TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN YANG DILAKSANAKAN OLEH APARAT PEMERINTAH

17 Okt

Oleh :

HELMY BOEMIYA, S.H.

BAB I PENDAHULUAN

  1. A.     Latar Belakang

Pada abad XX telah berkembang dengan pesat tipe negara kesejahteraan (welfare state) yakni suatu tipe kenegaraan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi warganya. Tipe negara ini muncul akibat krisis tahun 1930. Konsepsi negara dengan tipe kesejateraan ini , pertama kali dicetuskan oleh Beveridge, yang merupakan anggota parlemen Inggris, di mana dalam tipe negara kesejahteraan ini mengandung suatu program sosial, dengan perincian antara lain tentang :

  1. Meratakan pendapatan masyarakat.
  2. Usaha kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai meninggal.
  3. Mengusahakan lapagan pekerjaan yang seluas-luasnya.
  4. Pengawasan terhadap upah oleh pemerintah.
  5. Usaha dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah, pendidikan lanjutan atau latihan kerja dan sebagainya.

Negara kita nampaknya ikut juga terpengaruh dan termasuk yang menggunakan konsep negara kesejahteraan. Suau konsekuensi logis dari adanya negara yang bertipe welfare state ini ada campur tangan yang cukup besar dari pihak pemerintah terhadap aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Aspek kehidupan masyarakat seperti aspek sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya tidak terlepas dari campur tangan pemerintah. Di Indonesia hal ini jelas tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 alinea keempat tentang tujuan negara Indonesia yang menyatakan :

“… untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”

Di dalam pembukan alinea keempat itu jelas dinyatakan tujuan Negara Indonesia ialah salah satunya kesejahteraan umum atau kesejahteraan sosial dimana ini sesuai dengan tipe Negara hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan. Tentunya dalam mencapai itu merupakan tugas pemerintah Negara Indonesia yang menyelenggarakan negara yang akan mewujudkan kemakmuran bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Sehingga pemerintah diberi kekuasaan didalam UUDNRI untuk menguasai kekayaan dan segala hal yang bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kemudian hal itu dituangkan di dalam pasal-pasal UUDNRI yang salah satunya terdapat didalam pasal 33 dan 34 tentang perekonomian dan kesejahteran sosial yang berbunyi :

Pasal 33 ayat (1) : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam serta yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 34 ayat (1) : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) : Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Di atas sudah jelas bahwa pemerintah negara Indonesia melalui fungsi aparat pemerintah dituntut untuk mewujudkan kepentingan umum atau rakyat Indonesia agar hidup makmur dan sejahtera. Tentunya hal itu dapat dilakukan dengan perwujudan kefungsian aparat pemerintah yang mampu melayani kebutuhan rakyatnya.

Dalam hukum tata pemerintahan fungsi pemerintah merupakan fungsi pokok yang harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah dan tidak boleh diwakilkan. Setiap negara pasti melaksanakan fungsi ini, sebab pelaksanaan fungsi ini merupakan inti jalannya roda pemerintahan. Kemudian pemerintah juga melakukan fungsi pelayanan yang merupakan fungsi penunjang yang sifatnya pemberian pelayanan umum/pelayanan publik (public service). Fungsi pelayanan disebut juga sebagai fungsi relatif karena apabila fungsi ini tidak dilaksanakan maka roda pemerintahan masih dapat berjalan namun yang terpengaruh adalah perwujudan tujuan negara. Dalam hal ini, penulis tertarik mengkaji mengenai bagaimana tinjauan yuridis tentang pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah ?

BAB II PEMBAHASAN

  1. A.     Pengertian pemerintah dan aparat pemerintah

Istilah pemerintah digunakan dalam dua pengertian. Pertama  dalam arti luas adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politik. Seluruh kekuasaan yang ada dalam suatu negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) . Kedua, dalam arti sempit adalah meliputi kegiatan negara kecuali tugas pembuatan undang-undang dan peradilan yakni melaksanakan undang-undang sebagai penyelenggara negara.

Secara teoritis kekuasaan atau wewenang menyelenggaakan urusan pemerintahan negara umumnya dibedakan  :

  1. Kekuasaan membuat peraturan (statutory legislative power).
  2. Kekuasaan melaksanakan kekuasaan kehakiman (statutory judicial power).
  3. Kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan (statutory adminitratif power).

Di negara belanda istilah pemerintahan yang bersifat eksekutif lazim disebut bestuur. Kegiatan bestuur meliputi seluruh lapangan kegiatan negara setelah dikurangi regering dan rechtspraak.

Muchsan menyatakan bahwa yang dimaksud aparat pemerintahan (dalam arti sempit) adalah para pejabat yang melaksanakan kekuasaan eksekutif. Di negara Indonesia berdasarkan UUDNRI tahun 1945 bentuk aparat pemerintahan dalam arti sempit adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibantu Wakil Presiden dengan para menteri sebagai pembantu presiden beserta pejabat-pejabat bawahan lainnya seperi Gubernur, Bupati dan walikota serta perangkat daerah dan desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan aparat pemerintahan adalah aparat dalam ruang lingkup pemerintah dalam arti sempit (eksekutif).

  1. B.     Tinjauan yuridis tentang pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah

Pemerintahan dalam suatu negara, memiliki peran yang sangat besar dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab negara dalam mencapai tujuan utamanya, yakni kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya yang tertuang di dalam pembukaan UUDNRI Tahun 1945. Muchsan[1] menyatakan fungsi itu adalah tugas, fungsi itu berkaitan dengan hak dan kewajiban  Secara garis besar, aparat pemerintah memiliki 2 (dua) fungsi utama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yaitu :

  1. Fungsi memerintah (besturen functie)

Fungsi memerintah merupakan fungsi pokok yang melekat pada organisasi pemerintah yang menjadi tanggung jawab utama untuk dijalankan. Fungsi pokok ini harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sendiri berdasarkan fungsi masing-masing. Dalam fungsi pokok ini aparat pemerintah harus tampil sendiri atau melaksanakan sendiri.

  1. 2.      Fungsi pelayanan (verzorgen functie)

Fungsi pelayanan merupakan fungsi penunjang yang bersifat relatif. Fungsi ini ditujukan bagi terlaksananya tujuan Negara dalam melayani warga negaranya melalui organ pemerintah dan aparat pemrintah. Di dalam fungsi pelayanan ini aparat melaksanakan amanah undang-undang yang bertujuan agar negara Indonesia sejahtera dan makmur.

Dalam konteks pelaksanaan fungsi pemerintah, pelayanan dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menyiapkan, menyediakan, atau mengurus keperluan warga masyarakatnya. Pelayanan pada dasarnya adalah tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan mengharapkan sesuatu atau tidak mengharapkan sesuatu.

Fungsi pelayanan ini memiliki 3 alternatif yang dapat dilakukan yang terdiri dari :

1)      Aparat pemerintah tampil sendiri dengan dasar hukum hak monopoli

Pelaksanaan dari fungsi pelayanan ini merupakan hak monopoli oleh pemerintah. Dalam artian, bahwa pelayanan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, sebagai hak dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hak monopoli ini memiliki dasar hukum, khusunya yang tertuang dalam UUDNRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1,2,3), yang pada prinsipnya Negara menguasai cabang-cabang penting dan segala sumber daya alam di negara indonesia ini dan kemudian dipergunakan sepenuhnya dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kata-kata dikuasai itulah yang memaknai hak monopoli, dan digunakan untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Contohnya ialah Sembilan bahan pokok (sembako) yang disalurkan oleh BULOG sebagai kebutuhan pokok masyarakat dikuasai negara merupakan amanah dari konstitusi. begitu juga dengan penguasaan negara berupa badan-badan usaha milik negara (BUMN) seperti PLN, PDAM, PERTAMINA, PT. KAI, dll.

Hak monopoli yang diberikan oleh UUDNRI pada pemerintah memiliki tujuan utama dalam 2 (dua) aspek penting, yaitu :

  1. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara merata. Dengan adanya monopoli, maka harga-harga kebutuhan pokok masyarakat akan lebih terjangkau, dikarenakan hak penentuan pengelolaan yang sepenuhnya ditangan pemerintah. Melalui monopoli, pemerintah dapat melakukan proses pemberian keringanan harga bagi masyarakat melalui subsidi dan lainnya. Sehingga kaya atau miskin dapat merasakan atau melengkapi kebutuhannya.

Contoh : kebutuhan akan air, listrik, sandang, pangan dan papan.

  1. Agar supaya harga terjangkau oleh taraf standard ekonomi rakyat. Melalui monopoli, maka pemerintah akan lebih mudah mengontrol harga dan persediaan. Dengan demikian, distribusi kebutuhan pokok masyarakat akan lebih mampu ditangani dengan baik secara merata dan adil.

Contoh : pemeritah memberikan subsidi BBM pada rakyat.

Namun demikian, meski pelayanan melalui monopoli ini dianggap positif dan menguntungkan, akan tetapi bentuk pelayanan tersebut juga mempunyai dampak negatif, yaitu kecenderungan tingkat pelayanan yang tidak maksimal dan terkesan seadanya dan acap kali menurun. Hal ini dikarenakan tidak adanya persaingan pelayanan yang tentu saja akan memacu tingkat kualitas pelayanan. Tidak adanya motivasi pelayanan. Namun diusahakan unsur negatif itu harus ditekan dan dikurangi.

2)      Aparat pemerintah tampil bersama-sama dengan swasta dengan dasar hukumnya berupa kerja sama atau pemberian subsidi

Bentuk pelayanan ini merupakan model kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Secara prinsip, pihak pemerintah membuka peluang dalam bentuk pelayanan kerjasama ini bersama swasta, agar pelayanan kepada warga masyarakat dapat berjalan dengan lancar, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dikarenakan pemerintah butuh bantuan agar negara yang seluas ini dapat teratasi dengan baik segala permasalahannya.

Contoh : di dalam dunia pendidikan pemerintah bekerja sama dengan swasta berupa pemberian ijin mendirikan TK, SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MAN, PT untuk ikut mencerdaskan bangsa.

Dampak positif dari bentuk pelayanan kerjasama ini tentu saja akan mampu memberikan peluang bagi pemerintah dalam menutupi tingkat pelayanan yang selama ini dianggap kurang. Melalui swasta juga, maka kompetisi pelayanan akan menjadi lebih luas, sehingga dapat menyediakan ruang dan pilihan bagi masyarakat dalam hal kualitas pelayanan. Akan tetapi, perlu untuk ditegaskan disini bahwa, aktivitas pola kerjasama dengan pihak swasta, tetap memberikan akses kepada pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi jalannya praktek pelayanan yang dilakukan, melalui pola kerjasama antar kedua belah pihak. Artinya pemerintah dan swasta harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan agar tidak menyimpang atau swata tetaplah mengikuti aturan main yang berlaku

3)      Swasta tampil sendiri dasar hukum perijinan

Pelayanan ini dapat dianggap sebagai bentuk pelayanan tunggal yang dijalankan oleh pihak swasta, tanpa campur tangan pemerintah. Secara prinsip, pelayanan oleh pihak swasta ini terjadi akibat adanya proses pemberian ijin oleh pemerintah, melalui ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Ijin inilah yang kemudian menjadi dasar hukum bagi pihak swasta dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat

Perijinan terbagi dalam empat (4) macam sebagai berikut :

1)      Ijin dalam arti sempit (Verginning), yaitu pemerintah yang sebenarnya acuh terhadap aktivitas warganya, tetapi karena alasan tertentu, maka pemerintah dituntut untuk mengatur hal tersebut melalui izin agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi negara dan masyarakat.

Contoh : ijin mendirikan bangunan rumah sebenarnya pemerintah hanya mendorong, namun demi menjaga ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan sehingga pemerintah memberikan ijin pembangunan rumah tersebut.

Intinya campur tangan pemerintah ialah berupa perijinan.

2)      Dispensasi (Dispencatie), yaitu sikap pemerintah tegas melarang tetapi dengan alasan tertentu, larangan itu tidak diberlakukan terhadap subyek hukum tertentu.

Contoh : minuman keras, sebenarnya dilarang baik oleh agama, tetapi untuk hotel-hotel berbintang minuman keras boleh diperjual-belikan, karena diberi dispensasi dengan pemikiran hotel tersebut bertaraf internasional sehinga budayanya pun internasional.

Namun dalam memberikan dispensasi pemerintah pilih-pilih, maksudnya tidak sembarangan memberikan karena pada prinsipnya dispensasi aturannya tegas dilarang.

3)      Konsesi (Consentie), yaitu perijinan khusus yang diberikan pemerintah pada lenaga-lemabaga. Yang diberikan khusus pada badan hukum public atau privat. Pemberian izin kemudian menjadi hak pengelolaan dan pemanfaatan terhadap hal tertentu, sepanjang memberikan nilai positif bagi kepentingan masyarakat pada umumnya.

Contoh : hak penggunaan hutan yang dikeluarkan oleh dinas kehutanan memberikan ijin kepada suatu perseroan terbatas (PT) untuk perkebunan sejumlah berapa hektare.

4)      Lisensi (Licentie), yaitu merupakan perijinan, yang diijinkan ialah peralihan monopoli yang dilimpah. Pelimpahan itu yang berbentuk lisensi.pada hakekatnya perijinan yang melimpahkan hak monopili pemerintah terhadap swasta

Contoh : Honda mendapat lisensi dari  ASTRA Indonesia

Disinilah makna penting dari peran dan fungsi pemerintah dalam melayani warga negaranya. Dimana pemerintah ditugaskan untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin agar tujuan Negara yang dituagkan dalam pembukaan UUDNRI Tahun 1945 dapat tercapai sesuai dengan yang dikehendaki bersama oleh para pendiri bangsa dan kita semua.

Mengenai pelayanan dari pemerintah tentunya dalam mewujudkan hasil yang baik dalam hukum tata pemerintahan, aparat pemerintah diwajibkan berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu : asas kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan dalam mengambil keputusan, bertindak cermat, motivasi, larangan untuk mencampuradukkan kewenangan atau penyalahgunaan wewenang, permainan yang layak, keadilan dan kewajaran, menanggapi pengharapan yang wajar, meniadakan akibat-akibat suatu keputusan batal, perlindungan atas pandangan hidup, asas kebijaksanaan, penyelengaraan kepentingan umum.

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN

Dari pembahasan makalah yang diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Di tinjau secara yuridis pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dapat dilakukan dengan tiga (3) alternatif yakni :

  1. Aparat pemerintah tampil sendiri dengan dasar hukum hak monopli
  2. Aparat pemerintah tampil bersama-sama dengan swasta dan dasar hukumya kerjasama atau pemberia bantuan subsidi.
  3. Swasta tampil sendiri dengan dasar hukum perijinan yang terdiri dari empat (4) macam yakni :
    1. Ijin dalam arti sempit (verginning), yang pada prinsipnya pemerintah acuh namun karena terpaksa alasan tertentu memberikan ijin.
    2. Dispensasi (Dispencatie), yang pada prinsipnya aturannya tegas dilarang namun karena alasan tertentu diberikan dispensasi.
    3. Konsesi (Consentie), yang pada prinsipnya perijinan khusus yang diberikan pada badan hukum publik atau privat.
    4. Lisensi (Licentie), yang pada prinsipnya perijinan yang melimpahkan hak monopoli.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Budiono, 2005. Pengantar Ilmu hukum. Bayumedia Publishing. Malang.

A.Ridwan Halim, 2007. Pengantar Hukum Indonesia dalam Tanya jawab jilid 1. Ghalia Indonesia. Bogor selatan.

C.S.T Kansil, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Diana Halim Koentjoro,2004. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Bogor Selatan.

Dudu Duswara Machmudin, 2000. Pengantar Ilmu Hukum sebuah sketsa. PT. Refika Adiatama. Bandung.

Eny Kusdarini. 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Uny Press. Yogyakarta.

E Utrecht, 1986. Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia. Pustaka Tinta Mas. Surabaya

Hartono hadisoeprapto. 2011. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Liberty. Yogyakarta.

Irfan Fachruddin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni. Bandung.

Muchsan, 1981. Beberapa catatan penting hukum administrasi negara dan peradilan administrasi negara di Indonesia. Liberty jogjakarta

Philipus M.Hadjon, 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Ridwan HR, 2006. Hukum Adminitrasi Negara. RajaGrafindo persada. Jakarta

Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum, Alumni. Bandung.

SF. Marbun, Moh Mahfud MD, 2006. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty. Yogyakarta.

SF. Marbun, 1988, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty. Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Yuda Bakti Ardiwisastra. 2000. Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni. Bandung.


[1] Dalam perkuliahan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mata kuliah hukum tata pemerintaha pada tanggal 9 oktober 2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: