Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Pengaturan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) di Indonesia

15 Jan

Image

Oleh : Helmy Boemiya, SH

A.     Pendahuluan

Dalam dalam Bab VI pasal 18, 18A, 18B UUDNRI 1945 mengatur mengenai pemerintah daerah dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya dengan asas otonomi dimana di dalam pemerintah daerah itu terdapat Kepala Daerah dan Dewan Perwaiklan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pimpinan pemerintah daerah. Serta juga diatur mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan diakui dan dihormatinya satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus.

Kemudian sebagai amanat dari UUDNRI 1945 maka dibentuklah aturan lebih lanjut mengenai pemerintah daerah yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.

Dalam undang-undang tentang pemerintah daerah tersebut yang menarik ialah mengenai pemilihan Kepala Derah yang lebih demokratis dari pada pemilihan Kepala Daerah pada masa orde baru. Semangat reformasi, demokrasi dan otonomi daerah terdapat dalam peraturan tersebut sehingga Kepala Daerah tidak lagi dipilih melalui DPRD melainkan langsung dipilih oleh rakyat seperti halnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dari aspek yuridis ketatanegaraan gagasan pemilihan langsung Kepala daerah yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 merupakan gagasan yang menarik bagi terwujudnya demokrasi politik tingkat lokal dan merupakan sebuah produk hukum progresif.

Namun dengan seiring berjalannya waktu permasalahan-permasalahan kembali muncul dalam pemilihan Kepala Daerah di berbagai daerah di Indonesia. Terbukti sepanjang 2012, digelar 77 pilkada yang terdiri pemilihan 6 gubernur, 18 wali kota, dan 53 bupati. Dari jumlah itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan sengketa pilkada sebanyak 59 daerah alias 76,62 %. Rinciannya 4 pemilihan gubernur, 12 pemilihan walikota, dan 43 pemilihan bupati. Menurut Ketua MK, Mahfud MD, gugatan diajukan lantaran kandidat yang kalah biasanya tidak puas dengan hasil pilkada yang dihelat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

Salah satu contoh kesemerawutan dan amburadulnya proses pilkada ialah angka golput dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari waktu ke waktu semakin hari semakin tinggi. Paling mutakhir adalah kecilnya tingkat partisipasi pemilih di Sampang, Bangkalan, dan Nganjuk pada pilkada 12-12-12,” kata Direktur Surabaya Survey Centre (SSC) Mochtar W Oetomo di Surabaya, Kamis (20/12/2012). Berdasarkan hasil riset SSC, di Pilkada Kab. Bangkalan partisipasi pemilih hanya mencapai angka 58,50 persen “Artinya, angka golput atau melakukan kesalahan teknis dalam pemilihan itu mencapai 41,50%, di Pilkada Kab. Nganjuk partisipasi pemilih hanya 60% di pilkada Kab. Sampang yang partisipasi pemilih 75 persen,” katanya.

Selain angka golput yang tinggi, terdapat permasalahan lain dimana KPUD tidak professional menyebabkan pilkada rusuh, tidak lancar , banyak perserta pemilukada yang protes baik masalah DPT atau verifikasi calon peserat pemilukada. Ada juga yang membuat dinasti politik dimana setelah incumbent sudah dua periode selanjutnya yang dicalonkan ialah keluarga dari pada incumbent tersebut. Berdasarkan permasalahan yang ada, menarik dikaji mengenai fenomena pilkada yang ada dalam perspektif sosiologi hukum , dimana dalam sosiologi hukum mengkaji hubungan timbal balik antara masyarakat dan hukum. Khususnya mengenai gejala-gejala sosial masyarakat terhadap pengaturan pilkada sebagai proses demokrasi dan salah satu hajatan besar daerah untuk memlih pemimpinnya yang dapat memakmur, mensejahterakan dan memajukan daerahnya.

B.     Kajian Sosiologi Hukum terhadap Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbale balik antar hukum dengan gela-gejala sosialnya. Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya .

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, sosiologi hukum adalah cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya kepada ihwal hukum sebagaiman terwujud sebagai bagian dari pengalaman dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sosiologi Hukum pada intinya ialah ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah menganut sistem pemilihan tidak langsung yakni para kepala daerah di pilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daeha (DPRD). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah  jo Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemilihan kepala daerah di lakukan secara langsung dengan menggunakan sistem pemilihan langsung yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih sendiri kepala daerah dan wakil kepala daerahnya.

Perubahan hukum tersebut di awali oleh adanya masyarakat sosial yang merasa terjadi ketidakadilan sehingga mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanyalah diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon bahwa calon perseorangan atau independent bisa ikut serta pemilihan umum kepala daerah sesuai persyaratan tertentu, hal inilah yang mendorong di lakukannya legislative review terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di rubah menjadi Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dalam pasal 56 menyatakan : (1) yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon diusulkan oleh parati politik, gabungan parati politik atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang ini. Hal ini merupakan contoh mengenai perubahan hukum yang terjadi karena adanya desakan masyarakat, jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum dapat dikatakan pengaruh perubahan sosial dapat merubah hukum untuk keadilan yang dirasakan di masyarakat.

Namun dalam perjalanannya pemilukada banyak menimbulkan permasalahan seperti Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, juga diakibatkan persoalan tekhnis dalam pilkada. Dalam hal ini, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul memicu tingginya jumlah warga yang tidak terdaftar di DPT sehingga menggugurkan hak mereka sebagai pemilih. Persoalan DPT selama pelaksanaan pilkada menjadi masalah krusial yang sepertinya tidak memiliki solusi. Sebab serangkaian pilkada sudah berlangsung, masalah DPT yang tidak akurat tetap menyisakan persoalan rendahnya partisipasi pemilih.

Kemudian permasakahan selanjutnya ialah konflik sosial serta mengancam diintegrasi bangsa Indonesia, dimana banyak sekali perseorangan dan kesolompok yang memliki solidaritas sosial yang kuat berselisih paham dan terjadi perpecahan dengan cara protes, unjuk rasa hingga memboikot proses pemilukada dengan berbagai macam cara mulai dari mengepung KPUD, membakar kantor KPUD hingga angka golput yang tinggi mencapai 40% di berbagai pemilukada di Indonesia.

Sosiologis memandang konflik sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya . Disisilain, Konflik menurut Stephen.P.Robbins adalah sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif, atau akan memengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Definisi ini mencakup beragam konflik yang orang alami dalam organisasi, ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidaksepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku, dan sebagainya.

Fenomena atau gejala yang menarik dari pemilukada selain konflik sosial ialah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan semakin meningkatnya apatisme masyarakat terhadap politik dengan tidak menggunakan hak pilihnya alias golput dikarenakan berbagai faktor. Menurut Komarudin Hidayat, menilai golput adalah pilhan yang kontraproduktif bagi pemilu, mereka sama dengan tidak menanam saham pada pemerintahan mendatang. Mereka yang golput secara moral tidak berhak komplain atas kebijakan pemerintah terpilih nanti. Namun, golput dapat menjadi pembelajaran politik yang bagus apabila diniatkan kepada para kontestan bahwa mereka tidak sepenuhnya dapat memenuhi harapan mereka

Dikaitkan dengan posisi hukum dari golput, Roni Nitibaskara berpandangan, bila memilih dianggap sebagai hak maka tidak menggunakan hak pilih adalah perbuatan yang tidak mengandung konsekuensi hukum. Lain halnya bila memilih itu wajib, maka tak memilih adalah meninggalkan kewajiban. Seandainya tidak memilih sebagai cacat secara hukum dalam pandangan politik kriminal yang berlaku, maka tidak memilih dapat dikenai sanksi. Namun, bila hal itu ditempuh, pengenaan sanksi akan merampas kemerdekaan dan meniadakan pluralisme. Keadaan ini akan jelas berseberangan dengan demokrasi yang hendak ditegakkan melalui pemilihan itu sendiri.

Berbagai faktor-faktor yang membuat masyarakat golput banyak sekali diantaranya ialah masyarakat secara sadar dan mandiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang didasari sikap apatis, yakni mereka meyakini bahwa para calon yang bertarung tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan harapan mereka. Selain itu, mereka menyadari bahwa mencoblos dan tidak mencoblos memiliki makna yang sama, yakni tidak memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan mereka.

Dalam mengkaji melalui sosiologi hukum terhadap pemilukada ini, kita dapat menemukan suatu perubahan hukum yang dipengaruhi oleh perubahan sosial serta adanya kontrol sosial dari masyarakat terhadap pilkada membuktikan masyarakat Indonesia semakin cerdas. Dapat ditemukan sebuah permasalahan dimana proses demokrasi berupa pemilukada pengaturannya masih belum memuaskan masyarakat Indonesia,  sehingga timbul sebab-akibat sebagai berikut :

  1. KPUD yang tidak professional, KPUD yang berpihak atau tidak netral KPUD yang mengeluarkan cacat hukum dan diskriminatif menyebabkan terjadinya konflik, protes hingga protes yang anarkis dari masyarakat. Mengenai permasalahan DPT menyebabkan masyarakat banyak yang tidak bisa memilih. Terjadi sengketa pemilukada yag berkepanjangan.
  2. Calon Kepala Daerah yang kurang kredibel, menyebabkan masyarakat tidak tertarik untuk memilih menggunakan hak pilihnya alias golput dan menganggap siapapun yang jadi tidak berpengaruh pada masyarakat dan tidak pro rakyat dan pro keadilan.
  3. C.     Penutup

Sosiologi Hukum pada intinya ialah ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakatnya. Pemilihan kepala daerah di Indonesia di lakukan secara langsung dengan menggunakan sistem pemilihan langsung yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih sendiri kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Sebelumnya pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD sebagai perwakilan masyarakat. Perubahan hukum mengenai proses pemilukada ini yang terjadi karena adanya desakan masyarakat, jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum dapat dikatakan pengaruh perubahan sosial dapat merubah hukum untuk keadilan yang dirasakan di masyarakat.

Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum sehingga jika ada permasalahan yang berkaitan dengan hukum maka yang di tinjau dan diperbaiki adalah hukum bukan manusia yang dipaksa dan digiring-giring untuk masuk kedalam skema hukum positif, karena tujuan hukum adalah mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemudian hukum bukanlah institusi yang kaku melainkan dinamis, terus bergerak berubah membangun diri seiring dengan perubahan kehidupan manusia, karena hukum selalu dalam proses menjadi “law as process, law in the making”.

Daftar Pustaka

 

Alvin S. Johnson, 2006, Sosiologi Hukum, Jakarta : PT. RINEKA CIPTA.

Dahlan Thaib, 2009, Ketatanegaraan Indonesia (Perspektif Konstitusional), Yogyakarat : Total Media.

Komarudin Sahid, 2011, Memahami Sosiologi Politik, Bogor : Ghalia Indonesia.

Mustafa Lutfi, 2010, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia (gagasan perluasan kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta : UII Press.

Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif (sebuah Sintesa Hukum Indonesia), Yogyakarta : Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo, 2009, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Yogyakarta : Genta Publishing.

Zainuddin Ali, 2006, Sosiologi Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasra Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat RepublikIndonesia, Jakarta : Sekjen MPR RI

http///www.antaranews.com diakses pada tanggal 23 Desember 2012

http///www.ekibaihaki.com diakses pada tanggal 2 Januari 2013

http///www.republikaonline.co.id. diakses pada tanggal 3 Januari 2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: