CONTOH PRODUK HUKUM YANG BERBENTUK PERATURAN

3 Des

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 23 TAHUN 2012

 

TENTANG

 

LARANGAN PERJUDIAN DALAM DAERAH

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN

Menimbang :

  1. Bahwa Perjudian merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang mempunyai dampak negatif terhadap sendi-sendi moral kehidupan masyarakat.
  2. Bahwa dalam upaya memepertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur akhlakul karimah dalam kehidupan masyarakat, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam rangka mencegah dan memberantas Perjudian di Kabupaten Bangkalan.
  3. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Perjudian dalam Daerah.

Mengingat :   

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127).
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54.
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor76.
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Memperhatikan :

  1. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Bangkalan tentang haram hukumnya berjudi.
  2. Fatwa PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Bangkalan tentang larangan berjudi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG        LARANGAN PERJUDIAN DALAM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

            Dalam Perturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.
  3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
  5. Pejabat adalah Pejabat yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan DPRD.
  7. Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka atau segala permainan dengan menggunakan uang dan atau sejenisnya sebagai taruhan atau menjanjikan mengadakan taruhan baik berupa uang atau benda dan atau sejenisnya, termasuk permainan ketangkasan dengan peralatan elektronik maupun tidak maupun pembelian kupon baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan atau memenangkan suatu tebakan atau permainan.
  8. Maksiat adalah setiap tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat istiadat, baik yang belum atau telah diatur oleh peraturan perundang-undangan .
  9. Penerbitan dan penyiaran yang mengajak untuk berbuat maksiat adalah penerbitan dan penyiaran yang menyajikan cerita gambar, poster, spanduk dan siaran yang berbentuk bujukan, ajakan untuk melakukan perbuatan berjudi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat.
  10. Tim Pengawasan dan Penerbitan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang beranggotakan Dinas / Instansi / Unit Kerja di daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban Perjudian dan pornografi serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

 

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

1)      Ruang lingkup larangan Perjudian dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Perjudian

2)      Dalam hal kegiatan dan perbuatan sebagaiman dimaksud ayat (1) Pasal ini telah diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkannya termasuk ancaman hukumannya tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

 

Pasal 3

Pengaturan larangan Perjudian dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

  1. Menerapkan sungguh-sungguh prinsip masyarakat yang religius dan berakhlakul karimah.
  2. Melindungi masyarakat terhadap berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan Perjudian.
  3. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan atau perbuatan Perjudian.
  4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas kegiatan dan atau perbuatan Perjudian.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 4

Barang siapa melakukan Perjudian diancam dengan hukuman pidana

 

Pasal 5

Barang siapa dengan sengaja atau memberi kesempatan kegiatan perjudian, sendiri-sendiri maupun bersama-sama baik sebagai mata pencaharian maupun kesenangan untuk melakukan perbuatan Perjudian diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 6

1)   Barang siapa secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjadikan sebagai mata pencaharian maupun kebiasaan menyediakan tempat-tempat dan atau sarana lainnya untuk memudahkan terjadinya Perjudian diancam dengan hukuman pidana.

2)   Barang siapa secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengeksploitasi anak-anak

dalam kegiatan perjudian diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 7

Barang siapa secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan menawarkan, menghubungkan dan menyediakan sarana dan atau peralatan atau mempermudah perbuatan Perjudian diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 8

Barang siapa menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan Perjudian, diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 9

Barang siapa menerbitkan dan atau menyiarkan serta menyampaikan atau mengedarkan berita, gambar, poster, spanduk dan siaran melalui media cetak dan atau media elektronik berisi berupa kegiatan yang berhubungan dengan Perjudian diancam dengan hukuman.

BAB IV

PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

1)      Kepala Daerah berkewajiban mengeluarkan surat perintah kepada dinas/instansi/unit kerja yang ditunjuk untuk menutup tempat dan atau bangunan serta sarana lainnya yang nyata-nyata berdasarkan bukti permulaan diduga keras telah digunakan sebagai tempat melakukan Perjudian.

2)      Penutupan tempat dan atau bangunan serta sarana lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku di semua tempat dan atau bangunan tersebut disalahgunakan untuk kegiatan Perjudian.

3)      Untuk melaksanakan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibentuk TIM Pencegahan Pemberantasan Perjudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

1)      Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Perjudian merupakan hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan kehidupan yang bebas maksiat

2)      Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiaban melaporkan kepada pejabat yang berwenang terdekat dari tempat kejadian,apabila mengetahui diduga adanya perbuatan Perjudian.

3)      Jika pelaku perbuatan Perjudian tertangkap tangan oleh warga masyarakat,maka wajib menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang terdekat, untuk diproses sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4)      Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini.

5)      Masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok dilarang melakukan tindakan menghakimi orang atau kelompok yang diduga melakukan perbuatan Perjudian.

6)      Warga masyarakat dapat menyatakan keberatan dan pernyataan tidak puas atas kelalaian atau keterlambatan pejabat yang berwenang dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor.

7)      Tata cara peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Perjudian diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Kepala Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan atau lembaga / badan / instansi yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan Perjudian.

 

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 13

1)      Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2)      Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:

  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian.
  3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  4. Melakukan pennyitaan benda atau surat menyurat.
  5. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang.
  6. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi.
  7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
  8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

1)      Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

2)      Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

3)      Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terhadap pelaku Perjudian dikenakan sanksi dengan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

 

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 03 Mei 2012

BUPATI BANGKALAN

ttd/cap

HELMY BOEMIYA, S.H.LL.M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012 NOMOR 48

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR  23  TAHUN 2012

TENTANG

LARANGAN PERJUDIAN

I.    PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan yang berpedoman pada norma-norma yang berlaku dimasyarakat baik norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum yang sesuai dengan kearifan local yang berbeda-beda di setiap daerah. Utamanya Kabupaten Bangkalan yang terkenal dengan kota santri yang religius terdiri dari banyak pesantren-pesantren yang memegang teguh nilai-nilai agama dan kesusilaan sehingga perlu mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan kerusakan moral dan etika yang telah terbangun kuat dan mengakar di kehidupan masyarakat Bangkalan.

Upaya mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur akhlakul karimah dalam kehidupan masyarakat, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam rangka mencegah dan memberantas Perjudian di Kabupaten Bangkalan. Maka diperlukannya suatu aturan formal yang tegas melarang adanya perjudian.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlandaskan Pancasila dan religius harus didukung situasi dan kondisi yang tertib, aman dan tenteram. Kondisi itu dapat terwujud apabila seluruh komponen masyarakat berpartisipasi mewujudkannya, dengan adanya peran serta masyarakat maka semua akan berjalan dengan baik dan lancar.

Ketentuan tentang larangan perjudian di Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat menekan hal-hal yang tidak berguna dan menghambur-hamburkan nafkah keluarga yang di dapat dengan sulit dan mengurangi kriminalitas yang terjadi di masyarakat akibat negatif dari perjudian.

Pengaturan mengenai larangan perjudian sangat diperlukan demi menjaga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan rezeki yang alal dan sesuai dengan jalan yang lurus yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di pihak lain adanya pengaturan tersebut untuk memberikan dasar hukum bagi Aparatur Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai kondisi masyarakat akan kepentingan hukum itu sendiri.

2 Tanggapan to “CONTOH PRODUK HUKUM YANG BERBENTUK PERATURAN”

  1. Sii Stroberry April 4, 2013 pada 11:34 pm #

    mas boe,, tolong di postingkan Perda DPRD Bangkalan nomor 7 tahun 2012 yaa tentang TATIP DPRD Bangkalan ,tengs mas yaa

    • boeyberusahasabar Mei 24, 2013 pada 1:25 pm #

      mau dibuat apa di atas tu hanya contoh kemudian aq ganti nama orgnya kok

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: