Diperbolehkannya Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor untuk Pemihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Progresif

8 Jan

Diperbolehkannya Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor untuk Pemihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Progresif

oleh : Helmy Boemiya, SH

A.    Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia masih amburadul utamanya permasalahan mengenai daftar pemilih tetap (DPT) yang banyak di persoalkan oleh para calon peserta pemilu baik di tahun 2004 dan 2009. Hal ini tentu saja mengurangi semaraknya pesta demokrasi rakyat Indonesia. Komisi pemilihan umum (KPU) yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemilu masih banyak kekurangan dan terus disempurnakan agar tidak selalu menjadi kambing hitam jika ada permasalahan pemilu.

Contoh kasus buruknya penyelenggaraan pemilu ialah pada pemilu 2009, dimana proses penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) oleh KPU tidak sesuai, banyak sekali orang yang tidak dapat menggunakan hak untuk memilih, banyak juga yang namanya tercantum lebih dari satu dan banyaknya pemilih fiktif. Lebih parah dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) pada tahun 2009 dimana kedua pasangan calon Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto mengancam akan mengundurkan diri jika masalah DPT belum diselesaikan dengan baik oleh KPU[1].

Padahal di Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 telah disebut mengenai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadalian sosial[2]. Tentunya di UUDNRI Tahun 1945 juga diatur mengenai hak seseorang untuk memilih, sehingga bagaimanapun negara harus menjaga dan menjamin seluruh rakyatnya untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan wakilnya dan pemimpinnya di pemerintahan Indonesia. Menurut Moh. Mahfud MD[3], Permasalahan tersebut sangat membahayakan sebuah pesta demokrasi seandainya kedua pasangan calon tersebut benar-benar mengundurkan diri dan negara terancam kacau/chaos, sehingga dibutuhkannya suatu terobosan hukum yakni hukum Progresif untuk mendapatkan solusi yang tepat, hukum Progresif itulah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani permohonan pengujian undang-undang (PUU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu pilpres sehingga dalam putusannya MK memperbolehkannya penggunaan kartu tanda penduduk KTP/Paspor yang masih berlaku bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Hukum progresif diperkenalkan oleh begawan hukum terkenal yakni Prof Satjipto Rahardjo. Hukum progresif merupakan hasil perenungan bertahun-tahun mengenai buruknya hukum yang ada di Indonesia serta cara mengatasinya bagaimana. Hukum Progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum Progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia[4].

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis tertarik mengkaji mengenai bagaimanakah diperbolehkannya penggunaan kartu tanda penduduk (KTP)/Paspor untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif Hukum Progresif ?

B. Latar belakang terciptanya dan karakteristik Hukum Progresif

Latar belakang terciptanya teori hukum progresif  berawal dari kegelisahan Prof Satjipto Rahardjo mengenai 60 tahun usia negara hukum , terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehiduapan hukum yang lebih baik, maka di batinnya Satjipto Rahardjo berkata[5]:

“Saya merasakan suatu kegelisahan sesudah merenungkan lebih dari 60 tahun usai negara hukum Republik Indonesia. Berbagai rencana nasional telah dibuat untuk mengembangkan hukum di negeri ini, tetapi tidak juga memberikan hasil yang memuaskan bahkan grafiknya menunjukkan tren penurunan. Orang tidak berbicara tentang kehidupan hukum yang bersinar , melainkan sebaliknya, kehidupan hukum yang makin suram.”

Bahkan almarhum memikirkan tentang kemungkinan adanya kekeliruan atau kekurang tepatan dalam memahami fundamental hukum tersebut sehingga almarhum menegaskan adanya perkembangan hukum tidak dapat diarahkan kepada yang benar.

Pandangan Satjipto Rahardjo[6] mengenai karakteristik dan fungsi serta peranan hukum dalam pembangunan dibedakan menjadi dua macam yaitu : pertama, hukum selalu ditempatkan untuk mencari landasan pengesahan atas suatu tindakan yang memegang teguh ciri prosedural dari dasar hukum dan dasar peraturan. Kedua, hukum dalam pembangunan adalah sifat instrumental yang telah mengalami pertukaran dengan kekuatan-kekuatan di luar hukum sehingga hukum menjadi saluran untuk menjalankan keputusan politik atau sebagai rekayasa sosial.

Pandangan selanjutnya dari Prof Satjipto Rahardjo mengenai hukum sebagai sarana perekayasaan sosial di rinci sebagai berikut [7]:

  1. Hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya.
  2. Hukum memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata.
  3. Hukum menumbuhkan dan mengembankan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat
  4. Hukum menciptakan iklim dan lingkungan yang mendorong kreativitas dan pastisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pandangan teori hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu penjelajahan suatu gagasan yang berintikan 9 pokok pikiran sebagai berikut[8]:

1)      Hukum menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechsdogmatiek  dan berbagi paham dengan aliran seperti legal realism, freirechtslehre, sociological jurisprudence, interressenjurisprudenz di Jerman, teori hukum alam dan critical legal studies.

2)      Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.

3)      Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.

4)      Hukum menolak status quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.

5)      Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

6)      Hukum progresif adalah “hukum pro rakyat” dan hukum yang pro keadilan”

7)      Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.

8)      Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusialah yang merupakan penentu.

9)      Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi ( law as aprocess, law in the making).

Kesembilan pokok itu mengehendaki agar hukum memiliki peranan jauh kedepan yaitu memberikan arah dan dorongan perkembangan masyarakat agar tercapai masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera. Peranan hukum bukan sekedar alat melainkan harus dipahami sebagai sarana dinamis untuk mencapai kemajuan peradaban masyarakat.

C.    Putusan Mahkamah Konstitusi Memperbolehkan Penggunaan KTP/Paspor yang masih berlaku untuk Pemilu Pilpres

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai diperbolehkannya penggunaan KTP tentunya terdapat pertimbangan-pertimbangan pokok yang perlu menjadi dasar pendapat mahkamah yaitu[9] : 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan a quo. 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohoan utuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan a quo. Dan dalam pertimbangannya Mahkamah berwenang dan pemohon mempunyai legal standing.

Dalam pokok permohonannya pemohon mengajukan permasalahan mengenai pasal 28 dan pasal 111 ayat (1) UU Nomor 42/2008 telah menghilangkan atau sekurang-kurangnya  potensial menghilangkan hak memilih warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal, hak memilih adalah hak yang dijamin konstistusi sebagaimana disebutkan Mahkamah dalam putusan Nomor 011-017/PUU-l/2003 tanggal 24 Februari 2004 dan di atur di dalam pasal 27 ayat (1) serta pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945[10].

Kemudian secara spesifik di atur juga di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yakni pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta tercantum juga dalam International covenant on civil and political rights (ICCPR) yang telah di ratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik[11].

Kemudian Mahkamah berpendapat menimbang fakta hukum pemohon dalam pemilu  dan dengan kondisi pemilihan umum Presiden yang tinggal beberapa hari lagi, Mahkamah harus menjawab pasal 28 dan pasal 111 UU 42/2008 konstistusional atau inkonstitusional dalam hubungannya dengan penyelengaraan pemilu di Indonesia. Dalam pertimbangannya Mahkamah merujuk putusan MK nomor 011-017/PUU-l/2003 tanggal 24 Februari 2004 dan didasarkan pada UUDNRI 1945 yang tertuang dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) pasal 28D ayat (3) dan pasal 28I ayat (2), serta sejalan dengan pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan pasal 25 UU No. 12 Tahun 2005 tentang kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik.

Kemudian dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memutuskan[12]: Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:

  1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri
  2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya,
  3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya
  4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat.
  5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

Dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut menghilangkan sedikit kekecewaan dari rakyat Indonesia karena hak memilih pemimpinnya di berikan oleh negara. Sehingga rakyat Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya dan peserta pemilu kedua pasangan calon Megawati-Prabowo dan Jusuf kalla-Wiranto tidak jadi mengundurkan diri dan pemilu pilpres berjalan sesuai dengan agenda dan bangsa kita tidak kacau balau.

D.    Putusan Mahkamah Konstiusi (MK) Diperbolehkannya Penggunaan KTP/paspor dalam Perspektif Hukum Progresif

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bisa dikategorikan sebagai putusan yang Progresif, dimana asumsi dasar gagasan Hukum Progresif ialah  hubungan hukum dan manusia dimana hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum, maka hukum tidak tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk di masukkan ke dalam skema hukum. Sehingga ketika masyarakat tidak mendapatkan keadilan dari suatu peraturan perundang-undangan maka yang harus diperbaiki dan di tinjau itu adalah peraturan perundang-undangannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan suatu penemuan hukum dan terobosan hukum yang memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat, karena yang semulanya masyarakat tidak dapat hak pilih menjadi dapat menggunakan hak pilihnya. Dikatakan terobosan hukum karena sebenarnya undang-undang pemilu mengatur bahwa yang dapat memilih ialah yang tercantum di dalam DPT namun peraturan tersebut di terobos karena melihat nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarkat sehingga di putusakan oleh hakim MK seseorang dalam menggunakan hak pilihnya jika belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan KTP/Paspor yang masih berlaku dengan syarat tertentu dan proses pengadilannya sesuai dengan asas pengadilan yakni cepat, ringan dan sederhana namun memberikan rasa keadilan di masyarakat sehingga putusan MK tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan yang mengandung hukum progresif.

Selain itu putusan MK tersebut juga mengandung karakteristik gagasan hukum progresif dimana dalam hukum progresif menolak status quo dan hukum progresif itu hukum yang pro rakyat dan pro keadilan sehingga penemuan hukum para hakim MK melalui putusan MK telah menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat.

Menurut bagir manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum tidak pernah menampung secara pasti setiap hukum hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa yang  konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak. Sudah menjadi pekerjaan sehari-hari hakim memberikan penafsiran atau konstruksi hukum suatu ketentuan hukum dengan peristiwa konkret[13]. Oleh karena itu hakim dalam melaksanakan tugasnya bukan hanya sebagai corong undang-undang melainkan selalu berusaha menemukan penemuan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadalian yang ada di masyarakat dan putusan Mahkamah Kosntitusi sudah memenuhi hal tersebut.

Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut juga telah memenuhi karakteristik penemuan hukum yang Progresif adalah[14] :

  1. Penemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing  oleh pandangan atau pemikirannya secara mandiri, dengan berpijak pada pandangan bahwa hukum itu ada untuk mengabdi kepada manusia.
  2. Penemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran, dan keadilan, serta juga etika dan moralitas.
  3. Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi serta keadaan masyarakat.

E. Penutup

Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.

Jadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai diperbolehkannya penggunaaan kartu tanda penduduk (KTP)/Paspor yang masih berlaku dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu contoh hukum progresif yang sudah lama dirindukan oleh masyarkat Indonesia. Dari perspektif hukum progresif putusan Mahkamah Konstitusi memenuhi karakteristik hukum progresif yang asumsi dasarnya ialah hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum, maka setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki karena hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi.

Sebaiknya semua institusi-institusi hukum mulai membumikan gagasan hukum Progresif agar terciptanya tujuan hukum yakni keadian, kepastian hukum dan kenamfaatan. Hukum progresif merupakan salah satu alternatif sebagai implementasi ideologi bangsa kita Pancasila ke dalam sistem hukum Indonesia, sehingga perlu disebarluaskan dan disosialisasikan dengan baik agar semua paham bahwa bangsa kita Indonesia memiliki sistem hukum sendiri yakni sistem hukum pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur.


[1] Moh. Mahfud MD., On The Record Mahfud MD di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010. Hlm 127-128

[2]   Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-IV

[3] Di kemukakan oleh MOH. Mahfud MD, SH., SU., Pelaksanaan Pemilukada Diharapkan Menghasilkan Pemimpin Yang Berkualitas, Bermartabat dan Bermoral. Dalam Kuliah umum di  Bangkalan : Gedung Auditorium Universitas Trunojoyo Madura (UTM), 22 Desember 2012.

[4]Satjipto Rahardjo., Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009. Hlm 1

[5] Romli Atmasasmita., Teori Hukum Integeratif (rekontruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif), Yogyakarta : Genta Publishing, 2012. Hlm 86-87. Lihat juga Satjipto Rahardjo., Hukum dan perilaku, Kompas, 2009. Hlm 144.

[6] Ibid., hlm 88. Lihat juga Satjipto Rahardjo, pendidikan Hukum sebagai manusia pendidikan manusia, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009. Hlm. 8-9.

[7]  Ibid., hlm 10-11

[8] Op. Cit. Romli Atmasasmita , hlm 88-89 dan Op. Cit. Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif (sebuah sintesa Hukum Indoesia). Hlm 1-6.

[9] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilhan umum Presiden dan Wakil Presiden. Hlm 9

[10] Ibid, hlm 12

[11] Ibid, hlm 13

[12] Ibid, hlm 20-21

[13] Ahmad Rifai., Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perpsektif Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika, 2010. Hlm 47. Lihat juga Bagir Manan., Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI. Jakarta. 2005. Hlm 209.

[14] Ibid, Anam Rifai., hlm. 48

Daftar Pustaka

Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perpsektif Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika.

Dahlan Thaib, 2009, Ketatanegaraan Indonesia (Perspektif Konstitusional), Yogyakarat : Total Media.

Moh. Mahfud MD., 2011, Edisi revisi Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Moh. Mahfud MD, 2011, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Moh. Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,  Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integeratif (Rekonstruksi Terhadap Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif). Yogyakarta : Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif (sebuah Sintesa Hukum Indonesia), Yogyakarta : Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo, 2009, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Yogyakarta : Genta Publishing.

Sudjito, 2012, Hukum dalam Pelangi Kehidupan, Yogyakarta. : Gadjah Mada University Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD dan DPD.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstistusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: