Pengawasan oleh Kekuasaan Kehakiman Dalam Penyelenggaraan Negara di Indonesia

3 Apr

oleh :

Helmy Boemiya SH, Wulandari SH, Made Sugi Hartono SH,

ZulkarnainB. Hakim SH, Ferdy Andrian SH, Fahriza SH

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap negara memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan negara menjadi penting sebab ini menentukan bentuk negara, susunan negara, organ-organ negara, fungsi dan tugas organ negara tersebut. Bahkan pada titik tertentu tujuan negara merupakan manifestasi dari hakekat negara tertentu. Tujuan negara dalam perkembangannya mengalami dinamika yang bergantung pada situasi dan kodisi serta sifat dari kekuasaan penguasa.[1]

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu menciptakan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Secara eksplisit di dalam alina ke empat Pembukaan UUD NRI 1945 dinyatakan “… untuk memajukan kesejahteraan umum…”.[2] Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki  kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

Tujuan negara ini mengantarkan Indonesia ke dalam klasifikasi bentuk negara yang disebut dengan walfare state. Walfare state  mengandung pengertian bahwa hakekat negara sebagai wadah suatu bangsa memiliki tujuan fundamental untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Semangat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat terwujud melalui pelayanan publik dalam suatu pengelolaan negara. Pelayanan publik pada tataran ideal berbentuk kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan yang memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan memiliki peranan vital untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta berwibawa sehingga sasaran tujuan negara dapat terwujud. Dengan pengawasan dapat diketahui apakah kinerja pemerintah berada pada relnya ataukah telah menyimpang.

Hendry Fayol dalam Muchsan menyatakan “Control consist in verifying wither everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued, and principle established. It has for object to point out wellness in error in order to rectify then and prevent recurrence”.[3] Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah ditetapkan. Ia bertujuan untuk menuntukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya kembali.

Lebih lanjut mengikuti pemikiran Prayudi Atmosudirjo bahwa pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa  yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikendaki, direncanakan atau diperintahkan, yang mana hasil pengawasan itu dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan dan apakah ada sebab-sebabnya.[4]

Pengawasan bertujuan untuk menciptakan kinerja aparatur penyelenggara negara yang dapat terkendali dengan baik. Salah satu bentuk pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif. Indonesia memiliki dua lembaga kehakiman yang menjalankan fungsi yudikatif. Pertama yaitu Mahkamah Konstitusi, menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah berupa pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Undang-undang di sini merupakan produk bersama antara presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif. Kedua yaitu Mahkamah Agung, menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah berupa pengujian produk hukum yang secara hirarki berada di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selain itu, Mahkamah Agung dengan peradilan tata usaha negara yang secara struktural ada di bawahnya  memiliki kewenangan untuk melakukangan pengawasan terhadap keputusan atau beschikking yang dikeluarkan oleh aparat penyelenggara negara.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah konsepsi pengawasan yudikatif dalam sistem pengendalian nasional?
  2. Bagaimana bentuk pengawasan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga peradilan?

PEMBAHASAN

A.    Teori yang melandasi pengawasan kehakiman

1. Pengawasan

Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat maupun dilingkungan kerja, istilah pengawasan itu agaknya tidak terlalu sukar untuk dimengerti. Akan tetapi untuk memberikan suatu definisi atau batasan tentang pengawasan tidak mudah. Hal ini tampak dari beragamnya definisi tentang pengawasan, meskipun pada prinsipnya definisi tersebut pada umumnya tidak banyak berbeda.

Menurut Siagian “pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”.[5]

Dari rumusan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut definisi tersebut tidak disajikan tujuan proses pengamatan, melainkan tujuan akhir dari pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dititik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana.[6]

Pengawasan atas suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Demikian juga supaya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah direncanakan dapat terlaksana, maka perlu pengawasan. Dengan pengawasan akan diketahui apakah tujuan yang akan dicapai telah dilakukan dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak.

2. Pengawasan Yudikatif

Membahas yudikatif tidak akan terlepas dari konsepsi Trias Politica dan checks and balances system. Adalah John Locke dalam bukunya Two Treaties on Civil Government menyarankan agar pemerintah tidak sewenang-wenang harus ada pembedaan pemegang kekuasaan dalam negara menjadi tiga cabang. Locke membedakan antara tiga macam kekuasaan, yaitu:[7]

  1. kekuasaan perundang-undangan (legislative)
  2. kekuasaan melaksanakan undang-undang yang meliputi Pemerintahan (executive) dan Pengadilan (yudikatif)
  3. kekuasaan melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain (federative).

Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain itu dimungkinkan kekuasaan kehakiman dijalankan oleh badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Secara teoritis, untuk adanya suatu peradilan diperlukan adanya unsur-unsur sebagai berikut:[8]

  1. Adanya sengketa yang kongkrit. Adalah perbedaan pendapat tentang suatu hak ataupun suatu kewajiban. Dikatakan kongkrit apabila sengketa tersebut telah diserahkan penyelesaiannya kepada instansi ataupun lembaga yang berwajib.
  2. Yang bersengketa sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak. Apabila mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama ada pendapat yang berlainan antara dua pihak, maka dikatakan ada perselisihan antara dua pihak, maka dikatakan ada perselisihan faham atau terjadi sengketa hukum.
  3. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang dapat diterapkan terhadap sengketa tersebut. Dalam setiap peradilan, baik sipil maupun administrative, selalu terdapat aturan abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan. Aturan hukum tersebut dapat berupa aturan tertulis yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun aturan tidak tertulis yang diakui oleh undang-undang. Misalkan aturan dalam hukum adat.
  4. Adanya suatu aparatur peradilan yang mempunyai kewenangan dalam memutus sengketa tersebut. Yang dimaksud dengan memberi keputusan adalah menetapkan suatu aturan hukum yang abstrak pada suatu sengketa yang kongkrit, yang bersifat mengikat bagi pihak yang bersangkutan. Pentingnya keputusan ini menjadikan orang yang menjadi pemutus tidak bisa sembarang orang. Kewenangan aparatur peradilan ini harus berdasarkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan tertentu

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia pelayanan publik, aparat pemerintah akan berhubungan dengan subyek hukum lain, baik natuurlijkepersoon maupun rechtpersoon. Tidak jarang dari hubungan tersebut terjadi perbedaan pandangan maupun kerugian dari salah satu pihak. Dari hal demikian dapat timbul sengketa antara pemerintah dengan subyek hukum terkait.

Apabila persoalan tersebut diajukan kepada hakim, maka perbuatan aparat pemerintah tersebut diuji dan dinilai oleh kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini hakim berwenang menilai segi hukumnya dari kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan. Hakim mengadakan pengawasan terbatas pada apakah penentuan tentang kepentingan umum oleh pemerintah tersebut tidak mengurangi hak-hak individu yang adil secara tidak seimbang.

Dengan kata lain, hakim hanya memberikan penilaian/pengawasan apakah tindakan administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan itu termasuk sebagai perbuatan yang disebut onrechtmatige overheidsdaad atau tidak.[9]

Hal tersebut dapat dipahami sesuai asas umum bahwa bijaksana tidaknya suatu tindakan pemerintah tidak diserahkan kepada hakim, melainkan tetap ditangan administrasi negara sendiri. Dengan kata lain, dalam hal beleid pemerintah, hakim tidak dapat mengadakan penilaian, karena hal itu akan mendudukkan hakim pada kursi eksekutif

B.     Bentuk Pengawasan Yudikatif  oleh Lembaga Kehakiman (pengadilan)

Menurut Ir. Sujamto :

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenar-benarnya tentang obyek yang diawasi apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.[10]

Pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dapat dilakukan sesama aparat pemerintah atau aparat lain di luar tubuh eksekutif secara fungsional, dapat pula dilakukan oleh kekuasaan kehakiman atau lembaga kehakiman. Yang dimaksud kekuasaan kehakiman disini ialah kekuasaan untuk mengadili.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dalam Bab IX tentang kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah disebutkan[11]:

(1)   Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

(2)   kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi (MK).

(3)   Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 menyebutkan[12] :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi (MK).

Secara teoritis untuk adanya suatu peradilan diperlukan adanya unsur-unsur yakni :

  1. Adanya sengketa yang konkrit.
  2. Yang bersengketa sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak.
  3. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang dapat diterapkan terhadap sengketa tersebut.
  4. Adanya suatu aparatur peradilan yang mempunyai kewenangan memutus sengketa hukum tersebut.

Dapatlah disimpulkan. bahwa pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintahan oleh lembaga kehakiman, selalu akan berbentuk pengawasan yang bersifat represif. Maksudnya pengawasan tersebut dilakukan setelah ada perbuatan konkrit dari aparat pemerintah yang dianggap merugikan pihak lawan berbuat[13].

Berdasarkan UUDNRI Tahun 1945 dan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengaturan terhadap peradilan Indonesia menggunakan multi jurisdiction system yang berpuncak pada MA dan sebuah MK. Berikut dibawah ini akan dijabarkan mengenai pengaturan dan bentuk pengawasan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,

1. Bentuk pengawasan yudikatif oleh Mahkamah Agung (MA)

Kewenangan MA diatur dalam UUDNRI 1945 dalam pasal 24A ayat (1) yang menyebutkan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman, Pasal 20 menyebutkan[14] :

(1)   Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud pasal 18.

(2)   Mahkamah Agung berwenang :

  1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain
  2. Menguji peraturan perundang-undangn dibawah undang-undang terhadap undang-undang
  3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang

Mahkamah Agung (MA) mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan yang berada dilingkungannya ini merupakan bentuk pengawasan yudikatif yang dapat dilakukan Mahkamah Agung. Kemudian MA juga dapat menguji Peraturan undang-undang dibawah undang-undang ini merupakan bentuk pengawasan yudikatif MA berupa judicial review, dimana MA dapat menguji apakah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kab/kota bertentangan dengan Undang-Undang.

Hal ini sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan[15] :

(1)   Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Undang-Undang
  4. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  5. Peraturan Pemerintah
  6. Peraturan Presiden
  7. Peraturan Daerah Provinsi
  8. Peraturan Daerah Kabupatan/Kota

(2)   Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dengan adanya kewenangan-kewenangan yang diberikan melalui UUDNRI 1945, UU tentang Kekuasaan kehakiman dan UU tentang MA, MA melaksanakan prinsip checks and balances sebagai lembaga yudikatif dimana kedudukan dalam ketatanegaraan sama dan sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Pengawasan yang dilakukan MA melalui peradilan-peradilan yang ada dibawahnya yang puncaknya ada pada MA itu sendiri.

Di Indonesia terdapat lebih dari 1 macam peradilan, berdasarkan UUDNRI 1945, UU No. 48 Tahun 2009, dan UU MA No. 3 Tahun 2009 jo No. 4 Tahun 2004 jo UU MA No. 14 tahun 1985 dikenal adanya 4 macam peradilan, yakni :

a.  Peradilan Umum

Peradilan ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Lembaga ini mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara umum, baik perdata, pidana maupun ekonomi. Peradilan ini memiliki tiga jenjang, yakni Pengadilan Negeri, peradilan tingkat banding yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi, dan peradilan tingkat kasasi, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

b. Peradilan Militer

Peradilan ini diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kompetensinya memeriksa dan mengadili perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sekarang berganti menjadi TNI, atau dilakukan oleh orang sipil tetapi perbuatannya diklasifikasikan sebagai perbuatan ABRI/TNI, seperti pemberontakan, coup d’at, ataupun perongrongan terhadap pemerintah yang sah. Peradilan inipun memiliki tiga jenjeng, yakni peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Mahkamah Militer, peradilan tingkat banding dilaksanakan oleh Mahkamah Militer Tinggi dan peradilan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

c.  Peradilan Agama

Peradilan ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas  UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan nikah, talak dan rujuk serta warisan khususnya bagi mereka yang memeluk Agama Islam. Untuk perkara-perkara tersebut bagi pemeluk agama lain diadili oleh peradilan umum. Peradilan inipun memiliki tiga jenjang pemeriksaan, yakni peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, peradilan tingkat banding dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan peradilan tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

d.  Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kompetensinya memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara, yakni sengketa anatara orang (individu atau badan hukum perdata) dengan pejabat tata usaha negara atau Badan Tata Usaha Negara karena berlakunya keputusan tata usaha negara. Peradilan inipun memiliki tiga jenjang pemeriksaan, yakni peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh PTUN, peradilan tingkat banding dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan peradilan tingkat kasasi dilaksnakan oleh Mahkamah Agung.

2. Bentuk pengawasan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam praktik kenegaraan di Indonesia diakui tiga pembagian kekuasaan atau yang biasa dikenal dengan trias politica, yakni eksekutif, legislatif, dan judikatif. Cabang kekuasaan eksekutif ada pada Presiden dan Wakil Presiden. Cabang kekuasaan legislatif, terdapat dua lembaga yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sedangkan untuk cabang kekuasaan judikatif atau kekuasaan kehakiman, ada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak hanya itu di samping keduanya, ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan, dan perilaku hakim.

Penegasan dan penjabaran pengertian kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Sebagaimana dijelaskan Pasal 24C UUDNRI 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengadili orang/badan seperti Mahkamah Agung (MA). Melainkan, tugas MK adalah mengadili sistem dan institusi negara. Cermin dari sistem kenegaraan, terwujud dalam bentuk undang-undang.

Sedangkan institusi negara menurut UUD 1945 disebut dengan lembaga negara. Sehingga, sebagaimana ditegaskan dalam pasal  24C UUDNRI 1945 jo pasal 1 ayat 3 Undang-Undang  nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,  disebutkan bahwa MK Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Pengujian Undang-Undang) yang mana putusannya bersifat final, selain itu MK juga bertugas menguji sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Tugas MK lainnya adalah memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu (PHPU). Akan tetapi MK baru bisa mengadili orang, hanya dalam kasus Impeachment, orang yang dimaksud adalah Presiden dan atau Wakil Presiden. Bila memang terjadi, MK berwenang menggelar forum previligeatum (pengadilan khusus) bagi Presiden dan atau Wakilnya.

Apabila dalam pengadilan tersebut Presiden dan atau Wapres terbukti melanggar konstitusi, MK mengabulkan impeachment tersebut dan hasilnya diserahkan ke MPR untuk mencabut mandatnya. Sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi MK mempunyai beberapa fungsi yang meliputi:

a. Sebagai penafsir konstitusi

Konstitusi tak lain merupakan sebuah aturan hukum. Sehingga konstitusi merupakan wilayah kerja seorang hakim. Hakim MK dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Hakim dapat menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau melengkapi, bahkan membatalkan sebuah undang-undang jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.

b. Sebagai penjaga hak asasi manusia

Konstitusi sebagai dokumen yang berisi perlindungan hak asasi manusia merupakan dokumen yang harus dihormati. Konstitusi menjamin hak-hak tertentu milik rakyat. Apabila legislatif maupun eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai konstitusi maka MK dapat berperan memecahkan masalah tersebut.

c. Sebagai pengawal konstitusi

Istilah penjaga konstitusi tercatat dalam penjelasan Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang biasa disebut dengan the guardian of constitution. Menjaga konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas, dan wawasan ilmu yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan.

d. Sebagai penegak demokrasi

Demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berlaku jujur dan adil. MK sebagai penegak demokrasi bertugas menjaga agar tercitanya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum. Sehingga peran MK tak hanya sebagai lembaga pengadilan melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia.

PENUTUP

 A.    Kesimpulan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Konsep pengawasan yudikatif dalam sistem pengendalian nasional selalu berbentuk pengawasan fungsional, ektern dan bersifat represif. Mahkamah Agung (MA) mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan yang berada di lingkungannya serta dapat mengawasi segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah (yudicial review) yang hierarkinya berada dibawah Undang-undang. Pengawasan yang dilakukan MA melalui peradilan-peradilan yang ada dibawahnya yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) bertugas menguji sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Hasil putusan MK bersifat pertama dan final.

B.     Saran

Untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik senantiasa memperhati-kan pengawasan yudikatif agar terjadinya check and balances diantara lembaga peradilan serta lembaga negara lainnya. Dengan adanya pengawasan yang intens memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan sehingga hukum dapat berlaku adil bagi kehidupan bernegara.

 

DAFTAR PUSTAKA

A.    Buku

Atmosudirjo, Prayudi 1995, Hukum Administrasi Negara, Galia Indonesia, Jakarta.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Pers, Yogyakarta.

Indriharto, 1985, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Mahkamah Agung, Jakarta.

Lopa B. dan Hamzah, Andi, 1991. Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara. Sinar Grafika, Jakarta.

Muchsan, 2007. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara. Liberty (Cetakan keempat), Yogyakarta.

Soemitro, Rochmat, 1987. Peradilan Tata Usaha Negara. PT Eresco, Bandung.

Sujamto, 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia (cetakan II), Jakarta.

Sujamto, 1996. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Sinar Grafika (cetakan keempat), Jakarta.

Soehino, 1993, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta.

Tjandra. Riawan, 2009. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

B.     Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C.    Sumber Lain

Sekretariat Jenderal MPR RI. 2012. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta:Setjen MPR RI.

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia, diakses pada tanggal 22 maret 2013

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=5, diakses pada tanggal 21 Maret 2013


[1] Soehino, 1993, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm. 146-148.

[2] Alenia Ke Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3] Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan PTUN di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

[4] Prayudi Atmosudirjo, 1995, Hukum Administrasi Negara, Galia Indonesia, Jakarta, hlm. 84.

[5] Ir. Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta,  cetakan II), 1986, hlm. 14.

[6] Muchsan, S.H. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan tata Usaha Negara Di Indonesia,Liberty,Yogyakarta,2007 hlm 36.

[7] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Pers, Yogyakarta, hlm. 18.

[8] Muchsan, S.H Op.cit., hlm. 47.

[9] Indriharto, 1985, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 6.

[10] Ir. Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika (cetakan keempat) 1996. Hlm. 63

[11]  Pasal 24 ayat 1-3 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[12] Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

[13] Muchsan, S.H Op.cit., hlm. 49

[14] Pasal 20 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

[15] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 5234)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: