TINJAUAN YURIDIS TENTANG YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM TATA PEMERINTAHAN YANG FAKTUAL

26 Sep

Oleh :

HELMY BOEMIYA, S.H.

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Pengertian/Definisi  Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum

Yurisprudensi sebagai sumber hukum formal harus dibedakan dengan kata jurisprudence dalam bahasa Inggris. Kata yurisprudensi berasal dari bahasa latin jurisprudentia yang berarti pengetahuan hukum. Dalam bahasa Belanda  adalah jurisprundentie, sedangkan dalam bahasa Perancis adalah jurisprudence, Makna yang hendak di tunjuk kurang lebih sepadan, yaitu hukum peradilan. Sementara itu kata, jurisprudence dalam bahasa Inggris bermakna teori ilmu hukum, yang lazim disebut general theory of law (algemene rechtler). Sedangkan untuk menunjuk pengertian hukum peradilan dalam bahasa inggris digunakan istilah case law atau judge law-made law. [1]

Menurut Sudikno Mertokusumo, yurisprudensi ialah sebagai peradilan pada umumnya (judicature, rechtspraak) yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Namun menurut Van Apeldoorn  menyatakan bahwa yurisprudensi, doktrin dan perjanjian  merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum. Sedangkan Lemaire menyatakan yurisprudensi, ilmu hukum (doktrin) dan kesadaran hukum sebagai determinan pembentukan hukum.

Asas-Asas Yurisprudensi

Di dalam yurisprudensi terdapat dua asas yang mempengaruhi seseorang hakim itu mengikuti hakim yang terdahulu atau tidak. Asas-asas itu terdiri dari :

1.      Asas presedent

Asas ini bermakna bahwa seseorang hakim terikat oleh hakim lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Dengan perkataan lain , seseorang hakim lain dalam memutuskan perkaranya tidak boleh menyimpang dari hakim yang lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Asas precedent dianut di negara Amerika Serikat, Inggris, dan Afrika Selatan.

Asas presedent atau dapat juga disebut sebagai stare dicisie adalah suatu lemabaga peradilan yang lebih dikenal di negara anglo saxon atau negara common law system. Sejumlah besar putusan yang dibuat hakim merupakan putusan yang tidak tertulis sebagaimana undang-undang hasil sejumlah putusan pengadilan ini dihumpun dalam sejumlah besar laporan hukum yang disusun sejak akhir abad ke-13 kondisi ini dimungkinkan oleh sebab arti harfiah dari stare decisius adalah “berhenti pada atau mengikuti putusan-putusan”. dengan kata lain putusan yang diberikan pengadilan merupakan putusan ikutan atau putusan pengadilan yang terdahulu.[2]

2.      Asas bebas

Asas ini bermakna bahwa seorang hakim tidak terikat oleh putusan hakim lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Perkataan tidak terikat disini diartikan bahwa seorang hakim, dalam memutuskan suatu perkara, boleh mengikuti putusan hakim terdahulu, baik yang sederajat atau yang lebih tinggi, boleh juga tidak mengikuti. Asas bebas ini dianut oleh negara-negara eropa kontinental atau civil law system seperti Belanda, Perancis dan Indonesia.[3]

Ada beberapa alasan mengapa seorang hakim mengikuti putusan hakim lain atau hakim terdahulu yaitu : [4]

a)      Sebab psikologi, artinya seorang hakim mempunyai kekuasaan, terutama apabila putusan itu dibuat oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.

b)      Sebab praktis, artinya seseorang hakim bawahan (pengadilan negeri) secara logis akan mengikuti putusan yang dibuat oleh hakim yang lebih tinggi kedudukannya.

c)      Sebab keyakinan, artinya hakim pemutus setuju atau sependapat dengan putusan hakim terdahulu.

Sepertinya kalau dilihat dari pemaknaan kedua asas di atas Indonesia menganut keduanya. Di Indonesia juga dikenal yang namanya yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif.[5]

Makna Penting Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum

Penting atau tidaknya yurisprudensi sebagai sumber hukum dikaitkan dengan pikiran-pikiran atau aliran-aliran tentang tugas seorang hakim. Menurut aliran Legalisme, yurisprudensi dianggap tidak atau kurang penting, sebab satu-satunya hukum adalah undang-undang. Dengan demikian praktik pekerjaan hakim hanyalah pelaksana undang-undang.

Menurut aliran freie rechtsbewegung, yurisprudensi dianggap mempunyai makna yang sangat penting, aliran ini berangapan bahwa dalam melaknsakan tugasnya, seorang hakim bebas apakah ia akan menurut atau tidak menurut undang-undang, memahami yurisprudensi hal yang primer sementara ,e,ahami undang-undang merupakan hal sekunder.

Menurut aliran rechtsvinding, disamping memiliki keterikatan kepada undang-undang seorang hakim juga memiliki kebebasan untuk menemukan hukum (rechtsvinding). Aliran ini merupakan jalan tengah antara aliran legalisme dan freie rechtsbewegung.

B.     Tinjauan Yuridis Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Tata Pemerintahan yang Faktual.

Putusan hakim bisa juga menjadi sumber hukum formal dari hukum tata pemerintahan. Putusan hakim yang dapat menkadi sumber hukum tata pemerintahan adalah putusan hakim adminitrasi atau hakim umum yang memutus perkara adminitrasi negara/tata pemerintahan. Yurisprudensi bisa lahir berkaitan dengan adanya prinsip di dalam hukum bahwa hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Undang-Undang No 14 Tahun 1970 pasal 27 ayat (1) menentukan “bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat “ berkenaan dengan ketentuan tersebut  maka dalam menangani perkara hakim dapat melakukan :[6]

1.      Mengeterapkan secara in concreto aturan-aturan hukum yang sudah ada (secara in abstracto) dan berlaku sejak sbeleumnya.

2.      Mencari sendiri aturan-aturan hukum berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai hakim tidak boleh menolak perkara berkaitan dengan tidak adanya hukumnya atau tidak ada kejelasan serta Hakim wajib mencari dan menemukanhukum terdapat juga pada UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Masalah lain yang berkaitan dengan hal tersebut ialah bahwa dengan adanya kewenangan bagi hakim untuk membuat tafsiran terhadap aturan yang ada maka berarti hakim mempunyai hak uji materil (yudicial review).

Di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berhak menguji materi mengenai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Mahkamah Agung berhak menguji materil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tingkat kasasi harus mampu menyelesaikan suatu perkara yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat, hukumnya tidak ada atau ketiadaan hukum, hukumnya tidak jelas mengaturnya.

Apabila hakim Mahkamah Agung dalam perkara kasasi dihadapkan pada situasi ketiadaan hukum atau hukum yang tidak jelas, aturan hukum memuat rumusan yang sangat umum untuk kejadian yang tidak terbatas, sedangkan hakim dihadapkan pada kejadian yang spesifik dan individual, aturannya tidak jelas, terdapat beberapa peraturan yang mungkin dapat diterapkan pada sebuah kejadian, tidak terdapat satupun aturan yang dapat diterapkan sehingga menimbulkan kekosongan hukum atau dengan kata lain hukumnya tidak ada maka disinilah letak yurisprudensi berperan untuk menemukan hukum.

Seiring dengan permasalahan tersebut perkara harus diselesaikan, maka hakim wajib mencari kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga sebelum putusan Mahkamah Agung menjadi yurisprudensi, hakim memiliki kewajiban untuk menemukan hukum (rechtsvinding) atau membentuk hukum (rechtsvorming). Biasanya terdapat beberapa persoalan, yaitu: dalam menyikapi masalah tersebut hakim dapat menggunakan teknik penemuan hukum dengan metode interpretasi. Berikut beberpa interpretasi yang sering digunakan hakiam untuk memetus suatu perkara :[7]

  1. Interpretasi Gramatikal atau Interpretasi bahasa, yaitu: cara penafsiran berdasarkan bunyi ketentuan Undang-Undang dengan berpedoman pada arti perkatan-perkataan.
  2. Interpretasi Sahih (autentik resmi), yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata sebagaimana yg diberikan oleh pembentuk undang-undang.
  3. Interpretasi Historis (Sejarah), yaitu: Interpretasi berdasarkan pemeriksaan atau penelitian sejarah undang-undang atau hukum tertulis, misalnya: pada memori penjelasan dan risalah pembicaraaan pada komisi pembahasan pada badan perwakilan atau parlemen.
  4. Interpretasi Sistematis (dogmatis), mencari makna dari sebuah kaidah dengan mangacu kepada hukum sebagai suatu sistem, khususnya tatanan perundang-undangan atau hubungnnya dengan kaidah-kaidah lain yang berkaitan
  5. Interpretasi Teologis, Interpretasi ini mencari makna suatu kaidah dari tujuan dan asas yang melandasi kaidah hukum yang bersangkutan, kaidah hukum yang dilandasai oleh asas-asas dan tujuan tertentu, penerapan kaidah itu harus memenuhi tujuan itu
  6. Interpretasi Interdisipliner, yaitu menafsirkan suatu ketentuan yang menggunakan logika menurut beberapa cabang ilmu hukum
  7. Interpretasi Multidisipliner, yaitu menafsiran suatu ketentuan yang melakukan verifikasi dan bantuan dari cabang-cabang ilmu lain.
  8. Penafsiran nasional, yaitu penafsiran sesuai ideologi negara Pancasila
  9. Penafsiran ekstensif, yaitu penafsiran dengan memperluas arti kata dalam peraturan yang ada.
  10. Penafsiran restriktif, yaitu penafsiran dengan mempersempit atau membatasi kata,
  11. Penafsiran analogis, yaitu penafsiran dengan member ibarat atau kiyasan.
  12. Penafsiran a contrario, yaitu penfsiran pengingkaran.

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum tata pemerintahan faktual, dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yurisprudensi memiliki fungsi, yaitu :

  • Sumber hukum yang tepat dalam dunia peradilan.
  • Sebagai standar yang sama dalam kasus syang sama dan belum tegas pengaturannya dalam undang-undang.
  • Menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar yang sama.
  • Mewujudkan rasa keadilan yang sesungguhnya yaitu rasa keadilan masyarakat.
  • Mewujudkan kesamaan hukum dan sebagai standar perundang-undangan terhadap kasus yang sama.
  • Mencegah terjadinya perbedaan (disparitas) putusan hakim pada kasus yang sama.

Dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat yurisprudensi yang memiliki peranan penting dalam hukum tata pemerintahan, yaitu yurisprudensi yang berkaitan dengan Asas-asas Hukum Pemerintahan Yang Baik. Yurisprudensi mengenai Asas-asas Hukum Pemerintahan Yang Baik ini sudah cukup lama diterapkan melalui mekanisme kelembagaan Mahkamah Agung

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Di Indonesia juga dikenal yang namanya yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relative.

Dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat yurisprudensi yang memiliki peranan penting dalam hukum tata pemerintahan, yaitu yurisprudensi yang berkaitan dengan Asas-asas Hukum Pemerintahan Yang Baik. Yurisprudensi mengenai Asas-asas Hukum Pemerintahan Yang Baik ini sudah cukup lama diterapkan melalui mekanisme kelembagaan Mahkamah Agung

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Budiono, 2005. Pengantar Ilmu hukum. Bayumedia Publishing. Malang.

A.Ridwan Halim, 2007. Pengantar Hukum Indonesia dalam Tanya jawab jilid 1. Ghalia Indonesia. Bogor selatan.

C.S.T Kansil, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda, 2010. Teori dan Hukum Konstitusi. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Diana Halim Koentjoro,2004. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Bogor Selatan.

Dudu Duswara Machmudin, 2000. Pengantar Ilmu Hukum sebuah sketsa. PT. Refika Adiatama. Bandung.

Eny Kusdarini. 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Uny Press. Yogyakarta.

E Utrecht, 1986. Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia. Pustaka Tinta Mas. Surabaya

Hartono hadisoeprapto. 2011. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Liberty. Yogyakarta.

Irfan Fachruddin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni. Bandung.

Philipus M.Hadjon, 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Ridwan HR, 2006. Hukum Adminitrasi Negara. RajaGrafindo persada. Jakarta

Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum, Alumni. Bandung.

SF. Marbun, Moh Mahfud MD, 2006. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty. Yogyakarta.

SF. Marbun, 1988, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty. Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Yuda Bakti Ardiwisastra. 2000. Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni. Bandung.


[1] Abdul Rahmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Malang : Banyumedia Publishing 2005. Hlm 130.

[2] Dudu duswara machmudin. Pengantar Ilmu Hukum (sebuah Sketsa). Bandung : PT Refika Aditama, 2000. Hlm 97

[3] Abdul Rahmad Budiono, op. cit hlm 133

[4] Dudu duswara machmudin, op. cit hlm 99

[5] http///www.wikipedia.com (online) diakses pada tanggal 21 September 2012

[6] S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD. Pokok-Pokok Adminitrasi Negara. Yogyakarta : Liberty 2006 jlm 36.

[7] C.S.T. Kansil, op. cit hlm 65-68

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: