Dinamika Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara Demokratis di Indonesia

26 Feb

Dinamika Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara Demokratis di Indonesia

oleh : Helmy Boemiya SH

BAB I

Pendahuluan

A.    Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang luas dan besar yang terdiri dari beberapa pulau-pulau dan di kelilingi oleh lautan-lautan sehingga dapat disebut sebagai negara kepulauan (archipelago state). Negara Indonesia juga terdiri dari beberapa wilayah baik itu provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, kota-kota dan desa-desa, tentunya negara Indonesia mempunyai keragaman yang sangat beragam mulai dari etnik, suku bangsa, ras dan golongan, namun patut disyukuri bahwa semua itu dapat dipersatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat pemerintah daerah yang diatur dalam UUDNRI 1945. Pencantuman tentang pemerintah daerah dalam UUDNRI 1945 dilatar belakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah[1]. Otonomi daerah adalah solusi terbaik untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

Dalam dalam Bab VI pasal 18, 18A, 18B UUDNRI 1945 mengatur mengenai pemerintah daerah dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, dimana di dalam pemerintah daerah itu terdapat Kepala Daerah dan Dewan Perwaiklan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pimpinan pemerintah daerah. Serta juga diatur mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta diakui dan dihormatinya satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus.

Kemudian sebagai amanat dari UUDNRI 1945 maka dibentuklah aturan lebih lanjut mengenai pemerintah daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.

Dalam undang-undang tentang pemerintah daerah tersebut yang menarik ialah mengenai pemilihan Kepala Derah yang lebih demokratis dari pada pemilihan Kepala Daerah pada masa orde lama dan orde baru. Semangat reformasi, demokrasi dan otonomi daerah terdapat dalam peraturan tersebut sehingga Kepala Daerah tidak lagi ditentukan atau dipilih oleh pemerintah pusat melainkan melalui DPRD. Kemudian berkembang melalui pemilihan langsung oleh rakyat seperti halnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Tentunya dalam pelaksanaannya pemilihan kepala daerah secara demokratis tidak berjalan lancar, ada saja hambatan yang terjadi dari awal pelaksananaan sekitar tahun 2005 hingga saat ini. Tetapi pemilihan kepala daerah secara demokratis sudah melahirkan kepemimpinan lokal yang arif dan bijaksan dalam upaya mewujudkan good governance dan kesejahteraan masyarakat daerah. Apresiasi terhadap para kepala daerah yang berprestasi tersebut tidak hanya datang dari dalam negeri melainkan juga dari luar negeri.

City Mayors Foundation dalam situs web-nya worldmayor.com menerbitkan sebuah daftar panjang kandidat peraih 2012 World Mayor Prize, Minggu. Dari 77 kandidat dalam daftar itu, tiga di antaranya berasal dari Indonesia yaitu, Wali Kota Solo Joko Widodo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo[2]. Pengakuan dari luar negeri (dunia) seperti berita diatas merupakan hasil dari otonomi daerah yang telah dilakukan di Indonesia sehingga sebenarnya semua sistem terdapat positif dan negatif.

Semoga kelemahan-kelemahan atau banyaknya permasalah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara demokratis dapat terus diperbaiki dan disempurnakan. Masih banyak kepala daerah ; Gubernur, Walikota dan Bupati yang berprestasi yang berlaku arif dan bijaksana dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia utamanya masyarakat daerah.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik menulis mengenai dinamika pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

B.     Rumusan Masalah

  1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis di Indonesia?
  2. Bagaimana pemilihan kepala daerah secara langsung dapat menciptakan pemberdayaan masyarakat dan kepemimpinan lokal yang arif dan bijaksana?

BAB II

Pembahasan

1.      Pengaturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis di Indonesia

Negara Indonesia ini pada dasarnya dan awalnya berdiri adalah himpunan-himpunan dan kumpulan-kumpulan dari berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kemudian bersepakat dan melakukan konsensus membentuk sebuah negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selanjutnya berdiri dan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun yang dimaksud pemerintah daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 1 butir 2 menyatakan : “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[3]. Yang dimaksud dengan asas otonomi dan tugas pembantuan adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kab/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kab/kota ke desa[4].

Sementara itu di dalam pemerintah daerah tersebut juga telah disebutkan dalam undang-undang mengenai kepala daerah sebagai pimpinan daerah. Dalam pasal 24 UU Nomor 32 Tahun 2004  disebutkan sebagai berikut[5] :

(1)    Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.

(2)   Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota.

(3)   Kepala daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibantu oleh satu wakil kepala daerah.

(4)   Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk kota disebut Wakil Walikota.

(5)   Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3) dipilih dalam salah satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

1.1 Pemilihan Kepala daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah terdapat unsur pimpinan dan perangkat daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kepala daerah salah satu unsur tersebut, pemilihan kepala daerah semenjak Indonesia merdeka hingga kini selalu berubah mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Pemerintah daerah semenjak reformasi identik dengan asas otonomi daerah seluas-luasnya yakni terdiri dari desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (madebewind).

Kepala daerah memiliki peran yang signifikan untuk suksesnya tujuan negara melalui tugas dan kewenangannya yang telah di atur dalam undang-undang,  sehingga pimilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis sesuai amanat UUDNRI 1945 dimana pemilihan secara demokratis yang semula dipilih melalui DPRD berganti  pemilihan secara langsung oleh rakyat seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Khusus untuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penetapan setelah di sahkannya Undang-Undang Keistimewaan DIY. Makna pemilihan secara demokratis ialah pemilihan dapat dilakukan secara tidak langsung dan langsung dengan melihat kekhususan dan keistimewaan suatu daerah.

Pengaturan pemilihan kepala daearah pada umumnya berlaku sama menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, kecuali empat provinsi yang bersifat istimewa dan khusus memiliki undang-undang khusus dan istimewa yaitu : provinsi DKI Jakarta, DIY, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Papua.

Berikut di bawah ini perbedaan pengaturan pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomr 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah  jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

1)      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah

Menurut pasal 15 UU Nomor 5 tahun 1974, kepala daerah tingkat I dan kepala daerah tingkat II di calonkan oleh DPRD dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang calon dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon dan diajukan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-dikitnya 1 orang untuk diangkat salah seorang dianataranya untuk kepala daerah tingkat I provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk kepala daerah tingkat II kabupaten/kotamadya[6]. Pada masa orde baru nampak sekali otonomi daerah tidak berkembang, dimana pemilihan kepala daerah ditentukan oleh pemerintah pusat dan cenderung sentralistik, sehingga pada masa ini banyak sekali kepala daerah yang berasal dari kalangan militer dan tak jarang juga calon yang diajukan oleh DPRD ditolak apabila tidak disukai oleh pemerintah pusat.

2)      Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah menganut sistem pemilihan tidak langsung yakni para kepala daerah di pilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daeha (DPRD). Dalam pasal 34 ayat (1) pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan, (2) calon kepala daerah dan wakil calon kepala daerah, ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan, (3) untuk pencalonan dan pemilihan kepala daeah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pemilihan, (4) ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua panitia pemilihan merangkap sebagai anggota, (5) sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia pemilihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, panitia pemilihanpun berasal dari DPRD, pencalonan dan penyaringan calon juga di lakukan oleh DPRD melalui partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang membentuk suatu fraksifraksi dengan syarat-syarat tertentu. dengan sistem ini masyarakat hanya bisa memantau dan mengawasi serta mencalonkan calon kepala daerahnya melalui DPRD sebagai perwakilannya.

3)      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah  jo Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemilihan kepala daerah di lakukan secara langsung dengan menggunakan sistem pemilihan langsung yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih sendiri kepala daerah dan wakil kepala daerahnya.

Sebelum adanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dapat mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanyalah diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PPU-V/2007 mengabulkan permohonan bahwa calon perseorangan atau independent bisa ikut serta pemilihan umum kepala daerah sesuai persyaratan tertentu, menindaklanjuti Putusan MK tersebut kemudian di lakukannya legislative review terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di rubah menjadi Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan[7]: : (1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) pasangan calon sebagaimana disebut pada ayat (1) diusulkan oleh parati politik, gabungan parati politik atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang ini.

Kemudian yang membedakan dari peraturan sebelumnya yakni mengenai panitia pemilihan yang sebelumnya panita berasal dari DPRD namun di ganti menjadi komisi pemilihan umum daerah (KPUD) yang berhak menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah  menyebutkan[8] :

(1)   Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di selengagarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.

(2)   Dalam melaksaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.

(3)   Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.

(4)   Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan.

(5)   Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD.

(6)   Dalam hal tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas kabupaten/kota/kecamatan dapat diisi oleh unsure yang lainnya.

(7)   Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis telah mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dimana rakyat dapat memilih langsung kepala daerahnya. Kemudian legitimasi dan kedudukan kepala daerah dengan DPRD menjadi sama dan sejajar serta saling bekerja sama dan bermitra untuk mewujudkan good governance dan kesejahtaeraan rakyat. Pemilhan kepala daerah secara demokratis juga memunculkan kepemimpinan lokal yang mampu berdaya saing memajukan daerahnya[9].

2.      Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat menciptakan pemberdayaan masyarakat dan kepemimpinan daerah yang arif dan bijaksana

Pemilihan kepala daerah secara demokratis pada umumnya secara langsung banyak menuai kecaman dan permasalahan dalam pelaksanakaannya seperti terjadinya money politic di masyarakat secara langsung, dinasti politik, ongkos untuk menjadi kepala daerah sangat besar hingga ada yang menghabiskan dana milyaran rupiah dan lain sebagaianya. Namun yang patut disyukuri ialah dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung bermunculan muka-muka baru pemimpin-pemimpin daerah yang memang berhasil membangun daerahnya dan dicintai serta disukai oleh masyarakatnya, hal ini menandakan pemilihan kepala daerah secara langsung dapat memberdayakan masyarakat dan menciptakan kepemimpinan lokal/daerah yang arif dan bijaksana dalam mewujudkan kesejahtaeran dan kemakmuran masyarakat daerah.

Sebagus apapun sebuah negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Pemilihan memerlukan perangkat lain untuk medukung proses pemilihan[10].

Harus diakui dari 497 kepala daerah banyak yang tersangkut korupssi dan lain sebagainya, namun hal itu tidak terlepas dari peran media sekarang yang memakai konsep “bad news is good news, god news is bad news”. Karena masih banyak kepala daerah yang berprestasi dan masyarakatnya makmur dan sejahtera hiduap aman dan tenteram seperti mantan Walikota Jokowi yang sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta, Bupati Kutai Ihsan Nooo, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Sulawesi selatan Syahril Yasin Limpo dll. Setidaknya masyarakat atau rakyat sudah memilih secara langsung pemimpin daerahnya.

Secara umum dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu lebih denokratis, setidaknya ada dua alasan yakni : pertama, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri . Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan[11]. Dengan adanya pemilihan langsung, sekarang para kepala daerah beragam latar belakangnya tidak hanya dari kalangan militer tetapi dari kalagan orang biasa dapat menjadi kepala daerah. Serta tidak hanya partai politik (parpol) yang dapat mengajukan calon kepala daerah tetapi perseorangan atau independent juga dapat mengajukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan pemilihan kepala daerah.

Walaupun dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, pemerintah daerah tetap berhubungan secara sinergis dan hierarkis dengan pemerintah pusat dan masuk dalam bingkai NKRI. Berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah gubernur disamping sebagai kepala daerah , karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan. Betapapun luasnya otonomi yang dimiliki kab/kota, gubernur berwenang melakukan koordinasi, supervisi dan evaluasi terhadap kab/kota yang ada dalam wilayah provinsi yang bersangkutan[12].

Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di wilayahnya memiliki tugas dan wewenang[13] :

  1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota.
  2. Koordinasi penyelenggaran urusan pemerintah pusat di daerah provinsi kab/kota.
  3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelegaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kab/kota.

Sehingga kekhawatiran adanya negara dalam negara sebenarnya dapat dihilangkan sebab Gubernur bertanggung jawab pada presiden. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung tidak sedikit juga Gubernur, Bupati dan Walikota yang berprestasi menjadi Menteri pada pemerintahn pusat seperti : Fadel Muhammad, Gamawan Fauzi, Mardiyanto. Walau memiliki otonomi luas Kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya harus berpedomana pada asas umum penyelengaraan negara yang baik yaitu[14]:

  1. Asas kepastian hukum
  2. Asas tertib penyelenggaraan negara
  3. Asas kepentingan umum
  4. Asas keterbuakaan
  5. Asas proporsionalitas
  6. Asas profesionalitas
  7. Asas akuntabilitas
  8. Asas efisiensi
  9. Asas efektivitas

Menurut ketentuan pasal 25 UU No 32 Tahun 2004 , kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang di anataranya :

  1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
  2. Mengajukan rancangan perda
  3. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
  4. Menyusun dam memajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
  5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
  6. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran kepala daerah sangatlah strategis dalam memajukan negara Indonesia karena pertumbuhan ekonomi secara nasional sebenarnya harus ditopang oleh pertumbuhan ekonomi di daerah secara kokoh. Oleh sebab itu potensi daerah harus mampu di kembangkan oleh daerah itu sendiri karena secara spesifik daerah itu yang lebih mengenal kondisi daerahnya sendiri Masyarakat indonesia dapat dibangun secara utuh melalui proses pembangunan masyarakat di daerah-daerah sehingga memilki kemandirian lokal berdasarkan potensi wilayah yang dikembangkan dalam parameter sistem pemerintahan demokratis dan berakar kepada kekuasaan rakyat yang berdaulat[15].

Pemilihan langsung kepala daerah merupakan upaya menciptakan pemimpin-pemimpin daerah yang arif , berdaya saing dan bijaksana. Ada dua peran yang harus dimainkan oleh kepala daerah . pertama : ia harus berperan sebagai kepala daerah otonom, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurusi rumah tangganya sendiri, kedua : kepala daerah khususnya untuk kepala daerah provinsi berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kepala daerah harus mampu mengembangkan dan menggali potensi daerahnya serta memberdayakan masyarakat daerah seperti [16]:

  1. Tetap memperat rasa persatuan dan kesatuan NKRI di daerah.
  2. Perlu dicegah sikap primordialis yang sempit
  3. Pengembangan sikap saling menghargai dan mau menerima segala kenyataan yang terjadi sebagai akibat pemilihan langsung
  4. Mencegah terjadinya KKN

Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan terjadi pemberdayaan masyarakat yang dapat menciptakan kepemimpinan lokal yang arif dan bijaksana. Kalaupun ada permasalahan dalam pelaksanaannya menurut hemat penulis sistem pemilihan kepala daerah secara langsung masih dapat diperbaiki kekurangan-kekurangannya seperti untuk menekan biaya pemilihan kepala daerah dilakukannya pilkada serentak dan pengetatan biaya kampanye sehingga menyadarkan masyarakat memilih kepala daerah bukan karena money politic tetapi karena dianggap layak dan mampu memipin daerah yang bersangkutan dalam kesejahteraan.

Jadi otonomi daerah merupakan solusi yang terbaik untuk terciptanya tujuan negara, otonomi daerah melahirkan pemilihan kepala daerah secara langsung yang akan berdampak signifikan dalam terciptanya kemajuan daerah. Negara Indonesia akan kokoh dan kuat jika dari daerah kuat, mulai dari tingkat desa, kab, kota dan provinsi memberdayakan mayarakatnya demi terciptanya tujuan negara Indonesia yang luar biasa luhur dan ekstrem yakni : a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, b) memajukan kesejahteraan umum, c) mencerdaskan kehidupan bangsa, d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

BAB III

Penutup

A.    Kesimpulan

  1. Menurut Undang-Undang Nomr 5 Tahun 1974, pemilihan kepala daerah melalui proses tidak langsung dimana DPRD menyerap aspirasi masyarakat dan  mengajukan beberapa calon kepada pemerintah pusat melalui Mendagri kemudian Presiden menentukan dan menunjuk kepala daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemilihan kepala daerah dilakukan tidak langsung dimana DPRD sendiri menyerap aspirasi masyarakat dan mengajukan serta memilih kepala daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.
  2. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis telah mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dimana rakyat dapat memilih langsung kepala daerahnya. Kemudian legitimasi dan kedudukan kepala daerah dengan DPRD menjadi sama dan sejajar serta saling bekerja sama dan bermitra untuk mewujudkan good governance dan kesejahtaeraan rakyat. Pemilhan kepala daerah secara demokratis juga menciptakan pemberdayaan masyarakat dan mampu meghasilkan kepemimpinan lokal yang mampu berdaya saing, arif dan bijaksana dalam  memajukan daerahnya

B.     Saran

Kekurangan-kekurangan yang ada dalam pemilihan kepala daerah secara demokratis ataupun secara langsung, sebaiknya dilakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan bukan dengan cara merubah sistem pemilihan langsung secara total kembali seperti mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD karena banyaknya masalah yang terjadi di daerah-daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung


[1] Sekjen MPR RI. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia. Hal 119. 2012

[2] http//http://www.waspadaonline.com (online), diakses pada tanggal 10 Februari

[3]  Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

[4] Penjelasan  pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

[5] Pasal 24  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

[6]  Sudono Syueb, Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah sejak kemerdekaan sampai Era Reformasi. Yogyakarta : Laksbang Mediatama. 2008. Hal 126

[7]  Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

[8] Pasal 57 ayat (1)-(7) Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

[9] Rozali Abdullah, Pelaksanaan OtonomiLluas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007. Hal 53-54

[10] Ni’ matul huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika.. Yogyakarta : pustaka pelajar. 2009. Hal 204.

[11] Ibid, hal 204

[12] Op. cit. Rozali Abdullah, hal 44

[13]  Ibid,,

[14] Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

[15] Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintah daerah di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika 2006. Hal 128

[16] Ibid, hal 129

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: