Politik Hukum Undang-Undang Pemerintah Daerah terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis di Indonesia

8 Jan

Oleh : Helmy Boemiya, SH

BAB I PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang luas dan besar yang terdiri dari beberapa pulau-pulau dan di kelilingi oleh lautan-lautan sehingga dapat disebut sebagai negara kepulauan (archipelago state). Negara Indonesia juga terdiri dari beberapa wilayah baik itu provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, kota-kota dan desa-desa, tentunya negara Indonesia mempunyai keragaman yang sangat beragam mulai dari etnik, suku bangsa, ras dan golongan sehingga dapat dikatakan negara Indonesia adalah bangsa yang multikultur dan plural. Namun ketika bangsa ini didirikan para pendiri bangsa (the founding father) dapat menyatukan segala perbedaan itu dalam bingkai bhinneka tunggal ika dan telah bersepakat bahwa ideologi bangsa Indonesia ialah Pancasila dan dasar negara kita tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hingga diamandemem yang ke-IV.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 telah menampung semua keragaman bangsa Indonesia di mana di salah satu bab dan beberapa pasalnya mengatur mengenai pemerintah daerah sebagai amanat dari pembukaan UUDNRI 1945 yang bertujuan melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam dalam Bab VI pasal 18, 18A, 18B UUDNRI 1945 mengatur mengenai pmerintah daerah dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya dengan asas otonomi dimana di dalam pemerintah daerah itu terdapat Kepala Daerah dan Dewan Perwaiklan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pimpinan pemerintah daerah. Serta juga diatur mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan diakui dan dihormatinya satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Kemudian sebagai amanat dari UUDNRI 1945 maka dibentuklah aturan lebih lanjut mengenai pemerintah daerah yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.

Dalam undang-undang tentang pemerintah daerah tersebut yang menarik ialah mengenai pemilihan Kepala daerah yang lebih demokratis dari pada pemilihan Kepala daerah pada masa orde baru. Semangat reformasi dan otonomi daerah terdapat dalam peraturan tersebut sehingga Kepala Daerah tidak lagi dipilih melalui DPRD melainkan langsung dipilih oleh rakyat seperti halnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dari aspek yuridis ketatanegaraan gagasan pemilihan langsung Kepala daerah yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 merupakan gagasan yang menarik bagi terwujudnya demokrasi politik tingkat lokal dan merupakan sebuah produk hukum progresif[1].

Namun dengan seiring berjalannya waktu permasalahan-permasalahan kembali muncul dalam pemilihan Kepala Daerah secara demokratis tersebut sehingga UU No. 32 Tahun 2004 dirubah menjadi UU No. 12 Tahun 2008. Peraturan mengenai pemerintah daerah dan Kepala daerah sering sekali berubah, dari tahun 1999 saja sudah berganti 3 kali hingga saat ini dan masih di bahas dalam program legislasi nasional (PROLEGNAS) mengenai rancangan undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) langsung dan RUU Pemerintahan Desa.

Sangat menarik untuk mengkaji mengenai politik hukum dalam peraturan perundang-undang untuk mengetahui latar belakang politik dibalik lahirnya hukum. Menurut Moh. Mahfud MD[2], politik hukum adalah “legal policy” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Moh. Mahfud MD[3] juga berpendapat hukum dalam arti undang-undang adalah produk politik. Itulah sebabnya von Kirchman mengatakan bahwa karena hukum merupakan produk politik maka kepustakaan hukum yang ribuan jumlahnya bisa menjadi sampah yang tak berguna jika lembaga legislatif mengetokkan palu pencabutan atau pembatalan[4].  Dengan pernyataan hukum adalah produk politik perlu dipertanyakan terhadap pembuat peraturan perundang-undangan mengenai politik hukum Undang-Undang pemerintah daerah karena dalam politik terdapat kepentingan-kepentingan antar golongan yang begitu besar. Seharusnya politik hukum semua pembuatan undang-undang mengacu pada UUDNRI 1945 dan ideologi bangsa Pancasila. Dari permasalahan di atas, penulis tertarik menulis mengenai politik hukum undang-undang pemerintah daerah terhadap pemilihan kepala daerah secara demokratis di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

B.     Rumusan Masalah

  1. Bagaimana pengertian dan makna politik hukum, pemerintah daerah dan pemilihan kepala daerah ?
  2. Bagaimana politik hukum undang-undang pemerintah daerah terhadap pemilihan kepala daerah secara demokratis di Indonesia ?

BAB II PEMBAHASAN

A.    Politik Hukum

Sudah banyak para ahli di berbagai literatur yang memberikan pengertian dan definisi mengenai politik hukum yang pada substansinya menyatakan politik hukum itu adalah sebuah kebijakan hukum suatu negara untuk mencapai tujuan negaranya. Berikut beberapa ahli yang berpendapat mengenai politik hukum[5] :

  1. Padmo Wahyono, mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk hukum.
  2. Teuku Mohammad Radhie, mendefinisikan politik hukum sebagai  suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang di bangun.
  3. Satjipto Rahardjo, mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu  di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar yaitu :

1)      Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada.

2)      Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut.

3)      Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu dirubah.

4)      Dapatlah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

4. Moh. Mahfud MD berpendapat politik hukum adalah “legal policy” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara

Selain pendapat para ahli tersebut politik hukum secara umum diketahui dan dipelajari di dunia akademisi setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.002/U/1996 yang memaknai politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji segala aktivitas Negara dan perundang-undangan, dalam rangka mewujudkan hukum nasional yang dicita-citakan. Fokus pengkajiannya tentang latar belakang, arah dan perkembangan, proses, produk, dan tujuan hukum yang dicita-citakan[6].

Pedoman dan pemandu serta dasar politik hukum nasional negara kita hingga saat ini ialah Pancasila sebagai ideology/falsafah negara yang fundamental (staatfundamental norm) dan tujuan negara kita yang tertuang di dalam pembukaan UUDNRI 1945, sehingga apabila suatu perundang-undang yang politk hukumya tidak mengacu pada ideology/falsafah bangsa dan tujuan negara maka kualitas produk hukum tersebut dapat diakatakn kualitasnya buruk/jelek dan telah melenceng dari tujuan negara, sehingga semakin menyulitkan terwujudnya tujuan negara Indonesia yang sejahter, adil dan makmur.

Para ahli dalam memberikan pengertian politik hukum selalu menekankan pada arah untuk mencapai tujuan negara melalui kebijakan hukum. Menurut Moh.Mahfud MD[7], pembahasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut[8] :

  1. Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk penggalian nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum.
  2. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
  3. Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum.
  4. Isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
  5. Pemagaran hukum dengan prolegnas dan yudicial review, legislative review dan sebagainya.

Dengan melihat politik hukum baik politik hukum pemberlakukan dan politik hukum kebijakan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah terhadap pemilihan kepala daerah kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya arah kebijakan dan tujuan negara Indonesia untuk memakmurkan bangsanya melalui pemberdayaan kearifan lokal dan kepemimpinan daerah. Pemilihan langsung oleh rakyat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah telah  mencerminkan semangat demokrasi yang harus dilakukan sesuai dengan koridor yang ada tidak kebablasan. Pemilihan langsung inilah merupakan salah satu alternatif mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

B.     Konfigurasi Politik dan Produk Hukum

Dalam asumsi dasar hukum sebagai produk politik, untuk mengetahui produk hukum itu baik, kita harus melihat juga dari konfigurasi politik tersebut. Politik determinan atas hukum sehingga hukum merupakan produk politik. Politik sebagai independent variable secara ektrem dibedakan atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter. Sedangkan hukum sebagai dependent variable di bedakan atas hukum yang responsif dan hukum yang ortodoks. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif[9]. Pandangan tersebut ingin mengambarkan bahwa ketika produk hukum itu lahir atau dibuat selalu ada pengaruh dan intervensi dari politik suatu negara, dan politik suatu negara berbeda-beda maka produk hukumnya pun berbeda.

Moh. Mahfud MD[10] dalam pandangannya tentang konfigurasi politik dan produk hukum membagi konsep tersebut ke dalam indikator sistem politik dan indikator karakter produk hukum sebagai berikut :

  1. Konfigurasi politik demokratis itu terdiri :

1)      Parpol dan parlemen kuat, menentukan haluan negara atau kebijakan negara,

2)      Lembaga eksekutif (pemerintah) netral,

3)      Pers bebas, tanpa sensor dan pemberedelan.

Maka dengan konfigurasi politik demokratis menghasilkan karakter produk hukum yang responsif yang terdiri dari :

1)      Pembuatannya pastisipatif.

2)      Muatannya aspiratif,

3)      Rincian isinya limitatif.

  1. Konfigurasi politik otoriter itu terdiri :

1)      Parpol dan parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif,

2)      Lembaga eksekutif (pemerintah) intervensionis,

3)      Pers terpasung, diancam disensor dan pemberedelan,

Maka dengan konfigurasi politik otoriter tersebut menghasilkan karakter produk hukum yang ortodoks/konservatif yang terdiri dari :

1)      Pembuatannya sentralistik,

2)      Muatannya positivistik-instrumentalistik,

3)      Rincian isinya open interpretative.

Hubungan kausalitas tersebut di atas benar sepanjang menyangkut hukum publik yang berkaitan dengan gezagsverhouding (hubungan kekuasaan). Maksudnya selama dalam hubungan kekuasaan pernyatan mengenai konfigurasi politik demokratis melahirkan karakter produk hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik otoriter melahirkan karakter produk hukum yang orotodoks itu benar.

Dengan pandangan Moh. Mahfud MD yang dikemukakan di atas kita dapat melihat konfigurasi politik negara kita, apakah termasuk yang demokratis atau otoriter serta mengenai karakter produk hukum negara kita apakah undang-undang pemerintah daerah terhadap pemilihan kepala daerah termasuk dalam karakter produk hukum yang responsif. Jika dilihat dari konfigurasi negara kita Indonesia termasuk konfigurasi yang demokratis, namun ketatanegaran Indonesia antara parlemen dan eksekutif seimbang dan sejajar ridak ada yang kuat dan lemah. Kemudian pers bebas namun ada pengawasan yang tetap dilakukan baik dari dewan pers dan  masyarakat.

Mengenai karakter produk hukum khususnya mengenai peraturan perundang-undangan pemerintah daerah di Indonesia pasca reformasi termasuk karakter produk hukum yang responsif, karena dalam pembuatannya partisipatif dimana sebelum membuat suatu undang-undang terlebih dahulu dalam rancangannya terdapat pasrtisipatif oleh berbagai kalangan tidak hanya pemerintah dan DPR. Pemilihan langsung kepala daerah awalnya adalah masukan-masukan dari masyarakat dan perwakilan-perwailan daerah. Muatannya pun aspiratif, kemauan dan keinginan daerah di muat di dalam peraturan pemerintah daerah tersebut, sehingga proses pemilihan kepala daerah mengacu pada kearifan lokal dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Serta rinciannya sudah ada batasan mengenai kewenangan antara pusat dan daerah. Calon kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mencalonkan diri baik dari partai politik, gabungan partai politik dan perseorangan di atur di dalam perundang-undangan.

C.    Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah

Negara Indonesia ini pada dasarnya dan awalnya berdiri adalah himpunan-himpunan dan kumpulan-kumpulan dari berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kemudian bersepakat dan melakukan konsensus membentuk sebuah negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selanjutnya berdiri dan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 1 butir 2 menyatakan : “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” . Pasal 1 butir 3 menyatakan : “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”[11].

Sementara itu di dalam pemerintah daerah tersebut juga telah disebutkan dalam undang-undang mengenai kepala daerah sebagai pimpinan daerah. Dalam pasal 24 UU Nomor 32 Tahun 2004  disebutkan sebagai berikut[12] :

(1)    Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.

(2)   Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota.

(3)   Kepala daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibantu oleh satu wakil kepala daerah.

(4)   Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk kota disebut Wakil Walikota.

(5)   Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3) dipilih dalam salah satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

D.    Pemilihan Kepala daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah terdapat unsur pimpinan dan perangkat daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kepala daerah salah satu unsur tersebut, pemilihan kepala daerah semenjak Indonesia merdeka hingga kini selalu berubah mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Pemerintah daerah semenjak reformasi identik dengan asas otonomi daerah seluas-luasnya yakni terdiri dari desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (madebewind).

Kepala daerah memiliki peran yang signifikan untuk suksesnya tujuan negara melalui tugas dan kewenangannya yang telah di atur dalam undang-undang sehingga pimilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis sesuai amanat UUDNRI 1945 yakni pemilihan secara langsung oleh rakyat seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berikut di bawah ini perbedaan pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah  jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah menganut sistem pemilihan tidak langsung yakni para kepala daerah di pilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daeha (DPRD). Dalam pasal 34 ayat (1) pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan, (2) calon kepala daeha dan wakil calon kepala daerah, ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan, (3) untuk pencalonan dan pemilihan kepala daeah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pemilihan, (4) ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua panitia pemilihan merangkap sebagai anggota, (5) sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia pemilihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, panitia pemilihanpun berasal dari DPRD, pencalonan dan penyaringan calon juga di lakukan oleh DPRD melalui partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang membentuk suatu fraksifraksi dengan syarat-syarat tertentu. dengan sistem ini masyarakat hanya bisa memantau dan mengawasi serta mencalonkan calon kepala daerahnya melalui DPRD sebagai perwakilannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah  jo Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bpemilihan kepala daerah di lakukan secara langsung dengan menggunakan sistem pemilihan langsung yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih sendiri kepala daerah dan wakil kepala daerahnya.

Sebelum adanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang dapat mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanyalah diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon bahwa calon perseorangan atau independent bisa ikut serta pemilihan umum kepala daerah sesuai persyaratan tertentu, hal inilah yang mendorong di lakukannya legislative review terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di rubah menjadi Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan[13] : (1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) pasangan calon sebagaimana disebut pada ayat (1) diusulkan oleh parati politik, gabungan parati politik atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang ini.

Dan yang membedakan dari peraturan sebelumnya yakni mengenai panitia pemilihan yang sebelumnya panita berasal dari DPRD namun di rubah menjadi komisi pemilihan umum daerah (KPUD) yang berhak menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah  menyebutkan[14] :

(1)   Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di selengagarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.

(2)   Dalam melaksaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.

(3)   Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.

(4)   Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan.

(5)   Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD.

(6)   Dalam hal tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas kabupaten/kota/kecamatan dapat diisi oleh unsure yang lainnya.

(7)   Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.

E.     Politik hukum Undang-Undang  pemerintah daerah terhadap pemilihan kepala daerah secara demokratis di Indonesia

Dasar utama dibentukya undang-undang pemerintah daerah tentunya adalah Pancasila dan UUDNRI 1945 dimana undang-undang pemerintah daerah ini amanat dari pasal 18, 18A dan 18B UUDNRI 1945 tentang pemerintah daerah. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai UUDNRI 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan megurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia[15].

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah di atas telah menjadi dasar untuk mewujudkan percepatan daerah dan kesejahteran daerah sehingga diperlukan kepemimpinan daerah yang cerdas, kuat, memegang teguh kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai Pancasila, tanggung jawab dan amanah untuk itu pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis.

Pemilihan kepala daerah secara demokratis tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, menyatakan antara lain DPRD tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk memilih kepala daerah  dan wakil kepala daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata-tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan[16]. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah itu telah disebutkan yang di maksud demokratis ialah dipilih secara langsung oleh rakyat bukan lagi oleh DPRD.

Kemudian dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseorangan atau independent untuk ikut dalam pilkada maka lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang mengandung politik hukum lebih rinci mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis, dimana calon perseorang diperbolehkan ikut serta pilkada yang tertuang dalam pasal 56 UU No. 12 Tahun 2008.

Dalam konsideran UU No. 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia[17]. Bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan[18].

Dalam konsideran tersebut telah memuat politik hukum yang hendak di tuju dan di capai oleh negara Indonesia ialah mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang memiliki nilai-nilai Pancasila dalam NKRI serta memberi kesempatan kepada siapa saja putra terbaik bangsa Indonesia yang berkompeten dan ingin memajukan daerahnya untuk menjadi pemimpin daerah sesuai dengan persyaratan yang telah di atur oleh undang-undang.

Di perjelas lagi dalam penjelasan UU No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik[19]. Dalam penjelasan ini diperjelas mengenai prinsip demokrasi dan penyempurnaan undang-undang yang sebelumnya yang dirasa kurang.

Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan dengan memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah[20]

Penjelasan ini merupakan wujud dari diterimanya aspirasi yang ada di masyarakat yang meginginkan adanya calaon perseorangan dapat ikut menjadi peserta pemilukada mengingat semua warga negara berhak untuk memajukan bangsa dan negara dalam pemerintahan.

Untuk melihat politik hukum undang-undang pemerintah daerah terhadap pemilihan kepala daerah secara demokratis ini dapat dikatakan stabil dan dinamis harus memenuhi persyaratan teoritik politik hukum yang stabil dan dinamis yang terdiri dari [21]:

  1. Konsensus yang tinggi mengenai nilai-nilai
  2. Ada pembedaan yang jelas antara nilai dan norma
  3. Tidak ada perpecahan dan kesenjangan di antara para perumus kebijakan
  4. Ada stabilitas kelembagaan untuk proses legislasi
  5. Ada stabilitas pola kelembagaan untuk penyelesain masalah

Jika dilihat dari stabilitasnya dalam undang-undang pemerintah daerah ini perubahan UU No 32 Tahun 2004 terhadap UU No 12 Tahun 2008 terjadi perubahan nilai dimana awalnya calon perseorangan tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan, namun kalau kita melihat falsafah bangsa pancasila dan UUDNRI 1945 undang-undang ini terjadi perubahan nilai dimana di UUDNRI pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, calon perseorangan tidak boleh. Kemudian antar perumus undang-undang terjadi perbedaan karena adanya keinginan pengaturan pilkada diatur sendiri dalam suatu undang-undang bukan di atur dalam pemerintahan daerah.

Jika dilihat dari dinamikanya perubahan UU No 32 Tahun 2004 terhadap UU No 12 Tahun 2008 tersebut terjadi dinamika dimana UU No 32 Tahun 2004 khususnya mengenai pemilihan kepala daerah kurang berjalan efektif dalam realitas dimasyarakat sehingga di rubah dan di tambal sulam dalam UU No 12 Tahun 2008. Strategi pemerintah dalam UU No 12 Tahun 2008 ialah ingin mengakomodasi keinginan dan kemauan masyarakat daerah untuk memajukan daerahnya. Jadi bisa dikatakan politik hukum undang-undang pemerintah daerah terhadap pemilihan kepala daerah secara demokratis belum stabil dan dinamikanya selalu berubah mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat

Politik hukum undang-undang pemerintah daerah terhadap pemilihan kepala daerah secara demokratis ini termasuk dalam kategori politik hukum pragmatis, inkrementalis, yang pengertiannya adalah melakukan perubahan hukum secara tambal sulam (increments) untuk hal-hal yang mendesak, semata-mata agar tak terjadi kekosongan hukum atau sangat merugikan kepentingan nasional, karakteristik politik hukum pragmatis terdiri dari beberapa proses yaitu [22]:

  1. Identfikasi masalah-masalah urgent
  2. Menentukan langkah taktis
  3. Mencabut atau membuat tafsir baru
  4. Sosialisasi kebijakan
  5. Pengawasan dan penindakan hukum.

Jika dilihat dari karakteristik di atas perubahan UU No 32 Tahun 2004 terhadap UU No 12 Tahun 2008 di latar belakangi oleh masalah urgent dimana adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseorangan yang sebelumnya tidak boleh. Sehingga pembentuk undang-undang meentukan langkah taktis berupa legislative review dengan merubah sebagian pasal-pasal yang ada pada undang-undang No 32 Tahun 2004 ke dalam UU No 12 Tahun 2008. Kemudian  UU No 12 Tahun 2008 di sosialisasikan ke masyarakat dan langsung diterapkan pada pilkada selanjutnya semenjak UU No 12 Tahun 2008 di undangkan pada lembaran negara. Mengenai pengawasan dan penindakan hukum di atur mengenai masalah pidana aparat penegak hukum Polisi melalui laporan badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang berhak menangani dan apabila mempermasalahkan sengketa hasil pemilukada maka mengajukan permohona pada Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa dikatakan politik hukum undang-undang pemerintah daerah ini termasuk pada politik hukum pragmatis.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

  1. Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji segala aktivitas Negara dan perundang-undangan, dalam rangka mewujudkan hukum nasional yang dicita-citakan. Fokus pengkajiannya tentang latar belakang, arah dan perkembangan, proses, produk, dan tujuan hukum yang dicita-citakan. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berperan penting dalam mewujudkan tujuan negara untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Pemilihan epala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
  2. Politik hukum undang-undang pemerintah daerah teradap pemilihan kepela daerah secara demokratis ialah untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang cerdas, kuat, memegang teguh kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai Pancasila, tanggung jawab dan amanah, sehingga pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Jadi bisa dikatakan politik hukum undang-undang pemerintah daerah terhadap pemilihan kepala daerah secara demokratis belum stabil dan dinamikanya selalu berubah mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat, kemudian politik hukum undang-undang pemerintah daerah ini termasuk pada politik hukum yang pragmatis

Saran

Politik hukum yang baik ialah yang berpedoman pada politik hukum nasional Indonesia yang sarat akan nilai-nilai Pancasila. Sehingga untuk kedepannya dalam membuat peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah harus secara holistic karena dengan adanya pilkada (pemilihan kepala daerah secara langsung) diharapkan dapat menciptakan pemimpin daerah yang berkualitas, bermartabat dan bermoral, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup secara normal serta layak, sejahtera, adil dan makmur.

 


[1] Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia perspektif Konstitusional, Yogyakarta : Total Media, 2009. Hlm 50

[2]Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. Edisi revisi cetakan ke-4. Jakarta. Rajawali Pers. 2011 hlm 1

[3] Ibid, hlm. 5

[4] Ibid,

[5] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. Edisi revisi cetakan ke-4. Jakarta : Rajawali Pers., 2011 hlm 1-2.

[6] Materi kuliah oleh Prof Sudjito, Politik Hukum, di sampaikan pada kuliah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 10 September 2012.

[7] Moh.Mahfud MD., Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi, Jakarta : Rajawali Pers, 2010. Hlm 16

[8] Ibid.,

[9] Op, Cit, Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. Hlm 7

[10] Ibid,

[11] Pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

[12] Pasal 24  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

[13]  Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

[14] Pasal 57 ayat (1)-(7) Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

[15] Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

[16]  Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

[17] Huruf a Konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

[18] Huruf b Konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

[19] Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

[20] Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

[21] Materi kuliah oleh Prof Sudjito, Politik Hukum, di sampaikan pada kuliah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 3 Desember 2012

[22]  Materi kuliah oleh Prof Sudjito, Politik Hukum, di sampaikan pada kuliah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 3 Desember 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: