Tinjauan Yuridis serta Konsekuensi Berlakunya Suatu Produk Hukum Yang Tidak Memiliki Sifat Sosiologis

27 Nov

Oleh : Helmy Boemiya S.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia jelas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI) alinea ke IV (empat) . Dalam alinea ke IV (empat) itu disebutkan bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejaterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Dengan tujuan negara yang sangat mulia itu pemerintah Indonesia tentunya memerlukan produk hukum yang baik untuk mewujudkan  tujuan negara Indonesia.

Di dalam hukum tata pemerintahan yang menjadi objek kajian hukum tata pemerintahan yakni pemerintah, aspek untuk membahas pemerintah ada 5 (lima) aspek yakni aspek struktur organisasi, kewenangan aparat pemerintah, fungsi/kefungsian aparat pemerintah, produk hukum yang dihasilkan, sarana yang diperlukan dan pengawasan (sistem pengawasan). Yang menarik dalam beberapa aspek tersebut ialah mengenai produk hukum yang dihasilkan aparat pemerintah dalam menyelenggarakan negara utamanya fungsi pemerintah yang pokok dan fungsi pelayanan.

Akhir-akhir ini banyak sekali perorangan ataupun kelompok yang mengajukan permohonan uji materiil (yudicial review) suatu produk hukum undang-undang (UU) yang bertentangan dengan UUDNRI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian juga tidak sedikit orang atau kelompok yang mengajukan permohonan uji materiil (yudicial review) suatu produk hukum di bawah UU seperti peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres) dan peraturan daerah (perda) ke Mahkamah Agung (MA). Banyak alasan dari para pemohon itu yang menyatakan bahwa produk hukum tersebut bertentangan dengan ideologi bangsa kita yakni Pancasila dan UUDNRI serta menandakan bahwa suatu produk hukum itu hasilnya kurang baik di masyarakat sehingga masyarakat merasa produk hukum tersebut tidak dapat diterima ditengah-tengah masyarakat atau tidak dipatuhi dikarenakan para pembuat produk hukum itu tidak berlandaskan pada syarat berlakunya suatu produk hukum yang baik.

Utamanya di dalam hukum tata pemerintahan banyak sekali produk hukum yang dihasilkan oleh aparat pemerintah. Namun baik produk hukum yang berupa peraturan (regeling) maupun keputusan (beschikking) tidak bersandarkan pada syarat-syarat pembentukan produk hukum yang baik. Sehingga sering kali banyak kita jumpai di daerah-daeah suatu produk hukum yang berupa perda tidak berjalan dengan sebagai mana mestinya. Atau bisa dikatan dalam bahasa lain para pembuat prduk hukum tersebut asal-asalan atau abal-abal. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak mematuhi produk hukum tersebut karena tidak memenuhi rasa keadilan serat kesadaran yang ada di masyarakat.

Menurut Prof Muchsan, negara hukum kita bergerak dinamis, peranan produk-produk hukum pemerintah sangat dominan karena hukum berperan sebagai panglima. Cara membuat produk hukum yang baik ialah yang bersifat populis artinya berpihak kepada kepentingan rakyat.

Kemudian suatu produk hukum yang baik tentunya akan berlaku dengan baik artinya daya ikta dan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum itu sangat tinggi dan tahan lama.  Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul “Legal Theory” dikatakan bahwa produk hukum yang baik itu mempunyai sifat berlaku secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

Bersifat filosofis artinya produk hukum itu mencerminkan filosofis suatu bangsa atau negara tersebut. Bersifat sosiologis ialah produk hukum itu harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana hukum itu berlaku. Bersifat yuridis ialah produk hukum itu tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, penulis tertarik mengkaji mengenai tinjauan yuridis serta  konsekuensi berlakunya suatu produk hukum yang tidak memiliki sifat sosiologis. Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

B.     Rumusan Masalah

  1. Bagaimana tunjauan yuridis serta konsekuensi berlakunya suatu produk hukum yang tidak memiliki sifat sosiologis ?

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Produk Hukum yang dihasilkan oleh Aparat Pemerintah

Menurut teoritis produk hukum yang dapat dihasilkan ialah :

1)      Regeling (peraturan) adalah produk hukum tertulis dibawah undang-undang yang diproduksi atau dibuat dari pejabat tata usaha negarayang fungsinya mempunyai daya ikat atau materinya sebagaian atau seluruh wilayah teritorial tersebut.

2)      Beschikking (keputusan) adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat tata usaha negara dan mendasarkan diri terhadap peraturan perundang-undangan tertentu, bersifat konkrit, individual dan final.

Di Indonesia dalam membuat suatu produk hukum para pejabat tata usaha negara juga harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Prof Muchsan asas-asas tersebut yang wajib hanya 5 (lima) yakni :

  1. Asas kepastian hukum
  2. Asas permainan yang layak/patut
  3. Asas kecermatan
  4. Asas keseimbangan
  5. Asas ketetapan dalam mengambil sasaran

Di dalam pemerintahan yang paling berperan dalam memutar atau menjalankan roda pemerintahan yang paling dominan berbentuk keputusan. Yang berbentuk keputusan lebih banyak menajalankan fungsi pemerintahan. Keputusan syarat pertama harus sah, untuk sahnya suatu keputusan harus terpenuhi 2 kelompok persyaratan yaitu :

1)      Persyaratan yang bersifat material, yakni persyaratan yang berkaitan dengan isi atau substansi materi yang terdiri dari :

  1. Keputusan dibuat oleh pejabat yang berwenang.
  2. Di dalam pembuatannya tidak mengalami kekurangan yuridis.
  3. Tujuan dari keputusan harus sama dengan tujuan yang dikehendaki dari peraturan yang mendasari.

2)      Persyaratan yang bersifat formil, yakni persyaratan yang berkaitan dengan instansi dan bentuk yang terdiri dari :

  1. Keputusan bentuknya harus sama.
  2. Proses pembuatannya harus sama dengan proses yang dikehendaki aturan dasarnya.
  3. Semua persyaratan yang khusus yang dikehendaki oleh aturan dasarnya.
  1. 2.      Pembuatan Produk Hukum Yang Berkualitas

Cara membuat produk hukum yang baik/metode yang baik itu harus bersifat populis artinya berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam membuat suatu produk hukum atau Keputusan Tata Usaha Negara, ada beberapa metode yang perlu diperhatikan oleh pembuat keputusan, yaitu:

  1. Materiele theorie oleh Leopold Pospisil dalam bukunya yang berjudul Anthropological of law. Teori ini memiliki 3 (tiga) kerangka berfikir, yaitu:
  2. a.      Produk hukum dalam suatu negara dapat dikembangkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu:

1)      Hukum yang dibuat oleh penguasa (made in authority) atau hukum tertulis (authoritarian law).

2)      Hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat atau hukum yang tidak tertulis, adat dan konvensi (common law).

  1. b.      Dua kelompok hukum diatas memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi kelebihan dan kekurangan itu berbanding terbalik, seperti yang dibandingkan dibawah ini:

1)      Kelebihan dari hukum yang dibuat oleh penguasa atau hukum tertulis (authoritarian law) adalah memiliki kepastian hukum (legal security high) dan daya paksa yang tinggi artinya setiap lahir peraturan pasti mengikat. Sedangkan kekurangannya adalah bersifat statis dan obyektifitas keadilannya sulit terwujud padahal salah satu tujuan hukum ialah keadilan sebab hukum yang digunakan melalui kaca mata penguasa.

2)      Kelebihan dari hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis (common law) adalah bersifat dinamis dan obyektifitas keadilannya mudah terwujud karen hukum berasala dari masyarakat dan melalui kaca mata masyarakat. Sedangkan kekurangannya adalah memiliki kepastian hukum serta daya paksa yang rendah, sewaktu-waktu masyarakat bosan maka akan ditinggalkan peraturan tersebut.

  1. c.       Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa produk hukum yang baik adalah produk hukum yang materinya sebanyak mungkin diambil dari common law (masyarakat) tetapi wadahnya di beri bentuk authoritarian law.
    1. Formelle theorie oleh Rick Dikerson dalam bukunya Legal drafting theory. Teori ini menjelaskan bahwa suatu produk hukum yang baik harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu:
      1. a.      Tuntas mengatur permasalahannya. Artinya di dalam membuat suau produk hukum tersebut harus tuntas permasalahannya dan menyeluruh sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama seperti KUHP, KUHPerdata.
      2. b.      Sedikit mungkin memuat ketentuan delegasi undang-undang (delegatie van wetgeving). Makksudnya diusahakan sedikit mungkin jangan memberikan delegasi wewenangnya sendiri seperti pajak kendaraan bermotor diatur di dalam perda tarif pajak kendaraan bermotor akan diatur lebih lanjut dalam aturan Bupati.
      3. c.       Jangan sampai memuat ketentuan yang bersifat elastis. Maksudnya dalam membuat produk hukum hindari pasal karet, pasal yang tidak jelas pengaturannya.
    2. Filosofische thoerie oleh Jeremy Bentham dalam bukunya Legal theory. Teori ini menjelaskan bahwa suatu produk hukum yang baik harus memiliki 3 (tiga) sifat berlaku secara komulatif, yaitu:
      1. a.      Berlaku secara filosofis :

Produk hukum harus mencerminkan falsafah hidup suatu bangsa misal bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

  1. b.      Berlaku secara sosiologis

Mencerminkan kesadaran hukum masyarakat serta menyesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana ukum itu berlaku.

  1. c.       Berlaku secara yuridis.

Hukum diibaratkan sebagai tombak yang memiliki dua ujung runcing, yaitu adil dan benar. Adil adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Benar adalah kecocokan antara peraturan dan perbuatan. Adil belum tentu benar, benar belum tentu adil, apabila adil dan benar bertemu, maka disebut dengan damai. Sehingga benar dan adil harus dikombinasikan agar cocok.

Jika suatu keputusan atau produk hukum dibuat dengan mengacu pada salah 3 (tiga) metode pembuatan produk hukum diatas, maka pastilah keputusan atau produk hukum yang diciptakan dapat memenuhi seegala kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur dapat terwujud karena produk hukum berjalan baik dan lancar.

  1. 3.      Konsekuensi yuridis berlakunya suatu produk hukum yang tidak memiliki sifat sosiologis.

 

Seperti kita ketahui di atas bahwa di dalam teori terdapat cara atau metode untuk membuat produk hukum yang baik menurut Leopold Pospisil produk hukum yang baik adalah produk hukum yang materinya sebanyak mungkin diambil dari common law (masyarakat) tetapi wadahnya di beri bentuk authoritarian law. Kemudian menurut Formelle theorie oleh Rick Dikersoern dan terakhir ialah Filosofische thoerie oleh Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa suatu hukum dapat berlaku lama dan di patuhi oleh masyarakat jika memiliki sifat filosofis, sosiologis dan yuridis.

Jika suatu produk hukum ada yang tidak memiliki salah satu dari sifat berlakunya produk hukum makan dapat dikatakan produk hukum itu produk hukum yang kurang baik. Karena jika tidak mengandung sifat sosiologis  produk hukum itu dibuat tanpa melihat keadaan yang ada di masyarakat sehingga dalam pembuatannya hanya asal-asalan, abal-abal dan rekayasa. Akibtanya suatu produk hukum tersebut tidak efektif berlakunya di masyarakat serta daya ikat masyarakat sangatlah rendah.

Menurut Prof Muchsan di dalam pembuatan suatu perda yang dilakukan terlebih daulu ialah mensurvei lokasi atau lapangan mengenai masyarkat tersebut sehingga dapat menyerap aspirasi dari masyarakat dan yang diinginkan masyarakat itu bagaimana. Jika produk hukum itu berasal dari masyarakat maka dengan sendirinya masyarakat akan mematuhinya.

Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanyalah berlaku secara yuridis tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis. Ketidaktaatan asas dan keterbatasan kapasitas daerah dalam penyusunan produk hukum yang demikian ini yang dalam banyak hal menghambat pencapaian tujuan otonomi daerah. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat akan sangat menentukan aspek keberlakuan hukum secara efektif. Dan tujuan pemerintah akan sulit terwujud jika masyarakat tidak berpartisipasi.

Roscoe Pound (1954) menyatakan bahwa hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat harus senantiasa memajukan kepentingan umum. Kalimat “hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat” menandakan konsistensi Pound dengan pandangan ahli-ahli sebelumnya seperti Erlich maupun Duguit. Artinya hukum harus dilahirkan dari konstruksi hukum masyarakat yang dilegalisasi oleh penguasa. Ia harus berasal dari konkretisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemajuan pandangan Pound adalah pada penekanan arti dan fungsi pembentukan hukum. Disinilah awal mula dari fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial yang terkenal itu.

Dari pandangan Pound ini dapat disimpulkan bahwa unsur normatif dan empirik dalam suatu peraturan hukum harus ada; keduanya adalah sama-sama perlunya. Artinya, hukum yang pada dasarnya adalah gejala-gejala dan nilai-nilai yang dalam masyarakat sebagai suatu pengalaman dikonkretisasi dalam suatu norma-norma hukum melalui tangan para ahli-ahli hukum sebagai hasil rasio yang kemudian dilegalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh negara. Yang utama adalah nilai-nilai keadilan masyarakat harus senantiasa selaras dengan cita-cita keadilan negara yang dimanifestasikan dalam suatu produk hukum.

Pandang Pound merupakan bagaimana suatu produk hukum tersebut harus memiliki sifat sosiologis, kemudian dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai sarana social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :

1. Hukumnya sendiri.

2. Penegak hukum.

3. Sarana dan fasilitas.

4. Masyarakat.

5. Kebudayaan.

Konsekuensi yuridis berlakunya suatu produk hukum yang tidak memiliki sifat sosiologisialah produk hukum itu tidakdapat bertahan lama dan daya ikat kepada masyarakat sangat lemah kemudian efektivitas hukum tidak efektif sehingga suatu produk hukum tersebut berlakunya di masyarakat rendah, kenudian produk hukum tersebut dapat dipermasalahkan atau di mohonkan untuk di uji materii ke pengadilan tata usaha negara atau Mahkamah Agung untuk tidak berlaku lagi/produk hukum tersebut dibatalkan dan produk hukum tersebut di review.

Jadi suatu produk hukum harus memenuhi teori dalam pembuatan produk hukum yang baik supaya produk hukum tersebut baik dan lancar dan efektifitas hukumnya berlaku efektif. Produk hukum yang bersifat filosofis, sosiologis dan yuridis contohnya ialah Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang berlaku higga saat ini. sehingga suatu produk hukum sangat penting untutk memiliki sifat sosiologis.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari pembahasan makalah yang diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

cara atau metode untuk membuat produk hukum yang baik menurut Leopold Pospisil produk hukum yang baik adalah produk hukum yang materinya sebanyak mungkin diambil dari common law (masyarakat) tetapi wadahnya di beri bentuk authoritarian law. Kemudian menurut Formelle theorie oleh Rick Dikersoern yang berpendapat dalam membuat produk hukum haruslah Tuntas mengatur permasalahannya, sedikit mungkin memuat ketentuan delegasi perundang-undangan, jangan sampai memuat ketentuan yang bersifat elastis  dan terakhir ialah Filosofische thoerie oleh Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa suatu hukum dapat berlaku lama dan di patuhi oleh masyarakat jika memiliki sifat filosofis, sosiologis dan yuridis.

Konsekuensi yuridis berlakunya suatu produk hukum yang tidak memiliki sifat sosiologisialah produk hukum itu tidakdapat bertahan lama dan daya ikat kepada masyarakat sangat lemah kemudian efektivitas hukum tidak efektif sehingga suatu produk hukum tersebut berlakunya di masyarakat rendah, kenudian produk hukum tersebut dapat dipermasalahkan atau di mohonkan untuk di uji materii ke pengadilan tata usaha negara atau Mahkamah Agung untuk tidak berlaku lagi/produk hukum tersebut dibatalkan dan produk hukum tersebut di review.

DAFTAR PUSTAKA

Eny Kusdarini. 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Uny Press. Yogyakarta.

E Utrecht, 1986. Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia. Pustaka Tinta Mas. Surabaya

Irfan Fachruddin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni. Bandung.

Muchsan, 1981. Beberapa catatan penting hukum administrasi negara dan peradilan administrasi negara di Indonesia. Liberty. Yogyakarta.

Philipus M.Hadjon, 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Ridwan HR, 2006. Hukum Adminitrasi Negara. UII Press. Yogyakarta

Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum, Alumni. Bandung.

SF. Marbun, Moh Mahfud MD, 2006. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty. Yogyakarta.

SF. Marbun, 1988, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty. Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

http://studihukum.blogspot.com/2011/01/urgensi-partisipasi-publik-dalam.html (diakses tanggal 25 November 2012)

http://taheggaalfath.blogspot.com/2011/09/efektivitas-hukum-dalam-masyarakat.html (diakses tanggal 25 November 2012)

http://rudy.fhunila.ac.id/?m=200803/pembentukan-peraturan-desa(diakses tanggal 25 November 2012)

http://studihukum.blogspot.com/2011/01/keputusan-tata-usaha-negara-2-syarat_20.html (diakses tanggal 25 November 2012)

http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/16/tolok-ukur-indikator-dan-parameter-kesalahan-perda/ (diakses tanggal 25 November 2012)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: