PERANAN HUKUM TIDAK TERTULIS DALAM PENGEMBANGAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN DI INDONESIA

26 Sep

oleh :

HELMY BOEMIYA, S.H.

 

BAB I

PERMASALAHAN

 

Perkembangan hukum tertulis dan tidak tertulis sebagai sumber hukum di dalam suatu tatanan hukum, terus berkembang pesat seiring semakin dinamsinya kehidupan bermasyarakat dan berkembangnya peradaban umat manusia. Aristoteles pernah mengungkapakan bahwa manusia adalah zoon politicoon / makhluk sosial sehinga manusia tidak dapat hidup dan berkembang dengan sendirinya melainkan saling bahu-membahu, tolong-menolong dan berinteraksi antar satu dengan yang lain dalam kehidupan. Di dalam perkembangannya hingga zaman ini aturan / hukum merupakan suatu hal yang sangat diperlukan keberadaannya pada zaman modern ini dikarenakan semua hal itu bermuara pada hukum.

Negara kita Indonesia didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) di dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan “bahwa Negara Indoesia adalah Negara Hukum”. Dalam suatu negara hukum tentunya terdapat berbagai macam pembidangan hukum seperti, hukum pidana, hukum perdata, hukam tata negara, hukum tata pemerintahan, hukum irrian dll. Negara Indonesia yang berdasarkan Negara hukum (rechstaat) merupakan landasan hukum tata pemerintahan

Tujuan dari Negara Indonesia berdasarkan hukum ialah Indonesia bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan. Namun semenjak Indonesia merdeka hingga saat ini banyak sekali penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat negara, sehingga untuk membatasi kewenangan para penguasa atau pejabat negara tersebut diperlukan suatu ketentuan-ketentuan hukum tata pemerintahan sebagai penyelenggara Undang-Undang Dasar 1945 dan pembangunan Indonesia.

 Tentunya pemerintahan yang baik sebagai salah satu tujuan adanya pengaturan tindakan pemerintah melalui hukum tata pemerintahan membutuhkan legitimasi hukum yang kuat, baik dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, seperti konvensi, norma (asas) hukum, hukum adat, hukum keagamaan, dan lainnya. Dalam hukum tata pemerintah terdapat sumber hukum yang terdiri dari:

–         Sumber idiil/ideal

yaitu sumber yan terletak pada wewenang yang ada pada negara, dengan perkataan lain, cita-cita yang menyebabkan timbulnya hukum tata pemerintahan ada pada suatu kelompok penguasa yang mempunyai wewenang dalam bidang tata pemerintahan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah. Timbulnya hukum tata pemerintahan tergantung pada cita-cita yang ada pada suatu kelompok penguasa tersebut.

 

–         Sumber hukum materiik yang terdiri dari sumber historis, filosofis, sosiologis

 

–         Sebagai sumber-sumber Faktual Hukum tata pemerintahan :

 

a.       Undang-Undang (hukum tata pemerintahan tertulis)

b.      Praktek tata pemerintahan/konvensi (hukum tidak tertulis)

c.       Yurisprudensi

d.      Pendapat para ahli hukum (doktrin)

Dalam hukum tata pemerintahan peranan hukum tidak tertulis memiliki ruang tersendiri dalam menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang diinginkan oleh konstitusi, norma hukum pemerintahan tidak tertulis dalam hukum pemerintahan dikembangkan oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang memiliki peranan besar pada hukum tata pemerintahan, selain itu peranan konvensi ketatanegaraan sebagai bagian hukum tidak tertulis juga berpengaruh terhadap perkembangan hukum tata pemerintahan di Indonesia.

Hukum tata pemerintahan telah berkembang dalam suasana pihak pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan. Oleh karena itu dapat disepakati bahwa, hukum tata pemerintahan dalam bentuk awalnya sangat kuno, oleh karena itu pihak pemerintah juga sejak dahulu kala telah bertanggung jawab atas penataan dan pengelolan masyarakat secara lebih kurang.

Dalam hal ini, penulis tertarik mengkaji beberapa hukum tidak tertulis yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan hukum tata pemerintahan di Indonesia, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik dan konvensi ketatanegaraan. Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1.      Bagaimana peranan hukum tidak tertulis berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengembangan hukum tata pemerintahan di Indonesia ?

2.      Bagaimana peranan hukum tidak tertulis berupa konvensi ketatanegaraan (praktik kenegaraan) dalam hukum tata pemerintahan di Indonesia ?

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.     Pengertian Hukum Tata Pemerintahan

Menurut Rochmad Sumitro, bahwa yang dimaksud dengan hukum adminitrasi negara dan hukum tata pemerintahan itu meliputi segala sesuatu mengenai pemerintahan, yakni seluruh aktivitas pemerintah yang tidak termasuk pengundangan dan peradilan. Menurut G. pringgodigdo, hukum tata pemerintahan ialah hukum eksekutif atau hukum tata pelaksanaan undang-undang dengan perkataan lain hukum tata pemerintahan ialah hukum mengenai aktivitas-aktivitas kekuasaan eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang). Menurut teori ilmu hukum murni, hukum tata pemerintahan  ialah kumpulan peraturan hukum yang mengatur aktivitas aparat pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya guna mewujudkan tujuan negara.

B.     Peranan hukum tidak tertulis berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengembangan hukum tata pemerintahan di Indonesia

Peristilahan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik memang masih beraneka ragam, ada yang menyebutnya asas-asas umum pemerintahan yang layak, yang patut, yang bersih dan wajar, istilah ini merupakan terjemahan dari “algemen beginselen van behoorlijk bestuur “ (bahasa belanda) atau les principles generaux du droit contumier public (bahasa perancis) atau the general principles of good administration (bahasa inggris). Berikut ini adalah uraian tentang 13 asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dikemukakan oleh De’Monchy dan dirangkum oleh Crince Le Roy serta dikembangkan Kuncoro Purbopranoto :

1.      Asas kepastian hukum

Asas ini menghendaki agar di dalam mengeluarkan keputusan atau membuat suatu penetapan apabila telah memenuhi syarat baik formil maupun materil tidak berlaku surut  dan tidak dicabut kembali

2.      Asas keseimbangan

Asas ini bertitik tolak dari ajaran keseimbangan antara hak dan kewajiban yang pada hakekatnya menghendaki terciptanya keadilan menuju kepada kehidupan yang damai.

3.      Asas kesamaan dalam mengambil keputusan

Asas ini menghendaki bahwa terhadap kasus yang sama atau fakta-fakta yang sama sebaiknya diambil tindakan-tindakan yang sama pula, atau dengan kata lain tidak boleh ada diskriminasi dalam mengambil keputusan.

4.      Asas bertindak cermat

Asas ini menghendaki adanya ketelitian dari aparatur pemerintah/negara di dalam melakukan suatu perbuatan atau melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

5.      Asas motivasi

Asas ini menghendaki bahwa dalam setiap keputusan atau ketetapan yang dibuat dan dikeluarkan oleh administrasi negara haruslah mempunyai mtivasi/alasan yang cukup sebagai dasar pertimbanagn yang dimuat pada bagian konsideran dari sebuah keputusan yang dikeluarkan.

6.      Asas larangan untuk mencampuradukkan kewenangan atau penyalahgunaan wewenang.

Asas ini memberikan petunjuk bahwa pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain.

7.      Asas permainan yang layak

Asas ini memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada rakyat untuk mencari kebenaran dan keadilan sebelum aparatur negara/pemerintah mengambil suau keputusan atau menjatuhkan suatu ketetapan.

8.      Asas keadilan dan kewajaran

Prinsip yang terkandung dalam asas ini yaitu bahwa bertindak secara sewenang-wenang atau tidak layak bagi alat administrasi negara adalah dilarang atau tidak diperbolehkan.

9.      Asas menanggapi penghargaan yang wajar

Asas ini mendorong alat adminitrasi begara dalam melakukan perbuatannya yang menimbulkan akibat hukum selalu memperhatikan harapan-harapan yang timbul dari masyarakat atau pihak administrabel.

10.  Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal

Asas ini menghendaki bahwa apabila ada sesuatu keputusan yang dibatalkan oleh lembaga banding ataupun pengadilan, maka akibat dari suatu keputusan/ketetapan yang batal tadi harus ditiadakan.

11.  Asas perlindungan atas pandangan hidup

Asas ini menghendaki agar warga masyarakat mempunyai hak atas kehidupan pribadinya dan alat administrasi negara/aparatur negara/pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus menghormati dan melindungi hak-hak tersebut.

12.  Asas kebijaksanaan

Maksud dari asas ini, yakni bahwa alat administrasi negara dalam segal tindakannya harus senantiasa berpandangan luas dan dapat memandang jauhke depan serta dapat menghubungkan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya itu dengan gejala-gejala yang ada di masyarakat.

13.  Asas penyelenggaraan kepentingan umum

Penyelenggaraan kepentingan umum adalah merupakan tugas yang paling penting dari alat adminitrasi negara/aparatur pemerintah.

Asas-asas yang disebutkan diatas itu merupakan panduan, acuan, pedoman dan landasan perbuatan atau tindakan hukum, baik berupa ketetapan, keputusan, peraturan peraturan lainnya yang dilakukan oleh para pejabat negara, penyelengara negara, aparatur negara/pemerintah yang berwenang sesuai Undang-Undang. Jadi bisa dikatakan bahwa peranan asas-asas umum pemerintahan yang baik mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap pengembangan hukum tata pemerintahan di Indonesia yakni sebagai suatu landasan pembentukan hukum lainnya yang berupa peraturan, ketetapan, intruksi, keputusan dan lain halnya dalam melakukam aktivitasnya.

 

 

C.     Peranan hukum tidak tertulis berupa konvensi ketatanegaraaan dalam pengembangan hukum tata pemerintahan di Indonesia

Istilah konvensi berasal dari bahasa Inggris convention. Secara akademis serigkali istilah convention digabugkan dengan perkataan constitution atau constitutional seperti convention of the constitution. Menurut A.V. Dicey bahwa konvensi ketatanegaraan harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :

1.      Konvensi itu berkenan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan.

2.      Konvensi tumbuh, berlaku, diikuti dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara.

3.      Konvensi sebagai bagian dari konstitusi, apabila ada pelangaran terhadapnya tak dapat di adili oleh badan pengadilan.

Konvensi atau hukum tidak tertulis diakui didalam Undang Undang Dasar 1945 di dalam penjelasan umum hal itu dapat diperhatikan sebagai berikut :

a.       Undang-Undang dasar suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

b.      Memang untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya saja, akan tetap harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinan Undang-Undang Dasar itu.

Dari kutipan penjelasan umum itu kita mengetahui bahwa UUD 1945 juga mengakui berlakunya hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis atau konvensi dalam hukum tata pemerintahan adalah praktek dan keputusan-keputusan pejabat administrasi negara. Konvensi ini penting mengingat hukum tata pemerintahan itu senantiasa bergerak dan seringkali dituntut perubahannya oleh situasi. Tuntutan situasi yang sering terjadi tiba-tiba itu sulit di imbangi dengan lahirnya hukum tertulis, oleh sebab itu diperlukan adanya lembaga konvensi sebagai hukum tidak tertulis.

Konvensi dalam hukum tata pemerintahan merupakan praktek pejabat-pejabat pemerintahan.Muchsan dalam bukunya “Pengantar Hukum Adminitrasi Negara” member contoh bahwa gerakan penghijauan yang pernah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta merupakan konvensi karena kemudian dijadikan contoh (model) oleh gubernur-gubernur lain.

Alat administrasi negara/aparatur pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari undang-undang. Dalam rangka melaksanakan fungsinya maka alat administrasi/aparatur pemerintahan tersebut menghasilkan keputusan-keputusan guna menyelesaikan suatu masalah konkrit  yang terjadi berdasarkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya. Dalam mengeluarkan keputusan inilah timbul praktek adminitrasi negara kebiasaan atau konvensi. Keputusan alat administrasi negara/aparatur pemerintahan ada dua macam yakni : 1. Keputusan yang member kesempatan kepada yang dikenai keputusan untuk memohon bandingan pada pengadilan. 2. Keputusan alat adminitrasi negara yang tidak member kesempatan pada pihak yang dikenai keputusan untuk memohon banding pada pengadilan.

Contoh-contoh lain konvensi ketatanegaraan yang terjadi di Negara Indonesia semenjak Proklamsi Kemerdekaan hingga saat ini :

1.      Maklumat pemerintah tanggal 14 November No. X atas nama wakil presiden yang merubah sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer.

2.      Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959 yang mengambalikan UUD 1945

3.      Pidato dalam rapat umum, rapat raksasa Presiden Republik Indonesia (orde lama) pada setiap tanggal 17 Agustus.

4.      Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia (orde baru) dihadapan siding paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap tanggal 16 Agustus .

5.      Tap MPR No.1/MPR/1983 tentang mempertahankan UUD 1945 dan diperkenalkannya  referendum dalam sistem ketataegaraan Republik Indonesia.

6.      Praktik Musyawarah mufakat yang dilakukan oleh lembaga tinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat.

7.      Penjelasan Presiden terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di hadapan DPR.

8.      Adanya menteri Negara non departemen dan pejabat negara setingkat menteri.

Contoh-contoh konvensi diatas membuktikan bahwa diakuinya hukum tidak tertulis atau konvensi sebagai sumber hukum di Indonesia karena tidak mungkin hukum tertulis mampu mengatasi pluralism hukum di Indonesia. Jadi semakin jelas bahwa peranan hukum tidak tertulis berupa konvensi ketatanegaraan sangatlah signifikan bagi pengembangan hukum tata pemerintahan. Dimana tindakan-tindakan yang dilakukan para aparatur pemerintah, pejabat negara, dan penyelenggara negara sah dan tidak melanggar hukum walau tidak ada aturannya tetapi karena melakukan suatu konvensi ketatanegaran atau praktek ketatanegaraaan yang merupakan hukum tidak tertulis dan di negara kita diakui sebagai sumber hukum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

Kesimpulan

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan panduan, acuan, pedoman dan landasan perbuatan atau tindakan hukum, baik berupa ketetapan, keputusan, peraturan peraturan lainnya yang dilakukan oleh para pejabat negara, penyelenggara negara, aparatur negara/pemerintah yang berwenang sesuai Undang-Undang. Jadi bisa dikatakan bahwa peranan asas-asas umum pemerintahan yang baik mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap pengembangan hukum tata pemerintahan di Indonesia yakni sebagai suatu landasan pembentukan hukum lainnya yang berupa diskresi, peraturan, ketetapan, intruksi, keputusan dan lain halnya dalam melakukam aktivitasnya.

Begitu juga dengan peranan hukum tidak tertulis berupa konvensi ketatanegaraan sangatlah signifikan bagi pengembangan hukum tata pemerintahan. Dimana tindakan-tindakan yang dilakukan para aparatur pemerintah, pejabat negara, dan penyelenggara negara sah dan tidak melanggar hukum walau tidak ada aturannya tetapi karena melakukan suatu konvensi ketatanegaran atau praktek ketatanegaraaan yang merupakan hukum tidak tertulis dan di negara kita diakui sebagai sumber hukum.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

A.Ridwan Halim, 2007. Pengantar Hukum Indonesia dalam Tanya jawab jilid 1. Ghalia Indonesia. Bogor selatan.

C.S.T Kansil, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda, 2010. Teori dan Hukum Konstitusi. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Diana Halim Koentjoro,2004. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Bogor Selatan.

Eny Kusdarini. 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Uny Press. Yogyakarta.

E Utrecht, 1986. Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia. Pustaka Tinta Mas. Surabaya

Hartono hadisoeprapto. 2011. Pengantar Hata Hukum Indonesia. Liberty. Yogyakarta.

Philipus M.Hadjon, 2005. Pengantar Jukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Ridwan HR, 2006. Hukum adminitrasi negara. RajaGrafindo persada. Jakarta

SF. Marbun, Moh Mahfud MD, 2009. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty. Yogyakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: