KONSEKUENSI YURIDIS PERBUATAN HUKUM APARAT PEMERINTAHAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM

9 Okt

Oleh :
HELMY BOEMIYA, S.H.

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.     LATAR BELAKANG

Mempelajari hukum tata pemerintahan tentunya sangat menarik, karena hukum tata pemerintahan dalam arti sempit mempelajari keadaan negara dalam keadaan bergerak atau melakukan aktivitas-aktivitasnya sebagai sebuah organisasi. Menurut teori hukum murni definisi dari hukum tata pemerintahan yaitu kumpulan peraturan hukum yang mengatur aktivitas aparat pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya guna mewujudkan tujuan negara.[1]

Unsur aparat pemerintah merupakan elemen yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan, karena jika diibaratkan sebuah organisasi aparat pemerintah itu bisa dikatakan adalah pengurus dalam suatu organisasi yang sangat berperan penting dalam tujuan yang mulia dari suatu organisasi tersebut. Jika diibaratkan dalam sebuah kendaraan mobil, aparat pemerintah itu adalah seorang supir yang mengemudikan laju kendaraan mobil agar sampai dengan selamat pada tujuan yang ingin dicapai.

Begitu pentingnya aparat pemerintahan dalam sebuah negara sehingga aparat pemerintah itu memliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dalam mempelajari hukum tata pemerintahan kita harus mengetahui dan memahami mengenai objek hukum tata pemerintahan ialah pemerintah. Menurut Muchsan aspek untuk membahas pemerintah ada 5 (lima) aspek yaitu :[2]

  1. Aspek struktur organisasi/lembaga pemerintah
  2. Aspek kewenangan aparat pemerintah
  3. Aspek fungsi/kefungsian aparat pemerintah
  4. Aspek produk hukum yang dihasilkan
  5. Aspek sarana yang diperlukan
  6. Aspek pengawasan (sistem pengawasan)

Dalam objek hukum tata pemerintahan aparat pemerintah termasuk dalam lima aspek tersebut yang menandakan betapa pentingnya aparat pemerintah. Aparat pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan tidak terlepas dari apa yang disebut kewenangan sementara kewenangan itu diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal yang terkait dalam kewenangan pemerintah ialah suatu legitimasi dari masyarakat. Menurut Prajudi Atmosudirjo persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu :[3]

  1. Efektifitas
  2. Legimitas
  3. Yuridikitas
  4. Legalitas
  5. Moralitas
  6. Efisiensi
  7. Teknik dan teknologi

Setiap penyelengaraan negara dan pemerintahan yang mempunyai legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka aparat pemerintah diakui dan dipatuhi oleh rakyatnya. Sehingga kewenangan atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat pemerintah itu harus mempunyai legitimasi dari rakyat supaya rakyat tertib dan mengikuti pemerintah.

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan, menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Menurut Muchsan kewenangan itu adalah kompetensi yang cirinya ada dua yaitu :[4]

  1. Terbagi habis antara aparat pemerintah yang ada
  2. Tidak mungkin terjadi tumpang tindih antar kewenangan.

Kemudian lebih lanjut Muchsan berpendapat, dari segi hukum tata pemerintahan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok :

  1. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinal) , kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan atributif ini sifatnya permanen/tetap karena saat berakhirnya kabur. Sebagai contoh : Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI) berwenang membuat Undang-Undang, Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah.
  2. Kewenangan non atributif (non orisinal), kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang. Kewenangan yang non orisinal itu sifatnya tidak permanen atau insidental. Dalam hukum tata pemerintahan pelimpahan wewenang terdiri dari Mandat dan delegasi.

Tentunya dengan menjalankan kewenangan yang dimiliki aparat pemeritahan dapat melakukan suatu perbuatan hukum atau tindakan hukum. Perbuatan aparat pemerintah atau tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan terbagi kedalam dua golongan, yaitu: perbuatan aparat pemerintah yang sah dan perbuatan aparat pemerintah yang tidak sah. Dalam hal ini, penulis tertarik mengkaji mengenai bagaimana konsekuensi yuridis perbuatan aparat pemerintah yang dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

  1. B.     RUMUSAN MASALAH

Bagaimana konsekuensi yuridis perbuatan aparat pemerintah yang dinyatakan batal demi hukum ?

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Pengertian Perbuatan Aparat Pemerintah

Pemerintah atau adminitrasi negara merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum yang lainnya melakukan berbagai tindakan atau perbuatan hukum. Menurut H.J  Romeinj mengungkapkan tindakan hukum adminitrasi merupakan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum adminitrasi negara. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum.[5]

Menurut komisi Van poelje, perbuatan hukum alat adiminitrasi negara adalah tindakan-tindakan hukum (dalam hukum publik) yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti sempit. Menurut  E. Utrecht, perbuatan pemerintah ialah tiap-tiap perbuatan yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan umum, termasuk perbuatan mengadakan peraturan maupun perbuatan mengadakan ketetapan atau perjanjian.[6]

  1. 2.      Bentuk-bentuk perbuatan aparat pemerintah

Agar dapat menjalankan tugasnya maka adminitrasi negara melakukan bermacam-macam perbuatan. E.Utrecht menggolongkan perbuatan aparatur pemerintahan kepada dua golongan besar, yaitu golongan perbuatan hukum (rechthandelingen) dan golongan yang bukan perbuatan hukum atau perbuatan nyata (feitelijke handelingen). Perbuatan nyata adalah perbuatan yang tidak berakibat hukum, namun bagi hukum tata pemerintahan dan aparatur pemerintah yang terpenting hanya golongan perbuatan hukum karena perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagi hukum tata pemerintahan.[7]

Perbuatan pemerintah yang termasuk dalam perbuatan hukum dapat berupa : perbuatan hukum menurut hukum privat dan perbuatan hukum menurut hukum publik. Perbuatan hukum menurut hukum privat dalam hukum tata pemerintahan terjadi perdebatan apakah merupakan lapangan ilmu hukum tata pemerintahan atau bukan. Namun yang dibahas dalam lingkup hukum tata pemerintahan yakni perbuatan hukum menurut hukum publik.

Perbuatan hukum menurut hukum publik ini dibagi dalam dua macam :

  1. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu (1) (eenzijdige publiekrechtelijke handeling).

Artinya hukum publik itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah  menurut mereka para ahli hukum tata pemerintahan tidak ada perbuatan publik yang bersegi dua, tidak ada perjanjian, yang diatur oleh hukum publik. Itulah sebabnya tidak ada perjanjian menurut hukum publik. Sebab hubungan hukum hanya berasal dari satu pihak saja yakni pemerintahan dengan cara menentukan kehendak sendiri.

  1. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua (2) (tweetzijdige publiekrechtelijke handeling).

Ada beberapa sarjana yang mengakui adanya hukum publik bersegi dua yakni Van der pot, Kranenberg-Vegting, Wiarda, dan Donner. Mereka member contoh tentang adanya kortverband contract (perjanjian kerja jangka pendek) yang diadakan seorang swasta sebagai pekerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

            Menurut Muchsan unsur-unsur perbuatan hukum pemerintahan sebagai berikut:

  1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurorganen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
  2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
  3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi.
  4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.
  1. 3.      PERBUATAN APARAT PEMERINTAH YANG TIDAK SAH

Salah satu contoh dari perbuatan aparat pemerintah ialah ketetapan. Ketetapan dibagi menjadi dua dua macam yakni :

 

  1. Ketetapan sah (rechtsgeldige beschikking)

Syarat-syarat yang harus terpenuhi agar ketetapan adalah ketetapan yang sah (voorwaarden voor de rechtsgeldigheid der beschickking) menurut Van der Pot :

  1. Ketetapan  harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa (bevoegd) membuatnya
  2. Dalam pembentukan kehendak dari alat negara yang mengeluarkan suatu ketetapan, tidak boleh ada kekurngan yuridis, kekurangan yuridis dapat disebabkan karena salah kira (dwaling), paksaan (Dwang) dan tipuan (bedrog)
  3. Ketetapan yang dimaksud harus diberi bentuk (vorm) yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatan keputusan tersebut juga harus memperhatikan cara/prosedur pembuatan keputusan/ketetapan yang dimaksud
  4. Isi dan tujuan dari ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan dalam peraturan dasarnya.
  5. Ketetapan tidak sah (niet- rechtsgeldige beschikking)

Ketetapan tidak sah itu dapat berupa :

–         Ketetapan Batal demi hukum (nietig van recht wege).

–         Ketetapan yang batal mutlak (absoluut nietig).

–         Ketetapan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar)

Batal (nietig) berarti bahwa bagi hukum perbuatan itu dianggap tidak pernah ada. Batal ini disebut batal mutlak. Batal nisbi (relatief nietig) suatu perbuatan bagi hukum dapat dikatakan batal nisbi, bilamana pembatalan perbuatan itu yang bagi hukum batal sama sekali hanya dapat dituntut oleh beberapa orang tertentu saja.

Secara umum kelaziman perbuatan aparatur pemerintah yang dianggap tidak sah, menurut Felix A. Nigro dapat dikategorikan dalam 9 bentuk pelanggaran yaitu :[8]

  1. Ketidakjujuran
  2. Berperilaku tidak etis
  3. Mengesampingkan hukum
  4. Memperlakukan pegawai secara tidak patut
  5. Melanggar prosedur hukum
  6. Tidak menjalin kerjasama yang baik dengan pihak legislatif
  7. Pemborosan dalam penggunaan sumber daya
  8. Menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh aparatur
  9. Kegagalan untuk melakukan inisiatif dan terobosan yang positif  

Akan tetapi, dalam menjalankan kewenangan dari aparatur pemerintah, terdapat pembatasan-pembatasan yang diperlukan agar di dalam menjalankan kewenangannya tersebut, aparatur pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya (abuse of power). Untuk itu, diperlukan suatu kategori atau bentuk pengetahuan terhadap kategori, kapan sebuah kewenangan dianggap tidak sah atau tidak berjalan sebagaimana ketentuan yang ada.

Menurut Muchsan penyebab ketidakwenangan aparat pemerintah yaitu:[9]

  1. Ratione Material, yakni kewenangan aparatur pemerintahan yang tidak sah dikarenakan substansi kewenangannya.
  2. Ratione Loccus, yakni ketidakwenangan seorang aparatur pemerintahan dikarenakan wilayah hukumnya.
  3. Ratione Temporis, ketidakwenangan seorang aparatur pemerintahan dikarenakan lewat waktu, atau yang pada umumnya sering kita istilahkan daluarsa.

Dapat dikatakan perbuatan pemerintah yang tidak sah ialah jika suatu perbuatan aparat pemerintah yang tidak berdasar pada syarat-syarat sahnya yang harus dipenuhi oleh suatu ketetapan yang disebutkan seperti pendapat Van der Pot diatas dan juga melupakan asas-asas pemerintahan umum yang baik, sehinggga perbuatan hukum aparat pemerintah itu dinyatakan tidak sah. Begitu juga dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan aparat pemerintah dapat dilihat dari retione material, retione locus dan retione temporis yang merupakan sabab keidakberwenangan aparat pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum tata pemerintahan yang baik.

  1. 4.      KONSEKUENSI YURIDIS PERBUATAN HUKUM APARAT PEMERINTAHAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM

Dalam ranah Hukum Tata Pemerintahan (bestuursrecht), terdapat 3 (tiga) teori kebatalan (nietig Theory), yakni batal mutlak, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Ketiga teori ini memiliki perbedaan berdasarkan 2 (dua) aspek, yaitu

  1. Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu akibat-akibat hukum yang mengikuti jika terjadi pembatalan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang muncul dan tidak dapat dihindari akibat pembatalan tersebut.
  2. Lembaga atau Pejabat yang berhak menyatakan batal, yaitu mengenai kewenangan pembatalan, dalam arti siapa pejabat yang berhak untuk melakukan proses pembatalan tersebut. Untuk lebih memudahkan kita dalam mengidentifikasi pejabat siapa saja yang memiliki hak untuk membatalkan, maka kita membagi pejabat dalam bentuk yang sangat sederhana, yakni lembaga atau pejabat yudikatif, eksekutif dan legislatif.

Untuk lebih jelasnya, berikut perbandingan dari ketiga teori kebatalan tersebut :[10]

  1. Batal Mutlak (absolute nietig).

Secara prinsip, batal mutlak berakibat semua perbuatan yang pernah dilakukan, dianggap tidak pernah ada. Dalam konteks ini, perbuatan yang dinyatakan tidak pernah ada tersebut, berlaku prinsip fiction theory atau semua orang atau subjek hukum dianggap tahu hukum. Dalam hal batal mutlak ini, yang berhak menyatakan batal batal mutlak hanyalah peradilan dalam Undang-Undang Kehakiman.

  1. Batal Demi Hukum (nietig van recht wege)

Akibat hukumnya ada dua alternatif. Alternatif pertama ialah perbuatan yang sudah dilakukan, dianggap tidak ada atau tidak sah secara hukum, dan alternatif kedua ialah perbuatan yang telah dilakukan, sebagian dianggap sah, dan sebagian lagi dianggap tidak sah. Dalam hal batal demi hukum ini, pejabat yang berhak menyatakan batal atau tidak adalah pihak yudikatif dan eksekutif.

  1. Dapat Dibatalkan (vernietig baar)

Dalam hal ini, dapat dibatalkan memiliki konsekuensi hukum dimana keseluruhan dari perbuatan hukum yang pernah dilakukan sebelumnya, tetap dianggap sah. Artinya, keseluruhan perbuatan di masa lampau tetap menjadi suatu tindakan hukum yang tidak dapat dibatalkan atau tetap berlaku pada masa itu. Adapun pejabat yang berhak membatalkan adalah pihak yudikatif, eksekutif dan legislatif.

Konsekuensi yuridis kewenangan yang tidak sah ialah batal demi hukum, begitu juga dengan konsekuensi yuridis perbuatan hukum aparat pemerintah yang dinyatakan batal demi hukum pada mulanya didasari dengan kewenangan yang tidak sah dan tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan aparat pemerintah dinyatakan sah. Dalam batal demi hukum menurut Muchsan[11] terdapat dua alternatif yakni akibat hukum atau sanksi nya berupa semua perbuatan yang dilakukan dianggap belum pernah ada sehingga segala sesuatunya harus dikembalikan seperti sedia kala atau alternative kedua memakai batal nisbi yakni sebagian perbuatan dianggap sah dan sebagian lagi diputuskan batal.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Dapat dikatakan perbuatan pemerintah yang tidak sah ialah jika suatu perbuatan aparat pemerintah yang tidak berdasar pada syarat-syarat sahnya yang harus dipenuhi oleh suatu ketetapan yang disebutkan seperti pendapat Van der Pot diatas dan juga melupakan asas-asas pemerintahan umum yang baik, sehinggga perbuatan hukum aparat pemerintah itu dinyatakan tidak sah. Begitu juga dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan aparat pemerintah dapat dilihat dari retione material, retione locus dan retione temporis yang merupakan sabab keidakberwenangan aparat pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum tata pemerintahan yang baik.

Konsekuensi yuridis kewenangan yang tidak sah ialah batal demi hukum, begitu juga dengan konsekuensi yuridis perbuatan hukum aparat pemerintah yang dinyatakan batal demi hukum pada mulanya didasari dengan kewenangan yang tidak sah dan tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan aparat pemerintah dinyatakan sah. Dalam batal demi hukum terdapat dua alternatif yakni akibat hukum atau sanksi nya berupa semua perbuatan yang dilakukan dianggap belum pernah ada sehingga segala sesuatunya harus dikembalikan seperti sedia kala atau alternative kedua memakai batal nisbi yakni sebagian perbuatan dianggap sah dan sebagian lagi diputuskan batal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Budiono, 2005. Pengantar Ilmu hukum. Bayumedia Publishing. Malang.

A.Ridwan Halim, 2007. Pengantar Hukum Indonesia dalam Tanya jawab jilid 1. Ghalia Indonesia. Bogor selatan.

C.S.T Kansil, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda, 2010. Teori dan Hukum Konstitusi. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Diana Halim Koentjoro,2004. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Bogor Selatan.

Dudu Duswara Machmudin, 2000. Pengantar Ilmu Hukum sebuah sketsa. PT. Refika Adiatama. Bandung.

Eny Kusdarini. 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Uny Press. Yogyakarta.

E Utrecht, 1986. Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia. Pustaka Tinta Mas. Surabaya

Hartono hadisoeprapto. 2011. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Liberty. Yogyakarta.

Irfan Fachruddin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni. Bandung.

Philipus M.Hadjon, 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Ridwan HR, 2006. Hukum Adminitrasi Negara. RajaGrafindo persada. Jakarta

Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum, Alumni. Bandung.

SF. Marbun, Moh Mahfud MD, 2006. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty. Yogyakarta.

SF. Marbun, 1988, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty. Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Yuda Bakti Ardiwisastra. 2000. Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni. Bandung.

 


[1] Perkuliahan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan pada 11 september 2012

[2] Perkuliahan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan pada 18 september 2012.

[3] Prajudi Atmosudirjo dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya. Hukum Adminitrasi Negara . Jakarta. Rajawali Press. 2006. hlm 99-100

[4] Perkuliahan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan pada 25 September 2012.

[5] H.J  Romeinj dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya. Hukum Adminitrasi Negara . Jakarta. Rajawali Press. 2006. hlm 113-114.

[6] Eny Kusdarini. Dasar-dasar hukum administrasi negara.dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yogyakarta. UNY Press. 2011. Hlm 87

[7] S.F.Marbun dan Moh Mahfug MD. Pokok-pokok hukum adminitrasi negara. Yogyakarta. Liberty.2006. hlm 68.

[8] http///blog.hukum.indonesia.com diakses pada tanggal 6 oktober 2012

[9] Op. Cit Perkuliahan Magister Ilmu Hukum pada 25 September 2012.

[10] E.Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1986. Hlm 109-113.

[11] Op. Cit Perkuliahan Magister Ilmu Hukum pada 25 September 2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: