terus terjadi walau sudah disepakati bahwa negara kita kesatuan, hal ini terjadi dikarenakan penerapan desentralisasi yang kurang terlaksana dengan baik. Sejak awal kemerdekaan, politik hukum otonomi daerah tak kunjung selesai dan belum menemukan konsep yang tepat. Dari awal kemerdekaan hingga saat ini telah banyak undang-undang tentang otonomi daerah yang lahir dengan ciri yang berbeda-beda. Ada yang bercirikan sisten otonomi formal, materil, nyata (riil), sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya serta ada yang nyata dinamis, dan berdtanggung jawab.

a. Periode Awal Kemerdekaan (1945-1949)

Dasar negara pada periode ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949. Undang-Undang (UU) yang pertama kali lahir yakni UU No. 1 tahun 1945 dengan dasarnya ialah UUD 1945. UU ini dibuat dengan semangat demokrasi menyusul proklamasi kemerdekaan yang meemang menggelorakan kebebasan. UU tersebut hanya berisi 6 pasal yang pada pokoknya memberi tempat penting bagi Komite Nasional Daerah sebagai alat kelengkapan demokrasi di daerah[15].

UU tersebut menggunakan asas otonomi formal dalam arti menyerahkan urusan-urusan kepada daerah-daerah tanpa secara spesifik menyebut jenis atau bidang urusannya[16]. Kemudian lahir sesudah itu yakni UU No. 22 Tahun 1948 yang menganut asas otonomi formal dan materil sekaligus dengan memakai istilah otonomi sebanyak-banyaknya. Istilah sebanyak- banyaknya mengandung arti beraneka urusan pemerintahan sedapat mungkin akan diserahkan kepada daerah. Otonomi daerah akan mencakup berbagai urusan pemerintahan yang luas, dengan demikian sebanyak-banyaknya akan sama artinya dengan seluas-luasnya.[17] Susunan pemerintahan di daerah menurut UU No 1 Tahun 1945 terdapat dua macam susunan pemeritaha yakni satuan pemerintahan otonom dan satuan pemeritahan administratif. Sedangkan UU No. 22 Tahun 1948  hanya satu yakni satuan pemerintahan daerah otonom.

b. Periode Demokrasi liberal (1950-1959)

Dalam periode ini negara Indonesia berubah bentuk dari negara kesatuan menjadi negara serikat tetapi hanya bertahan 1 tahun. Periode ini  berlaku Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 sebagai dasar negara serta menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Dalam UUDS 1950, gagasan otonomi nyata yang seluas-luasnya tertampung dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1957. UU ini belum terlaksana dengan baik negara Indoensia kembali terjadi gejolak politik dimana Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. UU No. 1 Tahun 1957 menganut asas otonomi seluas-luasnya yang tertuag di dalam pasal 31 ayat 1 berikut penjelasannya. Sistem rumah tangga yang di gunakan ialah sistem rumah tangga nyata.

c. Periode Demokrasi Terpimpin/Orde Lama (1959-1966)

Pada periode demokrasi terpimpin ini yang berlaku ialah UUD 1945, politik hukum otonomi daerah berbalik dari desentralisasi ke sentralisasi. Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No.6 Tahun 1959 yang mempersempit otonomi daerah. Otonomi seluas-luasnya masih dipakai sebagai asas, tetapi elaborasinya di dalam sistem pemerintahan justru pengekangan luar biasa atas daerah. Kemudian Penpres tersebut dikuatkan dengan diundangkannya UU No. 18 tahun 1965 yang substansi tidak mengubah apa yang ada di  alam Penpres sebelumnya. Sehingga masih tentap menggunakan otonomi seluas-luasnya namun dalam praktiknya yang terjadi adalah sentralisasi bukannya desentralisasi.

d.  Periode Orde Baru (1966-1998)

Dalam Periode ini dasar negara yang berlaku ialah UUD 1945. Kemudia lagi-lagi Indonesia mengalami guncangan politik dengan adanya tragedi G30S PKI sehingga memaksa Presiden Soekarno lengser dan digantikan oleh Jendral Soeharto yang kemudian mengundurkan diri karena gelombang reformasi pada tahun 1998. Melalui TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966 mengamanatkan otonomi seluas-luasnya yang sesungguhnya agar daerah mampu menangani urusan rumah tangganya sendiri.

Amanah Tap MPRS No. XXI/MPRS/1966 belum dilaksanakan kemudian digantikan dengan Tap MPRS No. XXI/MPRS/1973 tentang GBHN serta lahirnya UU No. 5 Tahun 1974 yang merubah dari otonomi seluas-luasnya menjadi otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. UU ini merupakan alat politik pemerintah pusat untuk menjaga kestabilan politik demi terwujudnya ekonomi yang kuat namun ini mematikan nilai nilai demokrasi dan menumbuhkan sentralisasi yang menjurus terhadap otoritarian penguasa sehingga daerah hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat belaka dan tidak memiliki otonomi yang seluas-luasnya. dalam periode ini penekanan yang dilakukan lebih pada dekonsentrasi dari pada desentralisasi. Susunan pemerintah pada periode ini terdiri dari pemerintah daerah tingkat I (Gubernur) dan pemerintah daerah tingkat II (Bupati/Walikota).

d. Periode Reformasi (1998-sekarang)

Ketika reformasi tahun 1998, kembali yang banyak dibahas mengenai otonomi daerah karena banyak sekali daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI sehingga UU No. 5 tahun 1974 direvisi dan dan diganti dengan UU No 22 tahun 1999 yang berbeda 180 derajat. Dalam UU ini kembali meletakkan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk pemerintahan daerah sesuai amanat Tap MPR No. XV/MPR/1998.  Pada periode ini sempat muncul gagasan federalisme yang diutarakan oleh Amien Rais yang kemudian di tolak oleh banyak kalangan dan tetap bersepakat negara Indonesia tetap berbentuk kesatuan dengan otonomi luas.

Paradigma yang ingin di bangun dalam UU no 22 Tahun 199 ialah paradigma pelayanan dan pemberdayaan dengan pola kemitraan yang desentralistik. Kemudian dikarenakan UUD 1945 di amandemen menjadi UUDNRI 1945 maka UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No 32 Tahun 2004 namun paradigma yang dibangun tetap sama dengan menggunakan otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab.

UU No 32 Tahun 2004 yang sudah merupakan hasil perubahan kesekian kalinya sangat mungkin masih harus segera diubah kembali guna mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Kemudian UU ini dilakukan perubahan secara parsial menyangkut pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah serta kedudukan kepala daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang dituangkan dalam UU No. 10 Tahun 2008.

III. Konsep Otonomi Seluas-luasnya, Nyata dan Bertanggungjawab adalah Solusi Terbaik Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan isu menarik bila kita amati perkembangannya khususnya di Indonesia, karena semenjak para pendiri negara menyususn format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodasikan dalam pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen beserta penjelasannya. Dalam masa itu telah lahir 6 undang-undang mengenai otonomi daerah. Kemudian setelah perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 (UUDNRI) 1945, lahirlah 3 undang-undang mengenai otonomi daerah.

Bagir Manan mengatakan dasar-dasar hubungan pusat dan daerah dalamkerangka desentralisasi ialah dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dasar pemeliharaan dan pengembangan pemerintahan asli, dasar kebihinekaan dan dasar negara hukum. Mahfud Md mengatakan ada kemungkinan UU tentang pemerintahan yang ada saat ini dirubah kembali, hanya saja perubahan itu tidak perlu mengubah dasar-dasar politik hukum yang telah digariskan dalam konstitusi, yakni politik hukum Negara kesatuan, politik hukum otonomi luas dengan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang memperhatikan hak asal-usul daerah.[18]

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah adalah keliru jika hanya berorientasi pada tuntutan penyerahan kewenangan tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk member pelayanan yang lebih baik pada masyarakat[19].

Dalam mencari bentuk konsep otonomi yang baik kita harus merujuk historis negara Indonesia dan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila kemudian merujuk pada hierarki peraturan perundang-undang. Sebelum lahirnya UUDNRI 1945 diawali dengan lengsernya rezim orde baru dan terbuka lebar untuk masyarakat berpendapat dan mengeluarkan pikiran yang sebelumnya sangat sulit akibat pengakangan pemerintah yang bertindak otoriter.

Masa reformasi merupakan asal-muasal berlakunya otonomi daerah yang sesungguhnya, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) mengeluarkan TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI yang mengatur beberapa aspek penyenggaraan otoda [20]:

  1. Pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional, melalui otnomi daerah, pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  2. Otonomi daerah diberikan dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional, dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  3. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah.
  4. Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan.
  5. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien dan bertanggungjawab, transparan, terbuka, dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil menengah dan koperasi
  6. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, luas, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah
  7. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memlihara kelestarian lingkungan
  8. Penyelenggaraan otonomi daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkokoh NKRI, dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan DPRD dan masyarakat.

Melihat Tap MPR diatas jelas sekali amanat yang harus dijalankan ialah Otonomi daerah diberikan dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional, kalau kita memperhatikan ketetapan MPR ini hampir sama dengan Tap No. XXI/MPRS/1966 yang mengamanatkan pemberian otonomi seluas-luasnya terhadap daerah.

Kemudian kita harus memperhatikan UUDNRI yang mengatur tentang pemerintahan daerah dalam Pasal 18 [21]:

(1)   Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2)   Pemeritah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3)   Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4)   Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

(5)   Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

(6)   Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7)   Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Setelah kita melihat Pasal 18 UUDNRI juga sesuai dengan Tap MPR No. XV/MPR/1998 yang mengamanatkan otonomi seluas-luasnya. sehingga sudah sepatutunya otonomi seluas-luasnya terus dipertahankan dan disempurnakan. Karena hanya dengan cara tersebut keutuhan NKRI dapat terjaga hingga saat ini. Konsep yang bagus ini hendaknya di aktualisasikan dan di aplikasikan secara baik. Otonomi seluas-luasnya sebenarnya dari UUD 1945 hingga UUDNRI 1945 sudah ada singkronisasi sehingga tinggal eksekusi dilapangan saja, juga tidak lupa dalam otonomi seluas-luasnya ini bukanlah penyerahan sebanyak-banyaknya urusan pemerintahan kepada daerah, melainkan pengakuan atas kebebasan daerah untuk berprakarsa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan tata cara dan pembatasan-pembatasan yang ditentukan dengan undang-undang.

Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pegertian suatu wilayah/territorial tertentu di tingkat lokal. maka kewenangan yang didapat oleh daerah diarahkan dikelola secara adil. Jujur, demokratis dan amanah. Cara pandang yang demikian inilah yang tepat untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Fungsi pemerintahan yang pokok sebenarnya ialah pelayanan kepada masyarakat, membuat pedoman/arah dan ketentuan pada masyarakat serta memberdayakan masyarakat.

Kemudian dengan otonomi seluas-luasnya harus diimbangi dengan sistem rumah tangga yang nyata (riil) agar tepat sasaran pembangunan di daerah. Secara logika yang mengetahui kebutuhan dan kemampuan suatu daerah yakni tidak lain adalah daerah itu sendiri, sehingga sistem rumah tangga nyata sangatlah tepat. Faktor yang teramat penting ialah sisten rumah tangga nyata ini didasarkan pada faktor-faktor nyata suatu daerah. Kemudian dari pada itu yang tidak kalah pentingnya yakni selain otonomi seluas-luasnya dan sistem rumah tangga nyata (riil) juga diperlukannya prinsip bertanggungjawab, karena dalam melaksanakan otonomi daerah perlu adanya suatu pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan negara : melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab diharapkan daerah akan kokoh sehingga jika daerah di seluruh Indonesia kokoh maka negara Indonesia sudah pasti akan kokoh karena jika ingin membangun suatu bangsa yang kuat harus dari bawah atau daerah terkecil sebagai pondasi. Jadi dapat dikatakan otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab adalah solusi terbaik persatuan dan kesatuan Indonesia negara republik Indonesia.

PENUTUP

KESEIMPULAN

Hukum itu untuk membahagiakan masyarakat menuju kesejahteraan yang sesungguhnya, sehingga jika terjadi perubahan atau gerak dinamis dalam masyarakat yang dirubah ialah hukumnya bukan masyarakatnya. Sampai kapanpun hukum akan selalu dalam proses menjadi setidaknya mendekati kesempurnaan. Karena hukum terbaik ialah datangnya dari Tuhan.

Pemahaman negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi pasti menghasilkan otonomi daerah. Pemerintahan yang baik ialah yang sesuai dengan kehendak rakyatnya. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah konsep otonomi daerah seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab adalah paling sesuai dengan negara republik Indonesia setidaknya hingga saat ini telah menjaga keutuhan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan dengan ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka tungal ika.

SARAN

Hendaknya pemerintah harus cerdas dalam melaksanakan ketentuan otonomi daerah, dikarenakan konsep yang ada sebenarnya sudah bagus dengan otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab pemerintah lebih persuasif dalam melakukan pendekatan, pembinaan, koordinasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Hendaknya pemerintah pusat dalam mencegah potensi disintegrasi dilakukannya pendekatan personal dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada. Otonomi hanya sebuah cara untuk melaksanakan tujuan pemerintah sehingga dengan cara yang tepatlah tujuan itu tercapai, sehingga dalam RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pilkada, dan RUU Desa dilakukan sinergi, singkronisasi dan harmonisasi agar sesuai dengan amanat Pancasila, UUDNRI dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A.    Buku

Huda Ni’matul, 2009, Otonomi Daerah (filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika), Pustaka Pelajar (cetakan ke-2), Yogyakarta.

____________, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, bandung

____________, 2007, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta.

Kaloh J., 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah (suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global), PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Mahfud MD Moh, 2011, Politik Hukum di Indonesia (edisi revisi), PT. RajaGrafindo Persada (cetakan ke-4), Jakarta.

_______________, 2011, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, PT. RajaGrafindo Persada (cetakan ke-2), Jakarta.

Manan Bagir, 1994, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.,

Muslimin Amran, 1986, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, PT. Alumni, Bandung.

Soehino, 2004, Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah, BPFE (edisi ke-2), Yogyakarta.

B.     Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966

Ketetapan MPR No. IV/MPR.1973

Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998

Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Pengaturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah

Undang-Undang No 22 Tahun 1948 Peraturan tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai Pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemrintah Pusat dalam Bidang Pemrintahan Umum, Perbantuan pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintahan Daerah

Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1950 Penetapan Presiden tentang pemrintahan Daerah

C.    Sumber Lain

Sekretariat Jenderal MPR RI. 2012. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta:Setjen MPR RI.


[1] MPR RI. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,.Sekjen MPR RI, Jakarta,  2012, Hlm. 119

[2] Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, PT. RajaGrafindo Persada (cetakan ke-2), Jakarta. 2011. Hlm 218

[3] Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009. Hlm 27

[4] Ibid, Fred Isjwara dalam Ni’maul Huda, hlm 28

[5] Ni’matul Huda, Otonomi Daerah (filosofi, sejarah perkembangannya dan problematikanya), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009. Hlm 54.

[6] Ibid, Bagir manan dalam Ni’Matul Huda, Hlm 55

[7] Bagir manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1994. Hlm 21.

[8]  Ibid, Irwan Soejito dalam Bagir manan, hlm 21

[9] Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, PT. Alumni, Bandung, 1986.

Hlm 5

[10] Ibid, Hlm 6

[11]  Lihat Pasal 1 butir 7,8 dan 9Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

[12]  Laica Marzuki dalam Ni’ Matul Huda Hukum Pemerintahan Daerah Op.cit hlm 83

[13]  Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (edisi revisi), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm 97.

[14] Ni’matul Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2007. Hlm 20-25

[15] Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, PT. RajaGrafindo Persada (cetakan ke-2), Jakarta. 2011. Hlm 218.

[16]  Ibid,

[17]  Op. Cit, Bagir Manan, Hlm 136

[18] Ibid,,

[19] J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah (suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global), Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002. Hlm. 6

[20] Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI

[21] Lihat Pasal 18 ayat (1)-(7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945