PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA (Insyallah Pancasila masih sakti kok)

1 Okt

Oleh :

Helmy Boemiya, S.H.

Tanggal 1 Juni 1945 enam puluh tujuh tahun (67) lalu di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi atau dasar Indonesia Merdeka yang beliau sebut dengan istilah Pancasila sebagai philosofische grondslag (dasar filosofis) atau sebagai weltanschauung (pandangan hidup) bagi Indonesia Merdeka.

Selama enam puluh tujuh tahun (67) perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan  dinamika  sejarah  sistem  politik,  sejak  jaman  demokrasi  parlementer,  era demokrasi terpimpin,  era  demokrasi Pancasila, hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap jaman, Pancasila  harus  melewati  alur  dialektika  peradaban  yang  menguji  ketangguhannya  sebagai  dasar  filosofis  bangsa  Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah. (Pidato Kenegaraan Mantan Presiden Bj Habibie : Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tanggal 1 Juni 2011 di gedung MPR). 

Menurut Prof Notonegoro, Pancasila merupakan azas pandangan dunia, suatu azas pandangan hidup, buah hasil perenungan jiwa yang mendalam, buah hasil penelaahan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman hidup. Lebih lanjut Prof Notonagoro menyatakan asal mula materiil pancasila adalah adat, tradisi, dan kebudayaan Indonesia. ‘lima unsur yang tercantum di dalam Pancasila bukanlah hal-hal yang timbul baru pada pembentukan Negara Indonesia, akan tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat, bangsa Indonesia, yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat, rakyat dan bangsa Indonesia.

Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya denga cita-cita. Menurut Patrick Corbett menyatakan ideologi sebagai setiap struktur kejiwaan yang tersusun oleh seperangkat keyakinan mengenai penyelengaraan hidup bermasyarakat beserta pengorganisasiannya, seperangkat keyakinan mengenai sifat hakikat manusia dan alam semesta yang ia hidup di dalamnya, suatu pernyataan pendirian bahwa kedua perangkat keyakinan tersebut independen, dan suatu dambaan agar keyakinan-keyakinan tersebut dihayati dan pernyataan pendirian itu diakui sebagai kebenaran oleh segenap orang yang menjadi anggota penuh dalam kelompok sosial yang bersangkutan.

Pancasila ialah hasil usaha pemikiran manusia Indonesia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menganggap sebagai suatu kesanggupan yang digenggammnya seirama dengan ruang dan waktu. Hasil pemikiran manusia Indonesia yang sungguh-sungguh secara sistematis radikal itu kemudian dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung satu pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk dijadikan dasar, asas, dan pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka perumusan satu Negara Indonesia merdeka, yang diberi nama Pancasila.

Bahwa mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa. Sedangkan pengamalan atau pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat. Pancasila merupakan satu ideologi yang dianut oleh Negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang ataupun sesuatu golongan masyarakat tertentu.

Ketetapan bangsa Indonesia bahwa Pancasila adalah ideologi bagi Negara dan bangsa Indonesia adalah sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998. Pada pasal 1 ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 adalah dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Adapaun makna Pancasila sebagai ideologi nasional menurut ketetapan tersebut adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelengaraan bernegara. Secara luas dapat diartikan bahwa visi atau arah dari penyelengaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan.

Secara etimologis , nilai berasal dari kata value (inggris) yang berasal dari kata valare (latin) yang berarti : kuat, baik, berharga. Dengan demikian secara sederhana, nilai adalah sesuatu yang berharga. Menurut Prof. Notonegoro nilai ada 3 macam yaitu nilai materiil, sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, nilai vital sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan, nilai kerohanian. Penetapan Pancasila sebagai dasar Negara mengamanatkan bahwa moral Pancasila juga menjadi moral Negara, artinya Negara tunduk pada moral, Negara wajib mengamalkan moral Pacasila.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan iman agama masing-masing. Negara wajib memberi peluang sama kepada setiap agama untuk berdakwah, mendirikan tempat ibadah, ekonomi dan budaya. Membantu dan menolong para fakir miskin, yatim piatu, anak-anak terlantar. Berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi dan social.

Sila kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Negara memperlakukan setiap orang sebagai manusia, mejamin dan menegakkan hak-hak dan kewajiban asasi ; Negara wajib menjamin semua warga Negara secara adil dengan membuat undang-undang yang tepat dan melaksanakannya dengan baik ; Negara harus ikut bekerja sama dengan bangsa-bangsa dan Negara lain membangun dunia yang lebih baik.

Sila persatuan Indonesia. Negara tetap harus menjunjung tinggi asas bhinneka tunggal ika. Menolak paham primordialisme, memperjuangkan kepentingan nasional. Makna persatuan dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antar sesama warga Negara, tanpa membeda-bedakan suku atau golongan serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antar golongan dan suku bangsa.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Meningkatkan partispasinya dalam proses pembangunan. Mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Menghormati perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan social berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. Artinya keadilan itu tidak untuk golongan kaya saja tetapi juga untuk si miskin: bukan hanya para pemimpin juga untuk rakyat yang dipimpin : tidak hanya untuk orang jawa tetapi untuk orang Indonesia. Setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hokum, politik, ekonomi dan social budaya serta berkehidupan yang adil dan makmur.

Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai cita-cita adalah sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi sebagaiamana dinyatakan di atas. Adapun fungsi lain ideologi Pancasila sebagai sarana pemersatu masyarakat sehingga dapat dijadikan prosedur penyelesaian konflik, dapat kita telusuri dari gagasan para pendiri Negara kita tentang pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat mempersatukan berbagai goloNgan masyarakat Indonesia.

Perwujudan Pancasila sebagai ideologi nasional yang berarti menjadi cita-cita penyelengaraan bernegara terwujud melalui ketetapan MPR No. VII/MPR/2011 tentang visi Indoesia Masa Depan. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Visi Indonesia Masa Depan terdiri dari tiga visi yaitu :

  1. Visi Ideal yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada alenia kedua dan keempat
  2. Visi Antara, yaitu visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai dengan tahun 2020
  3. Visi Lima Tahunan sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Halua Negara.

Pada visi Antara dikemukakan bahwa Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang relegius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelengaraan Negara. Untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan Visi Indonesia 2020 dipergunakan indikator-indikator utama sebagai berikut :

  1. Religius
  2. Manusiawi
  3. Bersatu
  4. Demokratis
  5. Adil
  6. Sejahtera
  7. Maju
  8. Mandiri
  9. Baik bersih dalam penyelenggaraan Negara

Mewujudkan bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, dan sejahtera pada dasarnya adalah upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita bersama. Bangsa atau masyarakat yang demikian merupakan cirri-ciri dari masyarkat madani di Indonesia ( Hamdan Mansoer; 2003).

Referensi :

Abdulgani, Ruslan, 1986, “beberapa Catatan tentang ancaman Ideologi terhadap Pancasila”. Liberty, Yogyakarta.

Darmaputera, Eka, 1988, Pancasila Identitas dan Modernitas, BPK, Gunung Mulia, Jakarta.

Ihza Mahendra, Yusril, 1999, deologi dan Negara, dalam Gazali, “Yusril Ihza Mahendra, tokoh Intelektual Muda” Rajawali, Jakarta.

Kaelan, 2002, pendidikan pancasila, edisi Reformasi, Paradigma, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T, kansil Cristine, S.T. 2003. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pt Pradnya Paramita : Jakarta.

Libis Ibrahim, 1982. Kuliah Penghayatan dan pengamalan Pamcasila. Ghalia Indonesia: Jakarta

Mahfud, 2002, pendidikan sebagai paradigm reformasi hokum, makalah Diskusi Panel pada pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mad.

Notonegoro. 1971. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Cv.Pancuran Tujuh, Jakarta

Sutrisno Slamet. 2006. FIlsafatadan Ideologi Pancasila. C.V Andi Offset : Yogyakarta.

Sa’ad ali as’ad, 2009. Negara Pancasila jalan kemaslahatan bangsa. Pustaka LP3ES : Jakarta

Sijadi, R, 1999. Pancasila sebagai sumber tertib hokum Indonesia, Lukman Offset, Yogyakarta.

Suhaidi, Muhammad. 2003. Memberdayakan Orang Dewasa Melalui Model Pendidikan Partisipatif. PP Annuqayyah. Madura

Winarno Spd, 2008. Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Bumi aksara ; Jakarta.

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke IV

http://edukasi.kompasiana.com/2011/04/26/benarkah-perguruan-tinggi-adalah-produsen-koruptor-kelas-kakap/

http://metrotvnews.com/read/newscatvideo/nusantara/2011/06/01/129352/Mahasiswa-Anarkis-Polisi-Lepas-Tembakan-Peringatan

http://www.metrobalikpapan.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=51106

http://news.okezone.com/read/2010/10/20/340/384421/demo-mahasiswa-anarkis-makassar-lumpuh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: