Penguatan Pengawasan Lembaga yang Ideal di Indonesia

10 Des

Penguatan Pengawasan Lembaga yang Ideal di Indonesia

oleh :

Helmy Boemiya alias Boey Rakyat Jelata (BRJ)

Pada bulan Mei ini, terhitung sudah 15 Tahun bangsa Indonesia melakukan gerakan reformasi. Dimana reformasi merupakan jalan yang dipilih oleh bangsa Indonesia untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Berlainan dengan evolusi dan revolusi, reformasi merupakan perubahan kehidupan masyarakat jalan tengah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata reformasi diartikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik atau agama) disuatu masyarakat atau negara. Menurut Satjipto Rahardjo, reformasi adalah perubahan yang berkualitas paradigmatik. Reformasi yang dilakukan bangsa Indonesia banyak sekali diantaranya ialah reformasi politik, reformasi hukum dan reformasi konstitusi. Kemudian reformasi konstitusi merupakan perubahan yang sangat fundamental dimana dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945 yang mengakibatkan struktur ketetangeraan bangsa Indonesia berubah. Dalam UUD NRI 1945 banyak sekali perubahan yang dilakukan, salah satunya memunculkan lembaga-lemabaga baru yang sebelumnya tidak ada atau penguatan dan pengurangan kewenangan lembaga-lembaga yang ada dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Hal yang menarik ialah adanya prinsip checks and balances antar tiga cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) atau antar lembaga negara yang sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lainnya di Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie, dengan adanya prinsip cheks and balances, kekuasaan negara dapat di atur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lemabaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Sesuatu yang penting disini ialah pengawasan/kontrol, dimana lembaga-lembaga yang ada di Indoensia itu harus di awasi dan dikontrol agar sesuai koridor yang menjadi pedoman berbangsa dan bernegara, yakni tujuan negara, konstitusi negara dan landasan pembentukan lembaga-lembaga tersebut dibentuk. Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia banyak sekali diantaranya Lembaga Kepresidenan, MPR, DPR, DPD MA, MK, BPK, KY. Kemudian terdapat banyak sekali lembaga-lembaga independen, lembaga non pemerintahan dan komisi-komisi negara baik yang dibentuk melalui UUD NRI 1945, UU, atau peraturan lainnya.

Pengawasan merupakan bagian atau instrument penting dalam penyelenggaraan negara karena untuk membatasi kekuasaan dan menghindari penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat negara. Hal ini sesuai dengan pandangan Lord Acton yang menyatakan : “Kekuasaan cenderung korup. Tapi kekuasaan yang absolut pasti menjadi korup”. Kemudian pengawasan merupakan salah satu bagian penting dalam suatu organisasi apapun bentuknya. Dalam teori mengelola (management) organisasi ada 5 (lima) aspek yang perlu dilakukan yakni : 1) Planning (perencanaan), 2) Programing (diagendakan), 3) Budgeting (anggaran), 4) Actuating (pelaksanaan), 5) Controlling (pengawasan). Dalam kamus besar bahasa Indoensia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya melihat baik-baik/waspada, pengawasan yang artinya penilikan dan penjagaan. Pengawasan menurut Sujamto, ialah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Kemudian tujuan dari pengawasan itu sendiri ialah 1) Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, 2) Untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 3) Untuk membentuk pemerintahan yang baik dan masyarakat madani (civil society) untuk mewujudkan tujuan negara.

Hal-hal tersebut diatas cukup menjadi alasan mengapa pengawasan itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan dalam penyelenggaraan negara. Macam-macam atau jenis-jenis pengawasan diantaranya ialah pengawasan intern (dari dalam), pengawasan ekstern (dari luar), pengawasan preventif yang bersifat mencegah, dan pengawasan represif yang bersifat sesudah kegiatan berlangsung diberi sanksi atau hukuman. Kemudian terdapat lagi jenis-jenis yang lain yakni pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawan teknik fungsional, pengawasan masyarakat, pengawasan yudikatif, dan pengawasan legislatif.

Dalam rangka penguatan pengawasan lembaga di Indonesia, setiap lembaga di Indonesia harus mensinergikan dan mensinkronisasi jenis-jenis pengawasan yang ada pada tugas, fungsi dan kewenangan lembaga tersebut, maksudnya ialah setiap lembaga harus mengerti mengapa lembaga tersebut dibentuk dan untuk apa? Setiap lembaga harus mengerti batasan-batasan, baik mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan lembaga tersebut. Setiap lembaga fokus utamanya ialah pengawasan internal yang dimiliki harus bekerja secara optimal dan profesional, dimana dalam pengawasan internal pengawasan melekat yang ada pada pimpinan maupun organisasi yang dibentuk mengawasi mampu dijalani dengan baik dan diterapkannya konsep pengawasan bottom up dan top down (pengawasan bawahan keatasan dan atasan kebawahan). Sehingga disini antara pimpinan dan bawahan saling mengawasi satu sama lain untuk kinerja yang lebih baik utamaya merujuk pada kode etik serta pedoman yang berlaku pada lembaga tersebut. Hal ini pernah dilakukan oleh Dahlan Iskan selaku direktur PLN dalam mengelola PLN, dimana bawahan atau karyawan biasa boleh mengkritik pimpinan pada sebuah jejaring sosial yang dibuat di internal PLN. Tentunya kritik yang dilakukan harus konstruktif dan bertanggung jawab, karena setiap personil memili job description masing-masing.

Kemudian setiap lembaga jangan merasa risih dan takut pada pengawasan dari luar lembaga, dimana dalam hal ini pengawasan fungsional seperti BPK berfungsi khusus untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara, serta berfungsinya pengawasan politik, masyarakat, yudikatif (kekuasaan kehakiman) dan pengawasan oleh lembaga independen. Misal kita ambil contoh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), selain sudah dilakukan pengawasan internal dari Inspektorat Jendral (irjen), pengawasan Kementerian Pendidikan dalam penyelenggaraan negara perlu diawasi oleh BPK dalam hal pengelolaan keuangan negara, di awasi oleh politik oleh lembaga MPR, DPR dan DPD selaku wakil rakyat, di awasi oleh masyarakat melalui opini publik, penelitian masyarakat, serta demonstrasi masyarakat, diawasi oleh lembaga yudikatif jika terdapat sengketa yang berkaitan dengan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemnedikbud) serta diawasi oleh lembaga independen seperti KPK atau lembaga lain yang intens terhadap dunia pendidikan. Kebetulan saat ini Kemendikbud menjadi sorotan masyarakat terkait RSBI dan pelaksanaan Ujian Nasional (unas) yang amburadul, sehingga pengawasan dari luar Kemendikbud sangat diperlukan sebagai evaluasi kinerja kemendikbud.

Disini penulis ingin menekankan akan adanya konsep pengawasan bawahan ke atasan agar kekompakan lembaga berjalan. Dimana dengan adanya suara (kritikan) bawahan atau karyawan biasa  terdengar atau teraspirasi maka kinerja akan semakin baik dan mencapai tujuan atau sasaran yang dituju. Kemudian pengawasan dari luar lembaga harus diterima dan menjadi bahan evaluasi. Pengawasan fungsional yang dilakukan lembaga lain terhadap lembaga lain harus berjalan efektif. Pengawasan politik dari lembaga politik juga jangan saling menyandera melainkan bermitra yang sesuai dan diatur di dalam konstitusi. Pengawasan oleh kekuasaan kehakimah diharapkan bersifat netral dan memang sesuai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Pengawasan oleh lembaga independen juga merupakan pengawasan yang bersifat mandiri dan lepas dari pengaruh pemerintah. Kemudian penerapan konsep ini harus di sadarai oleh setiap lembaga yang ada. Selanjutnya menurut hemat penulis konsep pengawasan yang baik tetaplah merujuk pada pengawasan oleh Tuhan Yang Maha Esa, jikalau para pemimpin atau pejabat suatu lembaga serta setiap orang menyadari dalam hidupnya ada yang mengawasi yakni Tuhan beserta malaikat-malaikatnya, tentunya kinerjanya akan baik. Walaupun hal ini abstrak atau bersifat moral dan individual, pengawasan yang dilakukan oleh Tuhan ialah yang terbaik pastinya. Kita berharap pemangku jabatan memiliki hati nurani yang luhur, arif dan bijaksana. Kebenaran sejati hanyalah dari Tuhan datangnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: